Penggalangan Komitmen Reformasi Birokrasi 2024-2026 Salah Satunya Pengendalian Inflasi - Pj Wali Kota Sukabumi Sebut

NERACA

Sukabumi - Secara umum reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam mengimplementasikan hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi gelar Penggalangan Komitmen Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2026. Agenda yang dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji tersebut, dan dihadiri seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berlangsung di Balai Kota Sukabumi, kemarin.

Dalam sambutanya, Kusmana menekankan, pentingnya reformasi birokrasi ditujukan untuk menurunkan angka prevalensi tengkes, penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi di daerah. Termasuk penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barag dan jasa pemerintah.

"Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan dan angka prevalensi tengkes, serta meningkatkan investasi di daerah," ujar Kusmana.

Pemkot Sukabumi, sambung Kusmana, berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Rencana yang disusun juga harus memperhatikan keterukuran dari setiap program dan kegiatan.

"Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan ramah investasi. Dengan penyederhanaan regulasi dan pelayanan publik yang efisien, diharapkan Kota Sukabumi dapat menarik perhatian investor," ucap Kusmana, dikutip dari dokpim.

Hal serupa diungkapkan oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Sukabumi, Yadi Erlangga, target yang ingin dicapai melalui penggalangan komitmen ini, yaitu penandatanganan komitmen oleh para kepala SKDP dan terbitnya produk hukum.

"Tugas besar penggalangan komitmen reformasi birokrasi, adalah penunuran angka kemiskinan, kemudahan investasi, terkendalinya inflasi di daerah, penurunan angka prevalensi stunting, dan peningkatan pemakaian produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa," katanya.

Pelaksanaan pelayanan publik di Kota Sukabumi, sambung Yadi, telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Ada 3 SKPD yang mendapatkan penghargaan tersebut. Yaitu, RSUD R. Syamsudin, SH dengan kategori pelayanan publik dan jasa sangat baik. Dinas Sosial, dengan kategori pengelolaan barang, dan Kecamatan Citamiang dalam hal penyelenggara pelayanan publik dan administrasi sangat baik.

Dalam penggalangan komitmen reformasi birokrasi tersebut, diisi dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh SKDP untuk mendukung dan melaksanakan langkah-langkah reformasi birokrasi di Kota Sukabumi. Arya

 

BERITA TERKAIT

Alumni UI Garda Pancasila (AUIGP) Dukung DPR-RI Gunakan Hak Angket

NERACA Jakarta - Alumni Universitas Indonesia Garda Pancasila (AUIGP) mendukung DPR RI untuk menggunakan hak angket lembaga negara ini, guna…

Luncurkan Fintech Media Toolkit, Amartha dan CELIOS Dorong Impact Investing

NERACA Jakarta - Merujuk data Bank Dunia, sekitar 97,74 juta orang dewasa di Indonesia masuk kategori unbanked. Ini artinya setara…

Ketiga Kalinya Togap Marpaung Melawan Presiden RI di MA Permohonan HUM Perpres 54/2018 Terkait Pencegahan Korupsi

Oleh: Togap Marpaung (insan pengawas nuklir, dipaksa pensiun)  Permohonan hak uji materiil  (HUM) ketiga ke Mahkamah Agung merupakan rangkaian HUM…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Alumni UI Garda Pancasila (AUIGP) Dukung DPR-RI Gunakan Hak Angket

NERACA Jakarta - Alumni Universitas Indonesia Garda Pancasila (AUIGP) mendukung DPR RI untuk menggunakan hak angket lembaga negara ini, guna…

Luncurkan Fintech Media Toolkit, Amartha dan CELIOS Dorong Impact Investing

NERACA Jakarta - Merujuk data Bank Dunia, sekitar 97,74 juta orang dewasa di Indonesia masuk kategori unbanked. Ini artinya setara…

Ketiga Kalinya Togap Marpaung Melawan Presiden RI di MA Permohonan HUM Perpres 54/2018 Terkait Pencegahan Korupsi

Oleh: Togap Marpaung (insan pengawas nuklir, dipaksa pensiun)  Permohonan hak uji materiil  (HUM) ketiga ke Mahkamah Agung merupakan rangkaian HUM…