NERACA

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menilai perlu peningkatan alokasi dana untuk kegiatan pengembangan masyarakat (CSR) yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama.

Mengingat luasnya operasi industri hulu migas dan meningkatnya tekanan dari masyarakat di sekitar wilayah operasi para kontraktor, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) akan terus melakukan penarikan dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) pada beberapa perusahaan migas sebagai biaya operasi (cost recovery).

Kepala BP Migas Raden Priyono mengatakan Kegiatan CSR tidak bisa ditawar lagi dan harus dilakukan setiap tahun. Ini dilakukan agar tidak ada kendala operasi dalam eksplorasi migas dan juga untuk menanggulangi kesenjangan sosial yang tinggi.

Priyono juga mengingatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di dalam negeri mematuhi ketentuan tentang CSR maupun pengembangan lingkungan (community development) yang wajib dilaksanakan, terutama untuk masyarakat di sekitar lokasi kegiatan perusahaan migas maupun bentuk pemberdayaan bagi masyarakat luas.

Anggaran CSR ini terutama dibutuhkan untuk program-program pengentasan rakyat miskin dan peningkatan ekonomi masyakat di daerah operasi migas di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, kegiatan CSR ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang ditemui di sekitar daerah operasi migas. Pengurangan kesenjangan ini pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi gangguan-gangguan masyarakat pada kegiatan operasi. Kegiatan CSR yang bersifat filantropi atau amal sebaiknya dikurangi dan digantikan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam mengawasi kegiatan CSR, BP Migas menerapkan acuan yang dikenal dengan program Bright and Green. Dalam program ini, kegiatan CSR diarahkan agar masyarakat, terutama yang berada di sekitar daerah operasi migas, dapat ikut mendapatkan manfaat langsung dari keberadaan eksploitasi migas di sekitar mereka.

Program Bright dimaknai sebagai program untuk “menerangi” kehidupan masyarakat sekitar operasi migas agar kesejahteraannya meningkat. Sementara makna Green adalah agar kegiatan CSR selalu mengacu pada perlindungan lingkungan dan kehidupan ekonomi yang berkesinambungan.

Untuk itu, BP Migas meminta pemerintah harus segara memasukkan dana CSR dalam cost recovery sehingga proyek-proyek pemerintah seperti sektor usaha hulu migas menjadi lebih terkendali.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui, hingga kini  belum memutuskan usulan BP Migas memasukkan dana CSR dalam cost recovery eksplorasi migas. Saat ini masih dibicarakan dengan sejumlah pihak.

Menurut Evita H Legowo, dana CSR dimungkinkan bisa dibebankan dalam cost recovery jika perusahaan sudah melakukan produksi di lokasi atau wilayah CSR. Sehingga pembebanan dana sosial masyarakat tersebut tidak beresiko untuk pemerintah. Namun jika perusahaan belum berproduksi, maka CSR tidak bisa masuk ke cost recovery eksplorasi migas.