Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 ditargetkan tumbuh 5,3% hingga 5,9%, dengan tingkat inflasi tahun depan juga disepakati berada dalam kisaran 2% hingga 4%. Sementara itu, jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada hari terakhir (30/6) pk. 08.00 program pengungkapan sukarela (PPS) mencapai Rp54 triliun dengan total  212.240 wajib pajak dan 264.242 surat keterangan telah mengikuti program tersebut.

NERACA

"Pertumbuhan ekonomi disepakati 5,3% hingga 5,9% dan laju inflasi 2%-4%,” ujar Pimpinan Badan Anggaran Muhidin Muhammad Said, dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-26 di Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (30/6).

Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disepakati sebesar Rp 14.300 - Rp 14.800 per US$. Sedangkan tingkat suku bunga SUN 10 tahun disepakati 7,34%-9,16%.

Selain itu, di tengah kenaikan harga komoditas energi, DPR dan Pemerintah menyepakati harga minyak mentah sebesar US$90-US$110 per barel. Lifting minyak bumi hasil kesepakatan sebesar 660 ribu barel sampai 680 ribu barel. Sedangkan untuk lifting gas bumi kesepakatan 1.050-1.150 barel per hari. "Ini disusun di tengah pemulihan ekonomi yang menguat tapi ekonomi global dibayangi ketidakpastian," tutur Muhidin.

Sebagaimana diketahui, ketidakpastian disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung. Kenaikan harga komoditas energi dan pangan pun tak bisa dihindari. Momentum ini pun dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas ekonomi. "Ini jadi momen buat reformasi struktural buat dorong transformasi ekonomi," katanya.

Berdasarkan kebijakan tersebut maka pokok kebijakan fiskal yang diambil antara lain penguatan kualitas SDM bidang pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri dan pembangunan ekonomi hijau.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2022 di kisaran 4,8%-5,3%, sebab aktivitas perekonomian dinilai sangat kuat di bulan Juni. "Kita lihat bulan Juni ini, dengan aktivitas yang masih sangat kuat, kita akan lebih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II di angka 4,8%-5,3%, dengan titiknya sekitar 5%,” ujarnya dalam konferensi Pers APBN KiTa Juni 2022, pekan lalu.

Menkeu menjelaskan, terdapat indikator leading menunjukkan tren penguatan ekonomi, khususnya di masa Ramadan dan Lebaran. Selain itu, aktivitas produksi masih tetap ekspansif dengan konsisten.

Kegiatan ekspor impor Indonesia juga masih tumbuh tinggi mencatatkan surplus. Dengan demikian, dari sisi pertumbuhan ekonomi agregat demand mesin pertumbuhan ekonomi mulai didorong dari konsumsi rumah tangga, investasi, dan sisi eksternalnya. "Ini menggembirakan karena pertumbuhan ekonomi sekarang tidak tergantung lagi hanya dari sisi APBN," ujarnya.

Bahkan APBN sekarang mulai bergeser menjadi instrumen menjaga shock absorber, bukan sebagai lokomotif menjaga pertumbuhan ekonomi, karena sekarang mesin pertumbuhan sudah mulai menyala di konsumsi, investasi dan ekspor.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2022 sebesar 5,01%. Angka ini mengalami kontraksi 0,96% dibandingkan pada kuartal IV-2021 yang pertumbuhannya 5,02%.

Kontraksi tersebut disebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2021 berada di posisi low base effect. Sebab pada tahun tersebut pertumbuhannya terkoneksi 0,70%. Kendati begitu, dia tetap optimis pertumbuhan ekonomi kuartal II-2022 bisa lebih baik dibandingkan kuartal I-2022. "Proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2022, kuartal II growth kita antara 4,8% dengan upper end-nya 5,3 persen," tandasnya.

Bank Dunia juga memprediksi ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,1% pada 2022 dan naik menjadi 5,3% pada 2023 mendatang. Ini didasarkan pada beberapa faktor pendukung, seperti kepercayaan konsumen yang meningkat, nilai tukar perdagangan (terms of trade) yang lebih baik, dan lonjakan permintaan yang tertahan (pent-up demand).

Menurut Bank Dunia, pemulihan ekonomi Indonesia masih berlanjut meski di tengah situasi global yang semakin menantang, baik karena tekanan inflasi dunia, pengetatan kebijakan moneter eksternal, dan pemburukan kondisi perekonomian global.

"Setelah mampu tumbuh 3,7% di tahun 2021, momentum pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut hingga triwulan I-2022. Pertumbuhan ekonomi tercatat cukup tinggi di tingkat 5,0%, meski sempat mengalami gelombang Omicron," tulis Bank Dunia dalam laporan terbarunya Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery, dikutip Kamis (23/6).

Meskipun demikian, Bank Dunia menyampaikan bahwa antisipasi diperlukan jika kondisi global memburuk. Situasi ini seperti tercermin dalam laporan GEP Juni 2022 di mana pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 5,7% di tahun 2021 menjadi hanya 2,9% di tahun 2022 akibat eskalasi berbagai risiko, seperti inflasi yang tinggi yang memicu pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara saat ini.

Selain itu, kekhawatiran meningkat atas kerawanan ketahanan pangan dan kemiskinan akibat terbatasnya pasokan dan tingginya harga pangan dunia. Bank Dunia memperkirakan, inflasi Indonesia di tahun 2022 diprediksi oleh Bank Dunia akan mencapai 3,6%. Proyeksi ini masih dalam rentang target inflasi Bank Indonesia dan asumsi makro dalam APBN sebesar 2%-4% berkat bauran kebijakan yang baik.

Bank Dunia mendukung berbagai reformasi struktural yang dijalankan Pemerintah, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Untuk itu, Bank Dunia mengidentifikasi beberapa area reformasi struktural yang dapat dipertimbangkan atau dipercepat, antara lain menciptakan ruang fiskal yang lebih besar melalui perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan kualitas belanja, dan pengeloaan subsidi yang lebih baik, perbaikan lingkungan usaha untuk mendukung UMKM, mengurangi kebijakan pembatasan perdagangan, transisi hijau, serta pendalaman dan inklusi sektor keuangan.

Realisasi PPS

Sementara itu, Ditjen Pajak melaporkan, jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada hari terakhir (30/6) pk. 08.00 program pengungkapan sukarela (PPS) mencapai Rp54 triliun dengan 212.240 wajib pajak dan 264.242 surat keterangan telah mengikuti program tersebut.

Sebagai informasi, program ini sifatnya terbatas, hanya berlangsung 1 Januari hingga hingga 30 Juni 2022. PPS memberikan kesempatan pengungkapan sukarela kepada wajib pajak (WP) yang selama ini belum melaporkan kewajiban perpajakannya.

"Untuk jumlah setoran, jumlah PPh-nya, alhamdulillah kita sudah melewati angka Rp 50 triliun, tepatnya Rp 54,23 triliun sampai pukul 8 pagi," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor dalam sesi podcast DJP, Kamis (30/6).

Dia berharap penerimaan pajak dalam program PPS kali ini bisa menyentuh angka Rp70 triliun. Pada hari terakhir pengumpulan ini, Direktorat Jenderal Pajak disebutnya bakal semakin sibuk. Terlebih banyak wajib pajak (WP) yang memang baru berlomba-lomba melapor di detik-detik terakhir. "Iya, itu kayaknya udah ciri kita di Indonesia, last minute," ujarnya. bari/mohar/fba