Pertamina Geothermal Energy Bangun PLTP Lumut Balai Unit 2 - KEMBANGKAN POTENSI PANAS BUMI

NERACA

Muara Enim – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk.(IDX: PGEO) terus membuktikan komitmennya untuk mengembangkan potensi panas bumi di Indonesia. Kali ini komitmen tersebut diwujudkan melalui groundbreaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 2 yang dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Pembangunan PLTP Lumut Balai Unit 2 akan menambah kapasitas panas bumi di Area Lumut Balai sebesar 55 MW, sehingga total panas bumi di wilayah tersebut menjadi 110 MW.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengapresiasi milestone penting Pertamina Geothermal Energy ini yang secara nyata terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia.

“Melalui groundbreaking Lumut Balai Unit 2 ini, Pertamina Geothermal Energy telah membuktikan keseriusannya dalam pengembangan potensi panas bumi di Indonesia. Kami optimis kedepannya Pertamina Geothermal Energy mampu mendorong tumbuhnya ekosistem hijau secara global maupun di Indonesia,” ungkap Nicke.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Tbk, Julfi Hadi mengatakan, proyek Lumut Balai Unit 2 juga merupakan bentuk langkah konkrit Perseroan untuk menjadi 1 GW company. Proyek ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perpres No.3 Tahun 2016 dan Permen ESDM No. 40 Tahun 2014. 

Julfi menjelaskan bahwa dengan dilakukannya groundbreaking maka Pertamina Geothermal Energy akan mengakselerasi pembangunan PLTP Lumut Balai Unit 2 ke tahap selanjutnya, “Setelah groundbreaking kami akan akselerasi ke tahap desain engineering, pengeboran pondasi Fluid Collection and Reinjection System (FCRS) serta persiapan jalur transmisi,” ungkap Julfi.

Lebih lanjut Julfi menyampaikan bahwa proyek ini ditargetkan untuk beroperasi pada akhir tahun 2024. PLTP Lumut Balai Unit 2 memiliki potensi pengurangan emisi hingga 581.784 tCO2eq/tahun. 

“Ini menjadi langkah Perseroan dalam mendukung pemerintah mencapai target bauran energi nasional sebesar 23 persen pada 2025 serta net zero emission 2060,“ jelas Julfi.

Dalam kesempatan ini, Julfi menjelaskan proyek Lumut Balai Unit 2 ini dikelola melalui kolaborasi antara Indonesia dengan negara-negara Indo-Pasifik, yaitu Jepang dan Tiongkok. 

“Pertamina Geothermal Energy bekerja sama dengan tiga perusahaan dari Jepang, China, dan Indonesia, yaitu Mitsubishi Corporation, SEPCO III Electric Power Construction Co, Ltd. (SEPCO III), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk mengembangkan proyek Lumut Balai Unit 2,” tutur Julfi.

Sedangkan dari sisi pendanaan, proyek ini telah mendapatkan stimulus dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar US$155 juta.

Selain Lumut Balai Unit 2, Pertamina Geothermal Energy juga tengah mengembangkan proyek panas bumi lainnya guna mencapai visi untuk menjadi 1 GW company dalam dua tahun mendatang. Proyek tersebut antara lain Hululais (Unit 1 dan 2) sebesar 110 MW serta optimalisasi teknologi binary di area-area existing. 

Julfi pun pernah mengatakan, bahwa panas bumi berkembang menjadi energi terbarukan yang paling potensial untuk mengurangi karbonisasi sektor industri di Indonesia, menciptakan peluang berkelanjutan dalam transformasi menuju pemanfaatan sumber daya energi yang ramah lingkungan.

“Ini dikarenakan panas bumi memiliki ketersediaan terbaik di antara energi terbarukan lainnya serta dapat dikontrol, selain itu dengan potensinya yang sangat besar di Indonesia, panas bumi mampu menjadi baseload hijau untuk sektor industri, sebagai sumber energi terbarukan strategis yang utama,” ujar Julfi.

Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2021-2030 dan dokumen hijau Pertamina Geothermal Energy, secara keseluruhan industri panas bumi Indonesia diperkirakan akan berkontribusi hingga 16 persen dari total target dekarbonisasi nasional di tahun 2030.

“Jika pertumbuhan Pertamina Geothermal Energy mengikuti rencana skenario agresif, Pertamina Geothermal Energy sendiri akan berkontribusi terhadap 5 persen pengurangan karbon nasional pada tahun 2030 serta berkontribusi 89 juta ton penghindaran CO2 selama 10 tahun kedepan,” kata Julfi.

Selain itu Perseroan juga memiliki inisiatif beyond geothermal untuk mendorong upaya dekarbonisasi, “Strategi yang kami jalankan diantaranya dengan menjajaki bisnis rendah karbon, yaitu green hydrogen dan green methanol serta mempromosikan sistem kredit karbon di Indonesia yang sedang berkembang dengan memasok kredit karbon ke agregator utama Pertamina Geothermal Energy, yaitu Pertamina New Renewable Energy (PNRE),” ungkap Julfi.

Terkait dengan upaya memperluas dampak Perseroan terhadap perjalanan dekarbonisasi di Indonesia, Julfi mengungkapkan, saat ini Pertamina Geothermal Energy sedang mengembangkan produk sekunder (secondary product) panas bumi.

“Beberapa produk sekunder yang sedang dikembangkan oleh Pertamina Geothermal Energy diantaranya green methanol, green hydrogen, dan ekstraksi silika,” jelas Julfi.

 

BERITA TERKAIT

Pertamina Kembangkan Energi Transisi

NERACA Bali – Kekeringan menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan Indonesia. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagian…

Pembangunan Proyek Cisem II Lampaui Target

NERACA Jakarta - Proyek pembangunan jaringan pipa gas bumi Cirebon-Semarang tahap II (Cisem II) pada ruas Batang-Kandang Haur Timur yang digarap…

Pemerintah Akan Hapus Outsourcing untuk Keadilan Ketenagakerjaan

NERACA Jakarta – Keputusan pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya merupakan langkah signifikan dalam memastikan keadilan ketenagakerjaan di…

BERITA LAINNYA DI Industri

Pertamina Kembangkan Energi Transisi

NERACA Bali – Kekeringan menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan Indonesia. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebagian…

Pembangunan Proyek Cisem II Lampaui Target

NERACA Jakarta - Proyek pembangunan jaringan pipa gas bumi Cirebon-Semarang tahap II (Cisem II) pada ruas Batang-Kandang Haur Timur yang digarap…

Pemerintah Akan Hapus Outsourcing untuk Keadilan Ketenagakerjaan

NERACA Jakarta – Keputusan pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya merupakan langkah signifikan dalam memastikan keadilan ketenagakerjaan di…

Berita Terpopuler