NERACA

Jakarta—Kementerian Badan Usaha Millik Negara (BUMN) mengusulkan perlunya membuat kebijakan tentang jasa pegadaian swasta. Hal ini penting guna menciptakan persaingan yang sehat dengan PT Pegadaian (Persero) sebagai badan usaha pemerintah. “Ini ide dari Kementerian Keuangan dan sedang di DPR, aturannya yang jelas swasta boleh buka," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Kementrian BUMN Parikesit Suprapto di Jakarta,30/7

Menurut Parikesit,  aturan ini sedang digodok dan akan diajukan di DPR. Nantinya setelah aturan ini disahkan, pegadaian akan memiliki saingan pegadaian yang berasal dari swasta. “Karena itu, nanti toko gadai swasta ini kemungkinan akan dibawah regulator kementrian keuangan (Kemenkeu),” tambahnya.

Selain itu, kata Parikesit,  dengan adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka lembaga ini yang akan jadi regulatornya. "Tapi ini nanti kan masih lama, ada toko gadai, dan saat ini secara undang-undang (UU) kan pegadaian swasta belum boleh," paparnya.

Saat ditanya bagaimana aturan ini nantinya, Parikesit, masih enggan menjelaskannya. "Nantilah, dan ini kan juga ide dari Kementerian Keuangan," imbuhnya

Sementara itu, Direktur Keuangan PT Pegadaian, Dwi Agus Pramudya mengklaim perseroan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 38,9 persen menjadi Rp929 miliar pada semester I-2012 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp668,4 miliar.

Kenaikan laba bersih tersebut bukan tanpa alasan. Pendapatan usaha tercatat sebesar Rp3,840 triliun, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp3,071 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada laba usaha yang naik sebesar Rp1,255 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp908,3 miliar. Jumlah aset meningkat menjadi Rp28,254 triliun dari sebelumnya pada periode sama di 2011 sebesar Rp25,537 triliun.

Lalu untuk posisi kas dan setara kas pada akhir periode Juni 2012 tercatat naik sebesar Rp1,929 triliun dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,718 triliun.  

Terkait rencana IPO, Parikesit menegaskan PT Pegadaian (Persero) belum akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini. Pada tahun depan proses penawaran saham umum perdana (initial public offering/IPO) akan kembali diajukan pada komite privatisasi. "Tahun ini tidak (IPO). Tahun depan akan diusulkan ke komite privatisasi," jelasnya

Parikesit melanjutkan, proses IPO belum dapat terlaksana pada tahun ini dikarenakan belum mendapat restu dari privatisasi. Meski begitu dirinya juga belum mengetahui waktu pasti IPO di tahun 2012 bisa direalisasikan.

Dirinya menambahkan, hingga saat ini sebelum dilakukan proses IPO baik pihak Kementerian BUMN dan Pegadaian tengah melakukan berbagai persiapan. "Kita melakukan berbagai persiapan. Seperti pembenahan internal lalu ada revaluasi aset dan mengenai budaya kerja," pungkasnya.  **cahyo