NERACA

Jakarta – Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) diberi mandat untuk turut menyaluran pembiayaan usaha ultramikro (UMi). Dalam catatan PIP, sektor perdagangan mendominasi dalam penyaluran UMi atau sekitar 95,97 persen. Hal itu seperti disampaikan oleh Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Ririrn Kadariyah dalam konferensi pers kinerja PIP semester I-2022 di Jakarta, Selasa (26/7).

Ririn menyampaikan bahwa sejak 2017, PIP telah menyalurkan pembiayaan usaha ultramikro sebesar Rp22,04 triliun yang disalurkan kepada 6,4 juta debitur. “Pembiayaan UMi yang telah mencapai Rp22,04 triliun itu disalurkan melalui 60 lembaga keuangan bukan bank kepada 6,4 juta debitur yang tersebar di 509 kabupaten/kota di Indonesia,” jelasnya.

Pada 2017, PIP baru bisa menyalurkan kepada 307 debitur dengan dana Rp753,24 miliar sehingga secara total debitur UMi (sekarang) mencapai 6,4 juta orang dengan nilai lebih dari Rp22 triliun. Ririn mengatakan penyaluran pembiayaan UMi terus meningkat dengan rincian pada 2017 sebanyak Rp753,24 miliar kepada 307.033 debitur dan kemudian Rp1,56 triliun kepada 557.112 debitur pada 2018.

Peningkatan penyaluran UMi melalui badan layanan umum (BLU) itu terus berlanjut pada 2019 yang mencapai Rp2,71 triliun kepada 809.926 debitur dan Rp6,01 triliun kepada 1,76 juta debitur pada 2020. Hal serupa pun turut terjadi di sepanjang 2021 yaitu penyaluran UMi kembali meningkat mencapai Rp7,03 triliun kepada 1,95 juta debitur.

Sementara, untuk tahun ini, PIP menargetkan penyaluran UMi akan menjangkau 2 juta debitur dengan realisasi sampai semester I-2022 telah tercapai 50 persen dari target yaitu 1 juta debitur dengan nilai Rp3,95 triliun. Ririn mengatakan sebanyak 95 persen dari total 6,4 juta debitur penerima pembiayaan UMi ini merupakan perempuan sedangkan sisanya yakni 5 persen adalah laki-laki.

Selain karena sebagian besar pelaku usaha mikro adalah perempuan, skema penyaluran UMi yang menggunakan skema jemput bola atau petugas mendatangi masyarakat secara langsung juga sangat cocok bagi perempuan. "Para ibu-ibu yang juga memiliki tanggung jawab mengurus keluarga dan anak-anak, mereka tidak perlu meninggalkan rumah sehingga skema ini dirasa cocok bagi perempuan," jelas Ririn.

Sementara dari sisi plafon, sebanyak 90,68 persen dari total Rp22,04 triliun pembiayaan UMi yang telah tersalurkan memiliki plafon kredit kurang dari Rp5 juta meski plafon UMi bisa sampai Rp20 juta. Kemudian dari pembiayaan UMi yang telah disalurkan tersebut sebanyak 92,98 persen di antaranya memiliki tenor pinjaman sampai 12 bulan. Disamping itu, PIP juga menyediakan pembiayaan UMi berskema syariah sejak 2020 dengan porsi mencapai 44,7 persen dari total penyaluran Rp22,04 triliun.

Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong jangkauan penyaluran UMi agar bisa menjangkau seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Ia mengatakan sejauh ini Pulau Jawa masih menjadi dominasi penyaluran pembiayaan UMi yaitu sebanyak 4,43 juta debitur dari total 6,4 juta debitur atau 69 persen. "PIP sebagai institusi pemerintah tentu ingin memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat di Indonesia," ujar Ririn.

Pembiayaan UMi sendiri sebenarnya tidak disalurkan secara langsung ke masyarakat oleh PIP melainkan melalui mitra penyalur yakni lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank dipilih mengingat program UMi merupakan fasilitas pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan.

Lembaga keuangan bukan bank yang menjadi mitra penyalur UMi di antaranya meliputi koperasi, perusahaan BUMN seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan BUMD seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah di Banda Aceh. "Termasuk juga lembaga keuangan mikro di bidang pertanian, agribisnis dan lain-lain,” ujar Ririn.