NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berinovasi memberikan beragam kemudahan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan. Teranyar, aplikasi pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan secara online hadir di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta.

Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, Trian Yunanda menerangkan adanya aplikasi tersebut dapat mendukung peningkatan PNBP subsektor perikanan tangkap. Selain itu juga mendukung kebijakan penangkapan terukur yang menjadi prioritas KKP.

“Aplikasi ini telah diujicobakan di PPS Nizam Zachman Jakarta selama 4 bulan terakhir. Setelah ini bisa kita coba ke pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis (UPT) Ditjen Perikanan Tangkap seluruh Indonesia,” ujar Trian pada peluncuran aplikasi pelayanan jasa kepelabuhanan di PPS Nizam Zachman.

 Lebih lanjut, Trian mengatakan, layanan tersebut terkoneksi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Kementerian Keuangan. Sehingga tidak hanya memudahkan pelaku usaha dalam proses pembayaran pungutan jasa kepelabuhanan, namun juga mendukung kinerja petugas di pelabuhan perikanan.

 Sementara itu, Direktur Kepelabuhanan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, Tri Aris Wibowo mengatakan jumlah transaksi penerimaan PNBP pelayanan jasa kepelabuhanan PPS Nizam Zachman Jakarta mencapai ribuan transaksi per tahun. Hadirnya layanan ini juga merupakan rekomendasi tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

 “Saya mendapat laporan bahwa sebelumnya sering terdapat kesalahan dalam pembuatan kode billing yang dilakukan oleh para pengguna jasa, misalnya kode satker, jumlah volume waktu tambat/labuh dan total rupiah yang harus disetorkan,” ungkap Tri.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PPS, Nizam Zachman Bagus Oktori Sutrisno menjelaskan kapal perikanan yang masuk ke PPS Nizam Zachman wajib untuk melaporkan kedatangannya kepada petugas syahbandar perikanan untuk mendapatkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK).

“Kenapa wajib lapor, karena STBLKK ini nantinya akan digunakan dalam aplikasi pelayanan jasa kepelabuhanan. Sehingga semua kapal yang masuk ke pelabuhan dapat pula terdata dengan baik,” jelas Nizam.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menambahkan, bahwa pengembangan berbagai layanan aplikasi terintegrasi terus dilakukan KKP. Langkah ini merupakan wujud perhatian pemerintah untuk memberikan beragam kemudahan bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.”

lebih lanjut, Trenggono mengungkapkan, dalam hal ini  tiga program terobosan KKP juga harus diperkuat dengan tiga aspek, yakni peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan, yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor.

KKP juga segera menerapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Awal tahun depan targetnya kebijakan tersebut sudah menjadi acuan pengelolaan subsektor perikanan tangkap di Indonesia.

 "Model (penangkapan terukur) ini sudah kita hitung sedemikian rupa, saya minta dukungan Irjen untuk tata kelolanya supaya tidak keliru, payung hukumnya seperti apa, supaya Januari 2022 sudah bisa kita jalankan, karena kita ingin Rebound," ujar Trenggono.

Lebih lanjut, Trenggono menerangkan, kebijakan strategis memiliki banyak tujuan. Mulai dari pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan nelayan dan para anak buah kapal (ABK), modernisasi subsektor perikanan tangkap dengan terciptanya pelabuhan yang bersih dan ramah wisatawan, hingga meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar dunia.

Terkait dengan daya saing perikanan maka diperlukan sentuhan inovasi yang tepat akan mampu melesatkan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional. Selain itu juga bisa mendorong industri perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

Salah satunya, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha mikro kecil dan mengah (UMKM) dalam promosi dan pemasaran produknya. Dengan begitu, diharapkan adanya peningkatan permintaan masyarakat dan sekaligus menggairahkan industri di hilir secara berkelanjutan.

 Lebih lanjut, sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Dalam hal ini ada 3 program terobosan KKP pada tahun 2021 hingga tahun 2024, di antaranya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan serta pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.