Pemerintah Dorong Transparansi Pengadaan dan Peningkatan TKDN

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan mutu sistem pengadaan di BUMN. Upaya tersebut diwujudkan melalui inovasi e-Procurement Academy BUMN, Tender Info Terpusat, dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lewat sertifikasi gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan BUMN yang diresmikan dalam acara Launching Peningkatan Mutu Sistem Pengadaan BUMN di Kementerian BUMN.

NERACA

Kementerian BUMN dan (Kemenperin) juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang kerja sama perluasan pasar produk UMK Binaan BUMN yang mencakup koordinasi sinergi tugas dan fungsi untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di BUMN dan Sertifikasi TKDN untuk Produk Industri Kecil binaan BUMN.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan, Pemerintah dan BUMN terus berkomitmen untuk menjadikan UMKM naik kelas. Dimulai dari membangun suatu ekosistem digital marketplace dengan adanya PaDi UMKM hingga adanya Sertifikasi TKDN bagi para UMKM yang menjadi mitra binaan.

Saat ini, terdapat 10.100 UMKM yang bergabung dalam PaDi UMKM dengan total nilai transaksi pada 31 Agustus 2021 mencapai Rp 10,4 triliun. "Ini membuktikan BUMN yang tadinya memiliki tender tertutup sekarang terbuka untuk para sahabat UMKM. Apalagi dengan adanya sertifikasi ini yang lebih memastikan bahwa UMKM sudah sesuai standar dan produk-produknya juga TKDN," ungkap Erick.

Erick pun menjelaskan, kolaborasi ini juga akan memberikan pengaruh positif bagi para nasabah PNM Mekaar yang kini berjumlah 10,8 juta nasabah. Bantuan Kemenperin dan BUMN dapat mendukung PNM Mekaar untuk menjadi bagian dari ekosistem pengadaan digital.

"Dengan bantuan Kemenperin ini akan ada semangat baru bagi Ibu-Ibu (PNM Mekaar) untuk menjadi bagian dari sebuah ekosistem yang dapat dikembangkan bersama-sama. Karena itu, terima kasih kepada BUMN yang bekerja dan mensupport transformasi sesuai yang diharapkan dari adanya procurement (pengadaan) yang kita lakukan," jelas Erick.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menambahkan, terdapat potensi yang sangat besar terhadap belanja barang dan jasa produk-produk dalam negeri melalui BUMN. Hal ini yang menginisiasi Kemenperin untuk menandatangani MoU dengan KemenBUMN.

Dengan MoU tersebut, sebanyak 6.213 UMK binaan dari 20 BUMN akan mendapat sertifikasi TKDN. UMK yang disertifikasi merupakan pelaku usaha yang mendapatkan pinjaman pendanaan dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN.

"Ini upaya pemerintah untuk meningkatkan TKDN di BUMN melalui kemitraan dengan industri kecil. Tugas kami di Kementerian Perindustrian, seperti yang disampaikan Pak Menteri dan ada di MoU, yaitu memfasilitasi sertifikat TKDN. Melalui MoU ini, kami berharap partisipasi industri kecil akan lebih mudah dalam proses pengadaan barang dan jasa yang ada di BUMN," jelas Agus.

Ketertarikan dan dukungannya atas pembentukan secara khusus Program Management Office (PMO) Procurement Excellence BUMN yang dapat mengawal proses pengadaan atau dari BUMN terhadap produk-produk dalam negeri.

Dalam kesempatan kali ini, Kementerian BUMN juga melaunching Tender Info Terpusat BUMN, yaitu informasi tender seluruh BUMN berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh vendor dan calon vendor BUMN secara online. Adanya informasi tender terpusat ini diharapkan dapat menjadikan BUMN semakin transparan, kerena tidak hanya informasi pengumuman tender, tetapi juga informasi pemenang tender menjadi lebih terbuka.

Tahap selanjutnya dari Digitalisasi Procurement ini nantinya adalah Integrated Vendor Management System yang dapat di akses dan di integrasikan ke Sistem E-Proc di seluruh BUMN.

Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga merilis e-Procurement Academy BUMN. Melalui akademi ini, Kementerian BUMN berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seluruh insan pengadaan di Kementerian BUMN, melakukan standarisasi proses pembelajaran sistem pengadaan di seluruh BUMN.

Tidak hanya menjadi tempat belajar, e-Procurement Academy juga diharapkan dapat menjadi wadah sinergi, pusat informasi, edukasi, dan sharing knowledge bagi seluruh insan pengadaan di BUMN. E-Procurement Academy ini akan dikelola oleh PLN Corporate University.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengapresiasi kepercayaan yang diberikan pada PLN sebagai pengelola e-Procurement Academy BUMN melalui PLN Corporate University.


“PLN yang ditunjuk sebagai pengelola e-Procurement Academy BUMN melalui PLN Corporate University berkomitmen meningkatkan kapasitas dan kapabilitas seluruh insan pengadaan di Kementerian BUMN. Melakukan standarisasi proses pembelajaran sistem pengadaan di seluruh BUMN,” pungkas Zulkifli.

BERITA TERKAIT

Berpenggerak Roda Depan, Mitsubishi Xpander Libas Jalanan Menanjak

NERACA Jakarta - Debat soal mobil penggerak roda depan (front wheel drive/FWD) tidak kuat menanjak dibandingkan mobil penggerak belakang (rear…

Diskon PPnBM Berkurang, Mitsubishi Beri Insentif Buat Xpander

NERACA Jakarta - Kebijakan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 100 persen berakhir 31 Agustus lalu. Kini, diskon PPnBM turun…

Kepiting Bakau Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

NERACA Jakarta – Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),…

BERITA LAINNYA DI Industri

Berpenggerak Roda Depan, Mitsubishi Xpander Libas Jalanan Menanjak

NERACA Jakarta - Debat soal mobil penggerak roda depan (front wheel drive/FWD) tidak kuat menanjak dibandingkan mobil penggerak belakang (rear…

Diskon PPnBM Berkurang, Mitsubishi Beri Insentif Buat Xpander

NERACA Jakarta - Kebijakan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 100 persen berakhir 31 Agustus lalu. Kini, diskon PPnBM turun…

Kepiting Bakau Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

NERACA Jakarta – Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),…