NERACA

Jakarta - Direksi Bank Tabungan Negara atau BTN (Persero) Tbk menargetkan meraih izin prinsip kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar Rp1,5 triliun selama pameran properti Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 di Jakarta Convention Cejnter (JCC) pada 19-27 November 2022. "Saya kira bisa Rp1,5 triliun dengan rincian KPR non subsidi Rp900 miliar, KPR subsidi Rp300 miliar, dan KPR syariah Rp300 miliar," kata Direktur Utama PT BTN Haru Koesmahargyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, kemarin.

Haru mengatakan dalam upaya mencapai target tersebut, perseroan juga memberikan bunga 2,47 persen untuk tahun pertama bagi pengunjung IPEX 2022 ditambah bebas biaya provisi, administrasi, dan appraisal.

Haru menuturkan pelaksanaan Pameran IPEX yang sudah 24 kali digelar ini merupakan salah satu wujud komitmen BTN memaksimalkan potensi yang ada untuk mendukung penyediaan perumahan layak bagi masyarakat. “Kami menyadari bahwa untuk menyelesaikan beberapa hal terkait perumahan di Indonesia dibutuhkan kerja sama dengan asosiasi pengembang dan regulator yang salah satunya adalah dengan menggelar ajang IPEX ini,” ucap Haru.

Menurut Haru, IPEX 2022 diikuti 42 pengembang yang terdiri dari 32 pengembang proyek perumahan non subsidi, 10 pengembang perumahan subsidi dan 5 produk pendukung.

"Adapun dalam ajang ini ada sekitar 325 proyek perumahan yang dipamerkan. Ada beberapa proyek perumahan berlokasi di luar kota seperti di Bandung dan Surabaya. Serta lokasi lokasi strategis sesuai arahan Menteri BUMN RI yaitu hunian berbasis transit (transit oriented developement/ TOD),” tutur Haru.

Lebih lanjut, Haru mengungkapkan Indonesia berharap untuk dapat memenuhi target zero backlog kepenghunian perumahan (home inhabited 100 persen) dan backlog kepemilikan rumah mencapai 91persen (home ownership) pada 2045.

"Hal ini tentunya merupakan tugas yang cukup menantang namun dengan dukungan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian ATR/BPN, Bank BTN siap untuk menjadi poros penggerak Program Perumahan Nasional di Indonesia," jelas Haru.

Terkait hal itu, ungkap Haru, BTN sudah menyiapkan sejumlah langkah strategi meliputi optimalisasi sumber likuiditas program perumahan yang lebih berkesinambungan.

Berikutnya, memastikan ketersediaan pasokan rumah dengan mendorong penyediaan menuju rumah susun di perkotaan. Langkah selanjutnya mengembangkan program pembiayaan yang terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat. Terakhir, meningkatkan kolaborasi yang efektif pada pengembangan ekosistem perumahan di Indonesia.

Bank BTN, tegas Haru, sangat mengapresiasi Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan serta Kementerian ATR/BPN yang sangat mendukung perseroan untuk berperan sebagai lokomotif penyaluran perumahan di Indonesia.

"Kami akan terus melakukan transformasi dengan menjalankan berbagai inisiatif strategis yang dapat meningkatkan kontribusi dalam memfasilitasi kebutuhan hunian bagi masyarakat," ucap Haru.

Sedangkan, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyebutkan kolaborasi aktif di antara pemangku kepentingan atau pengembang dan perbankan, penting untuk terus terjalin dengan baik demi mereduksi angka backlog rumah yang telah mencapai 12,7 juta.

Angka ini akan terus bertambah, seiring kebutuhan rumah per tahun yang mencapai satu juta unit. Sementara pembangunan rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 200 hingga 300 ribu unit per tahun.