Jakarta - Sebagai amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah mengembangkan aplikasi pelaporan online bernama Aplikasi Manajemen Pelaporan Elektronik Ketenagalistrikan (AMPERE Gatrik). Ini merupakan platform pelaporan berkala yang disampaikan badan usaha penyediaan tenaga listrik kepada pemerintah melalui Kementerian ESDM.

NERACA

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari mengatakan, aplikasi AMPERE Gatrik ini diharapkan dapat mempermudah badan usaha penyediaan tenaga listrik dalam menyampaikan kewajiban pelaporan usahanya sesuai ketentuan regulasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, badan usaha pemegang Perizinan Berusaha wajib memenuhi ketentuan teknik dan operasi. Selain itu, badan usaha pemegang izin usaha juga wajib menyampaikan pelaporan pelaksanaan usahanya secara berkala.

"Untuk usaha penyediaan tenaga listrik, ketentuan kewajiban pelaporan secara detail telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan," ujar Ida.

AMPERE Gatrik disebut Ida memberikan kemudahan dari sisi pelaku usaha dalam melakukan penyampaian laporan perizinan berusaha. Selain itu, aplikasi tersebut sangat membantu dalam proses monitoring dan evaluasi.

"Di sisi pemerintah, aplikasi ini sangat membantu dalam proses monitoring dan evaluasi. Tidak memerlukan reentry pelaporan yang disampaikan badan usaha, sehingga lebih fokus kepada kegiatan analisa dalam mendukung pembuatan kebijakan," ujar Ida.

Kewajiban Pelaporan

Di samping pembinaan, pemerintah juga diamanahkan untuk melakukan kegiatan pengawasan usaha ketenagalistrikan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang Perizinan Berusaha bidang Ketenagalistrikan. "Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, Pemerintah dapat memberikan sanksi terhadap ketidaksesuaian tersebut," ujar Ida.

Ida pun menuturkan, sampai saat ini masih banyak badan usaha subsektor ketenagalistrikan yang belum memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan kepada Pemerintah. Ida berharap, forum webinar ini dapat menjadi pengingat para pemegang Perizinan Berusaha akan kewajiban penyampaian laporan kegiatan usahanya sesuai amanat regulasi.

Sementara itu, Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan Gigih Udi Atmo menambahkan, "sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2021 terutama bagi yang belum menyampaikan laporan kami harap dapat segera lapor secara elektronik melalui AMPERE Gatrik."

Gigih juga menyampaikan bahwa AMPERE Gatrik merupakan salah satu bentuk transformasi lanjutan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE) dimana pemerintah di bidang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko semua telah diselenggarakan secara online dan elektonik.

"Hal ini bertujuan memudahkan badan usaha baik dalam memperoleh izin dan menyampaikan pelaporan, dan juga memudahkan kami dari sisi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan," kata Gigih.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Noor Khayati, meminta dukungan dari Pemerintah Daerah terkait dengan proses migrasi, karena harus memigrasikan data perijinan lama sehingga dapat menyampaikan perijinan-perijinan yang sebelumnya ada di Pemda. Noor mengharapkan semua badan usaha dapat melakukan kewajiban pelaporan melalui aplikasi pelaporan online ke AMPERE Gatrik.

Lebih lanjut, PT PLN (Persero) telah membangun 175 infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangkit listrik sepanjang 2021 dengan investasi sebesar Rp 87,7 triliun. Hal ini merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan keandalan dan pemerataan kelistrikan di Tanah Air.

Infrastruktur jaringan kelistrikan yang dibangun dan telah energize di 2021, untuk transmisi sebanyak 78 infrastrukur sepanjang  3.924 kilometer sirkuit (kms), terdiri dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT), total investasi yang dikeluarkan PLN untuk membangun infrastruktur yang berfungsi mengalirkan listrik tersebut mencapai Rp11,5 triliun.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN terus memperkuat dan memperluas jangkauan listrik di Tanah Air, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menarik investasi dan pengembangan bisnis sehingga dapat menciptakan lapangan kerja serta menggerakan roda perekonomian.

“Sepanjang 2021, PLN membangun infrastruktur kelistrikan berupa pembangkit listrik, gardu induk dan transmisi dengan total sebanyak 175 infrastruktur,” kata Darmawan.

Darmawan juga mengungkapkan, proses pembangunan infrastruktur tersebut tidak terlepas dari sejumlah tantangan, di antaranya pandemi Covid-19 serta kondisi  geografis wilayah 3T yang sulit diakses sehingga perlu upaya khusus untuk membawa material dan peralatan.

“PLN terus berupaya mengurai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan, terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan menjadi terbatas. Keberhasilan ini juga tak terlepas dari dukungan banyak pihak, baik ditingkat pusat maupun daerah,” jelas Darmawan.