NERACA

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan workshop dengan tema “Strengthening the Collaboration of Digital Literacy for Disabilities” dalam WSIS Forum 2023 secara hybrid.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kota Jenewa, Swiss pada Senin, 13 Maret 2023 ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat dunia mengenai upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan kesetaraan akses literasi digital bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Dalam siaran resminya, Jumat (17/3), melalui workshop ini diharapkan akan ada diskusi dengan peserta dalam mengatasi masalah ketimpangan akses dihadapi penyandang disabilitas.

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk tersebut penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022. Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa hanya 7,6 juta dari 17 juta penyandang disabilitas usia produktif yang bekerja.

Oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini Kemenkominfo memprakarsai program Literasi Digital inklusif bagi penyandang disabilitas.

Direktur Pemberdayaan Informatika, Boni Pudjianto dalam workshop ini menyampaikan bahwa kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas telah menjadi agenda negara dalam beberapa tahun belakang ini.

“Saat ini pemerintah telah melakukan strategi pentahelix (dari hulu ke hilir) untuk menanggapi isu ini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan inklusivitas bagi para penyandang disabilitas adalah dengan melakukan literasi digital,” tambah Boni.

Selain itu, juga ditekankan bahwa Kemenkominfo telah melakukan beberapa kegiatan Literasi Digital yang difokuskan untuk membantu penyandang disabilitas.

“Dalam kegiatan literasi digital, kami juga mengajak panelis yang berlatar belakang disabilitas agar lebih bisa memberikan pemahaman terhadap kelompok penyandang disabilitas. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah kelas podcast untuk penyandang disabilitas dan beberapa kegiatan lainnya,” tutur Boni.

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia turut menekankan bahwa isu yang berkaitan dengan para penyandang disabilitas tidak bisa dilepaskan dari hak asasi manusia dan kebebasan dari diskriminasi.

“Saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu para penyandang disabilitas, tetapi kita melupakan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi para penyandang disabilitas adalah diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan inklusivitas di ruang digital, pemerintah juga membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi sesama,” ungkap Angkie.

Selain itu, Angkie juga menyebutkan bahwa terdapat salah satu upaya lain yang dilakukan selain Literasi Digital, upaya tersebut adalah Rumah Digital bagi Disabilitas.

“Dalam upaya ini, kami melatih teman-teman disabilitas menggunakan gawai, memahami aplikasi, dan memanfaatkannya secara maksimal. Melalui upaya ini, lebih dari 100.000 disabilitas sudah bisa aktif di internet. Hal ini juga sesuai dengan referensi dari Presiden Jokowi yakni no one left behind,” tegas Angkie.

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Perwakilan International Telecommunication Union (ITU), Roxana Widmer-Iliescu yang menyebutkan bahwa untuk mencapai aksesibilitas digital, TIK tidak hanya harus tersedia dan terjangkau, tetapi juga harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan orang-orang, termasuk penyandang disabilitas. Ant