Oleh: Agus Yuliawan

Pemerhati Ekonomi Syariah

Dalam tatakelola lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) ada empat aspek yang ditekankan yakni prinsip perkoperasian, kelembagaan, manajemen dan penerapan prinsip syariah. Empat aspek tersebut yang selama ini  menjadi tolak ukur ketika sebuah LKMS membuat Good Cooperative Governance (GCG). Meskipun empat aspek itu memiliki peran yang fundamental dalam membangun LKMS, dari sisi aspek manajemen dirasakan sangan vital perannya karena di area tersebut meliputi manajemen keuangan, operasional, risiko, sumber daya manusia, pemasaran, service excellence, teknologi IT  dan lain – lain. Besarnya peran manajemen dalam LKMS itu, sangat disayangkan sekali dimana  LKMS yang ada selama ini minim adanya manajemen public relation (PR)  LKMS.

Pada hal berbicara tentang LKMS adalah berbicara tentang lembaga keuangan yang membutuhkan tust, image, persepsi dan reputasi. Semua itu harus terbangun dalam mekanisme PR yang terencanakan dengan baik dan memiliki arah tujuan sesuai dengan visi bisnis LKMS  yang berkelanjutan. Lantas bagaimana jika aktifitas itu tak terjadi di LKMS, bahkan jarang sekali di LKMS ada divisi khusus PR atau humas yang memiliki porsi anggaran tersendiri.

Minimnya keberadaan PR di LKMS tersebut sering sekali  memunculkan persepsi publik terhadap LKMS sangat rendah. Selain itu pula relasi antara LKMS dengan publik yang positif akan sulit untuk terbangun dengan baik. Pada hal dalam komunikasi bisnis diperlukan kemampuan berkomunikasi verbal dan non verbal tentang perusahaan yang baik untuk terciptanya kelangsungan dalam berbisnis.

Berdasarkan  analisa  monitoring media  massa yang dilakukan selama ini,  setiap tahun bisa kita lihat aktifitas  LKMS yang tershare di publik rata–rata hanya tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sementara aktifitas yang lain seperti kemiteraan, laporan  kinerja bisnis tiap semester, produk keuangan terbaru, service excellence, penghargaan yang diperoleh,  minim untuk melakukan release kepada publik. Mengapa ini terjadi ? Hal ini dikarenakan manajemen PR tak menjadi orientasi bagi LKMS – LKMS yang ada selama ini.

Mereka lebih fokus pada lending dan funding pembiayaan saja, pada hal kita ketahui bersama  proses dan keputusan para anggota atau masyarakat dalam mengajukan pembiayaan dan menyimpan dananya di LKMS tak lepas dari peran PR sesungguhnya.  Kemudian apabila  terjadi masalah besar seperti sengketa tentang hukum dalam bisnis LKMS, fraud dan kredit macet yang besar dan itu diketahui oleh publik, baru berfikir perlunya PR dan mencari konsultan – konsultan PR yang mampu di sewa. Fenomena ini  jelas tak strategis bagi pengembangan LKMS yang ada selama ini.

Sementara bagi lembaga keuangan syariah lainnya  seperti perbankan, asuransi, BPRS, multifinance, reksadana, pegadaian, keberadaan dari PR syariah adalah ujung tombak dalam manajemen bisnis keuangannya. Mereka memandang peran dan kehadiran  PR sangat penting dalam membangun image, persepsi dan reputasi dari lembaga bisnisnya. Tanpa itu semua  nonsense industri keuangan syariah itu bisa maju dan berkembang.  

Lantas bagaimana dengan LKMS ? Mau tak mau dan agar bisa berkompetisi dengan lembaga keungan syariah lainnya, LKMS harus bertransformasi untuk menerima peran dan fungsi PR sebagai bagian integral dalam manajemen. Dengan demikian akan muncul opini publik yang memberikan kesan positif terhadap image dan persepsi tentang LKMS.  Kemudin membangun kesadaran yang efektif kepada masyarakat tentang brand yang dimiliki oleh LKMS, mendorong terciptanya hubungan baik, hubungan yang saling pengertian antara LKMS, organisasi dan publik. Sekaligus juga sebagai media pemasaran yang efektif dalam manajemen pemasaran.

Untuk mengimplementasikan semua itu diperlukan edukasi dan literasi PR yang terus menerus kepada  para pelaku LKMS tak bisa di tengah modernisasi dan digitalisasi yang masif para pelaku LKMS bersifat konservatif. Mereka harus terbuka bahwa melalui PR LKMS akan maju dan mengikuti perkembangan jaman dan bukan ditelan oleh peradaban.