Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak *)

Teknologi digital pada era globalisasi saat ini memiliki dua sisi mata pisau yang bisa berarti keuntungan maupun kelemahan jika tidak mampu mengelola informasi tersebut. Sama halnya dengan informasi kesukaan pelanggan maupun behaviour pelanggan jika tidak ditangkap dan dikelola maka akan menjadi sia-sia. Padahal mungkin jika data tersebut dikelola dengan baik maka akan menjadi pemicu dalam membuat suatu langkah strategis oleh perusahaan dalam kegiatan operasional maupun ekspansi perusahaan.

Sesuai Laporan World Population Prospects 2022, populasi dunia saat ini lebih dari tiga kali lipat dibandingkan pada pertengahan abad ke-20. Populasi manusia global pada pertengahan November 2022 akan mencapai 8,0 miliar dari perkiraan 2,5 miliar orang pada tahun 1950, menambah 1 miliar orang sejak 2010 dan 2 miliar sejak 1998. Dibutuhkan sekitar 37 tahun agar jumlah manusia menjadi dua kali lipat, melampaui 5 miliar penduduk pada tahun 1987. Setelah itu, diperkirakan lebih banyak lagi dalam kurun 70 tahun lagi populasi global menjadi dua kali lipat, meningkat menjadi lebih dari 10 miliar pada tahun 2059. Dalam kurun waktu seratus tahun dari tahun 1950 hingga 2050, populasi dunia tumbuh paling cepat dalam periode tersebut. Keberadaan populasi manusia pastinya menghasilkan data yang terus berkembang bukan hanya atas transaksi yang dilakukan termasuk juga perilaku-perilaku yang dimiliki sebagai dasar informasi untuk dikelola.

Bagaimana perspektif dari sebuah institusi pemerintah? bagaimana mengelola informasi tersebut di dalam menetapkan suatu kebijakan yang prudent. Seperti halnya yang dipaparkan Economist 2017 dalam artikel yang berjudul “The world’s most valuable resource is no longer oil, but, data” adalah organisasi yang memiliki dan mampu memanfaatkan data, mengalahkan organisasi penghasil minyak yang berkuasa selama beberapa tahun. Sebuah instusi sebagai representatif sebuah negara harus berdaya atas data yang dimiliki dan menjadi penggerak dalam pemanfaatan seluas-luasnya untuk kemakmuran negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pemerintah yang berorientasi pada Data Driven Organization, mengelola Wajib Pajak Terdaftar sebanyak 66,351,573 (sesuai Laporan Tahunan DJP Tahun 2021). Data internal tersebut sangat banyak, belum lagi karena transformasi yang dilakukan oleh DJP dengan membuat terobosan pelaporan elektronik hingga pada tahun 2020 ini jumlah pengguna e-SPT tumbuh 31,46% dari tahun 2020 sebesar 991,820 wajib pajak, jumlah pengguna e-Filling tumbuh 10% dari tahun 202 sebesar 11,961,690 wajib pajak, dan jumlah pengguna e-Form tumbuh 12,44% dari tahun 2020, membuat volume data menjadi semakin besar.

Penjelasan Deskriptif

Hal itu baru sekelumit data eksistensi wajib pajak, belum transaksi terkait kewajiban perpajakan yang meliputi pelaporan, pembayaran, bahkan rekaman jejak sejarah kepatuhan wajib pajak, serta data eksternal sebagai data tambahan dan validasi, semua itu patut dipetakan dan digunakan dengan bijak sesuai porsi pemanfaatan. Jangan sampai kita seperti yang diungkapkan John Naisbitt (1988), “we are drowning in data, but starving for knowledge”, yang tenggelam di dalam data yang tidak memberikan manfaat apa-apa atau sama halnya dengan yang diungkapan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati bahwa Kementerian Keuangan berada dalam tumpukan data yang sangat banyak sebagai tambang baru, yang mengesensikan bahwa adanya tambang tak kan berarti jika tidak dikelola untuk menghasilkan hasil tambang data yang berguna. Oleh karena itu, data yang dikelola haruslah dapat memberikan informasi atau insight.

Bagaimana data tersebut bisa memberikan informasi maupun insight? harusnya dapat dilihat dan diceritakan alurnya. Perubahan data menjadi visual untuk dapat dilihat dan juga didengar adalah penggabungan dari sebuah visualisasi data dan data storytelling. Informasi ataupun insight sebagai visualisasi dari perspektif yang ingin diceritakan dan akan lebih powerfull dengan kemampuan menceritakan maksud dari keberadaan data tersebut sehingga menjadi fokus dan berdampak.

Visualisasi data tersebut dapat menjadi penjelasan deskriptif atas apa yang sedang terjadi dan juga diagnostik  atas data untuk melihat alasan dan penyebab kenapa hal tersebut dapat terjadi. Pencampuran dengan kajian maupun hasil penelitian yang sejenis dapat juga menjadi pemerkuat penjelasan dan asumsi yang dapat dipertanggung jawabkan. Bahkan dengan kajian-kajian yang ada dapat juga menjadi pilihan untuk menentukan analisis preskriptif dan juga prediktif dalam merespon dan menindaklanjuti atas sekumpulan data tersebut.

Visualisasi data tersebut dapat menjadi tools pendukung yang berkaitan dan melengkapi sistem yang ada. Tujuan akhirnya pastinya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang selaras juga dengan upaya peningkatan pelayanan. Pengawasan yang efektif pastinya menjadi metode yang selalu diterapkan di dalam menciptakan keadilan yang merata.

DJP hingga saat ini selalu berbenah diri, bukan hanya dalam penyediaan sarana ke depan dengan dikembangkannya Core Tax untuk menunjang pengelolaan data yang mumpuni. Namun, juga kemampuan hardskill terkait analitis dan kemampuan empati atas data bagi analis pajak yang terus dikembangkan. Hasil dari perbaikan tersebut adalah data-data yang dapat ditindaklanjuti dengan bijak sesuai perundang-undangan.*)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi