NERACA 

Jakarta - Sebanyak lebih dari 2.500 pelaku usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan telah mendapatkan pendampingan dari tenaga pendamping usaha (TPU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jumlah tersebut, merupakan angka sementara selama periode Maret-Agustus 2021.

 "Mereka kita dampingi usahanya, termasuk dalam aspek manajemen keuangan," terang Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), KKP, Artati Widiarti. saat membuka webinar bertajuk “UMKM KP BISA Ter-SENYUM di Masa Pandemi.”

Lebih lanjut, Artati juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan webinar selain untuk sosialisasi program dan produk Sentra Layanan Ultra Mikro (Senyum) bagi pelaku usaha mikro kecl dan menegah (UMKM), Tenaga Pendamping Usaha, Penyuluh, dan masyarakat, sekaligus sebagai rangkaian kegiatan menyemarakkan Hari Ulang Tahun KKP ke-22 yang akan diselenggarakan pada 26 Oktober 2021 berslogan "Ekonomi Biru untuk Indonesia".

“Adapun terkait dengan pendampingan yang diusung pada webinar kali ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan BPS pada tahun 2021. Dari riset ini terungkap bahwa bentuk dukungan atau insentif yang paling diharapkan mayoritas pelaku usaha adalah pembiayaan usaha (69,02%) dan kemudahan pengajuan pinjaman (17,21%), selain keringanan listrik dan pajak,” jelas Artati.

 Artati mengungkapkan, realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan terus tumbuh positif. Bahkan dalam 5 tahun terakhir (2016-2020) pertumbuhan nilai KUR meningkat hingga 53,27%. Dikatakannya, realisasi KUR sampai dengan Agustus 2021 telah mencapai Rp5,11 triliun yang disalurkan kepada 150.492 pelaku usaha.

 "Capaian ini mendekati target nilai pembiayaan usaha sektor KP sebesar Rp5,5 triliun," ungkap Artati.

Selain KUR, lanjut Artati, Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Karenanya, webinar tersebut sekaligus menjadi menjadi ruang sosialisasi program pemberdayaan yang dikembangkan oleh Holding Ultra Mikro yang terdiri atas Bank BRI, Pegadaian, dan PNM. Artati berharap, melalui webinar ini, para pelaku usaha dapat belajar untuk memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan seperti pelatihan, konsultasi, marketing, literasi keuangan, simulasi kredit, dan program pemberdayaan UMKM lainnya, baik secara luring maupun daring.

"KKP berharap UMKM sektor kelautan dan perikanan dapat bangkit di tengah pandemi covid-19, menjadi UMKM KP yang Berdaya Saing, Inovatif, Solutif dan Adaptif atau disingkat UMKM KP BISA, sebagaimana judul webinar," harap Artati

Di tempat yang sama, Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP, KKP, Catur Sarwanto mengurai makna UMKM KP BISA sebagaimana judul webinar kali ini. Dimulai dengan berdaya saing artinya mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuannya untuk lebih kompetitif. Kemudian inovatif artinya selalu berkreasi menciptakan sesuatu yang baru, solutif artinya mampu menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar sendiri dan adaptif artinya mampu beradaptasi dalam kondisi apapun untuk keberlanjutan usahanya.

"Maka, untuk membuat UMKM KP bisa Ter-SENYUM atau Terlayani oleh Sentra Layanan Ultra Mikro, KKP menggandeng Tim Ekosistem Ultra Mikro yang akan menyosialisasikan program SENYUM dan program pemberdayaan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM KP di seluruh Indonesia" jelas Catur.

Adapun Alwia Salam, seorang TPU dari Sulawesi Utara mengungkapkan bahwa masalah utama susahnya pelaku usaha skala kecil adalah mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan. “Inilah salah satu  tugas dari TPU yaitu meyakinkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya  bahwa pelaku usaha tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman modal. Untuk itulah saya berharap agar yang sudah berhasil mendapatkan akses pinjaman untuk menjaga kepercayaan yang sudah diberikan,” ujar Alwia.

Alwia juga membeberkan kunci suksesnya tugas seorang TPU adalah terus melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait seperti dinas kelautan dan perikanan setempat, penyuluh perikanan serta dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2022, KKP akan menambah jumlah dan sebaran TPU menjadi 77 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. Selain layanan permodalan dan manajemen keuangan, akan ditambah pendampingan lain seperti sosialisasi perizinan usaha, pendataan potensi dan peluang investasi, dan pemetaan kemitraan. TPU diharapkan dapat bersinergi lebih intensif dan efektif dengan instansi terkait di daerah dan lembaga keuangan dalam rangka mendorong keberlanjutan usaha dan investasi.