NERACA

Jakarta -Pemerintah terus kebut proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan bahkan pihak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan telah menerima sebanyak 167 dokumen komitmen awal atau letter of interest (LoI) investasi di IKN dari 16 negara."Untuk investasi kami menerima cukup banyak letter of interest. Ada 167 letter of interest dari sekitar 16 negara," ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin(3/4).

Menurutnya, persentase letter of interest ini cukup rata karena wilayah domestik turut menyumbang LoI sebesar 50% dan 50% lainnya berasal dari pihak asing. Meski begitu, lanjutnya, pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di IKN sampai saat ini masih berlangsung dan berada dalam jalur yang sesuai (on the track)."Kami sekarang dalam proses menyeleksi mana saja yang memang sesuai dan serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN," kata dia.

Disampaikannya pula,  ada dua mekanisme yang dilakukan dalam mendapatkan lahan pembangunan IKN, yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah untuk mengamankan lahan seluas 256.000 hektare.“Yang 256 ribu hektare, 65 persen atau hampir 2/3 nya berupa hutan tropis, jadi banyak di bagian IKN akan dilakukan reforestasi atau penghutanan kembali,” ujar Bambang.

Bambang juga menuturkan, hanya akan membangun sebesar 25% dari luas area 256 ribu hektare, yang sesuai rencana di dalamnya terdapat sembilan generator ekonomi di IKN. Dengan demikian pada 2024 diharapkan IKN menjadi super hub, sehingga pengembangan ekonomi Indonesia terdistribusi dengan baik, dan diharapkan Jawa sentris berubah menjadi Indonesia sentris pada 2045.

Adapun saat ini, sebanyak 36.150,03 hektare hutan yang akan dibebaskan berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dijelaskan Bambang. saat ini KLHK sudah melakukan validasi dan verifikasi, dengan hasil masih ada penguasaan lahan di areal pelepasan kawasan hutan atau clean and clear.

Selanjutnya pelepasan kawasan hutan akan dilakukan oleh KLHK kepada Otorita IKN melalui penandatanganan berita acara serah terima.“Tim terpadu yang melakukan validasi dan verifikasi ini yang sudah dilakukan dalam minggu lalu bagaimana proses 36 ribu ini sudah clean and clear untuk segera diserahkan ke kami,” paparnya.

Lebih lanjut, usai penandatangan berita acara serah terima, maka Kementerian Keuangan akan mencatatnya sebagai barang milik negara (BMN) dan aset dalam penguasaan (ADP) yang bisa dikembangkan lebih lanjut penggunaannya sesuai peruntukan yang tercantum dalam peraturan.

Bambang juga menambahkan, struktur organisasi OIKN belum terisi semua. Masih ada beberapa sumber daya manusia (SDM) dengan jabatan strategis yang masih kosong. Namun demikian, dalam 1-2 bulan ke depan diharapkan struktur organisasi OIKN Nusantara sudah lengkap semua. Dengan begitu pihaknya bisa melaksanakan tugas-tugas pembangunan dengan cepat.

Berdasarkan bahan paparannya, terlihat bahwa jabatan yang masih kosong yakni Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kerjasama, Kepala Biro SDM dan Humas, Direktur Perencanaan Mikro, Direktur Pertanahan, serta Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan & Perizinan Pembangunan.

Lalu ada Direktur Ketenteraman & Ketertiban Umum, Direktur Pelayanan Dasar, Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Direktur Kebudayaan Pariwisata & Ekonomi Kreatif, serta Direktur Pengembangan Ekosistem Digital. Jabatan Direktur Transformasi Hijau, Direktur Data & Kecerdasan Buatan, Direktur Ketahanan Pangan, Direktur Investasi & Kemudahan Berusaha, Direktur Pendanaan, Direktur Sarana Prasarana Dasar, Direktur Sarana Prasarana Sosial, serta Direktur Pengelolaan Gedung Kawasan & Perkotaan juga belum diisi alias masih kosong.

Merespon hal tersebut, anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus mengaku ragu jika OIKN serius untuk membangun ibu kota negara. Pasalnya SDM merupakan hal penting untuk bisa menghasilkan."Ada hal-hal yang membuat saya jadi ragu kalau misalnya OIKN ini memang serius untuk membangun ibu kota negara. Masih banyak posisi-posisi yang kosong terutama Direktur Pertanahan-nya saja belum ada. Ini serius Pak, kalau Bapak tidak konsentrasi, tidak hargai SDM dengan proyek yang sebegitu besar nilainya dan punya nilai politis yang tinggi, ini repot ke depannya," kata Ihsan.

Menurut Ihsan, siapa buat apa harus jelas. Dia berharap agar posisi-posisi yang kosong dapat segera diisi untuk menunjukkan keseriusan membangun ibu kota baru."Ini menurut saya keteledoran yang nggak bisa dimaafkan. Harus segera secepatnya Bapak isi itu. Itu menunjukkan keseriusan Bapak. Jadi dari Januari 2022 sampai Desember itu waktunya cukup panjang, posisi-posisi strategis belum diisi," tuturnya. bani