NERACA

Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) membebaskan kembali komoditas monoetilen glikol (MEG) dan 11 pos tarif bahan baku plastik dari ketentuan pembatasan impor. Pembebasan ini diharapkan dapat membantu industri dalam negeri mendapatkan bahan baku untuk menunjang produksi mereka.

Direktur Impor Kemendag Arif Sulistiyo mengungkapkan, dengan adanya pembebasan ini, diharapkan industri pengguna komoditas bahan baku plastik dan komoditas MEG terbantu untuk mendapatkan  bahan baku. 

“Perubahan kebijakan inidiperlukan karena industri sejenis di dalam negeri penghasil bahan baku tersebut belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Arif.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. 

Permendag Nomor 3 Tahun 2024 telah diundangkan pada 7 Maret 2024 dan akan mulai berlaku pada 10 Maret 2024.

Arif mengungkapkan, Permendag Nomor 3 Tahun 2024 diterbitkan setelah Kemendag menerima masukan dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta beberapa asosiasi pelaku usaha antara lain Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (APSyFI), Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO),   Rotokemas Indonesia, Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI), dan Gabungan Importir  Nasional Seluruh Indonesia (GINSI). 

Asosiasi-asosiasi tersebut menyampaikan masukan terkait pengaturan impor komoditas MEG dan bahan  baku plastik dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang akan berlaku pada 10 Maret 2024.

“Asosiasi-asosiasi menyampaikan, pengaturan impor komoditas MEG dan bahan baku plastik akan berdampak pada keberlangsungan industri dalam negeri pengguna bahan baku tersebut. Hal itu dikarenakan saat ini industri di Indonesia berada dalam posisi kekurangan pasokan (shortage) dan sebagian besar kebutuhan masih harus dipenuhi dari impor. Kemendag menindaklanjuti masukan tersebut melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,”ungkap Arif.

Sebagai tindak lanjut, telah diadakan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri pada 28 Februari 2024  yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pertemuan ditujukan untuk membahas perubahan Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

“Agar implementasi impor barang tertentu sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dapat dilaksanakan secara optimal, dalam hal ini terkait komoditas MEG dan bahan baku plastik untuk   pemenuhan ketersediaan bahan baku di dalam negeri, Kemendag membuat perubahan melalui Permendag Nomor 3 Tahun 2024,” jelas Arif.

Terkait Permendag nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang belum lama ini dikeluarkan, mendapat tanggapan dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas).

Sekertaris Jenderal (Sekjen) Inaplas, Fajar Budiono berharap kebijakan ini akan melindungi serbuan impor bahan baku dan produk jadi plastik sehingga industri hulu dan hilir plastik dapat berkembang bersama dan Jumlah lartas bahan baku plastik ada 12 HS sedangkan produk hilir ada 140 HS diharapkan produk jadi plastik lebih kompetitif dan dapat mendorong peningkatan kapasitas produk dalam negeri.

“Untuk itu. Inaplas akan mengawal agar permendag ini bermanfaat bagi industri plastik dan tidak disalah gunakan pihak yang tidak berhak.  Inaplas meminta agar dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak mengganggu operasional pabrik dan tidak menyebabkan kelangkaan bahan baku plastik,” ungkap Fajar.

Lebih lanjut, Fajar ini meminta agar pelayanan perizinan diberikan sesuai jadwal shg tidak mengganggu proses perencanaan produksi.  Saat ini produk impor sudah sangat besar dan telah mengganggu keberlangsungan produksi dan menurunkan utilisasi pabrik.

Fajar juga resah dengan keadaan pasar domestik yang masih rentan dibobol banjir barang impor dari China. Sementara itu, perlindungan untuk impor barang plastik masih minim. "Karena banjir produksi dari China, barang jadinya yang turun daya saing  jadi ini benar-benar tipis dan kalau nggak hati-hati bisa rugi," keluh Fajar.

Menurut Fajar, Industri kini tengah dihadapi dilema kenaikan ongkos produksi imbas bahan baku yang melonjak. Namun, di sisi hilir tidak dapat meningkatkan harga jual lantaran polemik banjir impor China.  Kondisi ini membuat langkah ekspansi pelaku usaha tertahan.

Fajar mengatakan beberapa pengusaha lebih memilih mengalihkan investasi ke produk lain. Sementara, beberapa proyek yang sudah terlanjur berjalan masih dipastikan on track.  Namun, proyeksi kinerja 2024 untuk industri plastik disebut masih berat dan tidak jauh berbeda dengan tahun 2023 lalu. Hal ini lantaran belum adanya kepastian perlindungan produk plastik dari serbuan barang impor.