NERACA  

Sukabumi - Adanya peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), ternyata berdampak terhadap perolehan retribusi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pasalnya, semenjak adanya aturan tersebut, sistem IMB berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Iya, retribusi IMB untuk pendapatn asli daerah tahun ini, tergtenya tidak akan tercapai, karena ada peraturan tersebut," ujar Kepala Bidang DPMPTSP Kota Sukabumi Saepulloh, kepada Neraca, Kamis (6/1).

Saepulloh menambahkan, secara nasional saat ini belum ada peraturan daerah (Perda) yang menyangkut retribusi PBG, sehingga sejak semester II tahun 2021, untuk PBG tidak dipungut retribusi karena Perdanya juga belum ada.

"Jadi dari target Rp1,3 miliar, perolehan restribusi IMB hanya mencapai Rp870 juta, dan itu juga hanya sampai semeseter II, karena di semestyer berikutnya adanya perubahan IMB ke PBG, yang saat ini tidak ada retribusi karena belum ada Perda di daerah yang sudah disahkan," tuturnya.

Untuk itu,  saat ini pihaknya bersama Dinas PUTR sedang melakukan kajian untuk diajukan Perda PBG, nantinya melalui aturan dan sistem yang ada semua akan diatur, baik retribusi dan sebagainya. Untuk menutupi kekosongan payung hukum selama Perda dalam proses, DPMPTSP juga mengusulkan kepada Wali Kota Sukabumi untuk membuat Keputusan Wali Kota terkait dengan PBG.

"Agar pelayanan PBG tetap berjalan kami telah mengusulkan kepada Pak Wali untuk surat Keputusan Wali Kota," ujarnya.

Selain itu juga, lanjut Saepulloh, pihaknya akan menyusun Perda restribusi PBG bersama Dinas PUTR, dan itu akan dilakukan pada triwulan pertama di tahun ini. Disisi lain, belum adanya retribusi, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha kecil ketika akan mengajukan PBG untuk meringankan beban biaya retribusi."Ini kesempatan baik bagi para pemilik usaha kecil untuk mengajukan permohonan PBG nya, karena pada saat ini kita melayani tanpa ada retribusi," tuturnya.

Sementara berkaitan dnegan permohonan izin yang masuk selama tahun 2021 sebanyak 72, jumlah tersebutsudah termasuk 6 pengajuan dari dunia properti, khususnya perumahan subsidi."Sebanyak 72 pengajuan PBG terhitung di triwulan ke III dimana retribusi sudah dihapus, perubahan dari sistem IMB ke PBG," pungkasnya. Arya