NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong generasi muda terlibat langsung dalam pemanfaatan sumber daya alam perikanan sebagai peluang usaha, sekaligus berkomitmen menjaga keberlanjutannya. 

 “Generasi muda berperan penting dalam menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh, dan produktif untuk kesejahteraan bangsa dengan strategi pembangunan ekonomi biru yang berfokus pada pemahaman ekologi dan ekonomi terhadap aktivitas di ruang laut,” tutur Kepala BRSDM KP I Nyoman Radiarta. 

Pihaknya pun menegaskan, perguruan tinggi memiliki posisi sebagai learning center; center of excellent; diseminasi (pelibatan publik); scientific based (riset, inovasi & solusi); kolaborasi dan knowledge sharing; serta penyedia SDM ataupun pelibatan generasi muda.

Lebih lanjut Nyoman megungkapkan, saat ini KKP berkomitmen menjaga ketahanan pangan dunia, melalui strategi ekonomi biru dengan mengimplementasikan lima program prioritas, sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kesehatan ekologi dan pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Kelima program strategis tersebut adalah, perluasan wilayah konservasi laut dengan target 30 persen; penangkapan ikan terukur berbasis quota dan zona penangkapan; pengembangan budidaya laut, pesisir dan tawar; pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil; serta pengelolaan sampah laut.

“Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan reformasi pengelolaan perikanan melalui penetapan enam zona penangkapan di 11 wilayah pengelolaan perikanan. Kebijakan ini, berbasis output control,” ungkap Nyoman.

Keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur tentunya sangat ditentukan oleh kesiapan sistem informasi teknologi dan transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itu KKP mengembangkan Command Center guna mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia, melalui data satelit yang merekam dan melaporkan aktivitas penangkapan ikan secara real-time dan berkesinambungan.

Sebagai Eselon I KKP yang bersinggungan langsung dalam pengembangan SDM, BRSDM mengimplementasikan kelima program prioritas tersebut melalui dukungan dan peran SDM KP yang terus dikembangkan kompetensinya melalui konsep Infinity dengan padanan komponen pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan inkubasi bisnis.

“Di bidang pendidikan, sistem vokasi menjadi kunci dalam menghasilkan lulusan yang dapat terserap di dunia usaha dan industri, serta yang mampu menciptakan peluang usaha. Strategi BRSDM dalam pencapaian pendidikan kelautan dan perikanan yang kompeten dan berdaya saing, mencakup pembangunan sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis industri, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, metode pembelajaran menggunakan teaching factory, meningkatkan sarana dan prasarana, serta membangun sistem pendidikan berbasis digital dan teknologi informasi,” papar Nyoman.

Hal tersebut didukung oleh 20 satuan pendidikan KP yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 11 satuan pendidikan tinggi, yakni 10 Politeknik KP dan 1 Akademi Komunitas, serta 9 satuan pendidikan menengah, yakni Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM). Di samping itu BRSDM juga memiliki kebijakan memberikan kuota peserta didik sekitar 60 persen yang ditujukan untuk anak pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, penggaram dan pemasar hasil perikanan).

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Menteri Trenggono menuturkan bahwa salah satu sinergi yang dapat dilakukan oleh perguruan Tinggi dan KKP adalah memperkuat program penelitian dan mengembangkan inovasi teknologi di bidang kelautan dan perikanan. Di mana hasil penelitian menjadi komponen penting untuk menghadirkan kebijakan serta program kerja berbasis ekonomi biru. Sedangkan inovasi teknologi dapat mendorong produktivitas dan kualitas hasil perikanan yang ramah lingkungan.

“Kalau kita berbicara ekologi itu derajatnya lebih tinggi (dari aspek ekonomi). Sumber daya di perguruan tinggi harus dimanfaatkan untuk meneliti lebih dalam lagi. Di sinilah peran pemerintah bersama perguruan tinggi, untuk meneliti lebih dalam dan bersama-sama menyuarakan pentingnya prinsip Ekonomi Biru,” ucap Trenggono.