Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong industri mainan anak di tanah air semakin meningkatkan inovasi produknya sehingga mampu berdaya saing dengan produk impor. Apalagi, Indonesia sebagai pasar yang besar menjadi peluang bagi pengembangan industri mainan anak.

 NERACA

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, “kami berupaya untuk meningkatkan kinerja industri mainan anak agar dapat memberikan kontribusi signfikan terhadap perekonomian nasional.”

 Agus mengungkapkan, performa industri mainan anak nasional menunjukan tren yang positif. Hal ini tercermin dari capaian nilai ekspornya yang kian meningkat selama tiga tahun terakhir. Pengapalan produk mainan anak menembus USD320 juta sepanjang 2018, melonjak jadi USD343 pada 2020.

“Potensi kita terdapat 131 unit usaha mainan anak pada skala industri menengah dan besar. Dari jumlah unit usaha tersebut, telah mempekerjakan lebih 36 ribu orang. Artinya, sektor padat karya ini temasuk yang memiliki orientasi ekspor,” ungkap Agus.

Sehingga dalam hal ini Agus, memberikan apresiasi atas peluncuran mainan Bima S sebagai karya anak bangsa yang patut dibanggakan. “Dengan adanya launching Bima S toys ini, kami berharap dapat semakin menggairahkan kinerja industri mainan anak nasional,” tutur Agus.

Mainan tersebut lahir dari serial BIMA S produksi MNC Animation. “Langkah yang telah diambil oleh MNC Group dalam memperkenalkan mainan baru ini diharapkan dapat menstimulasi dan mendorong industri mainan anak dalam negeri untuk terus tumbuh dan berkembang,” tambah Agus.

MNC Animation, salah satu bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha dari PT MNC Studios Intenational Tbk (MSIN) telah mengukir sejarah bagi perkembangan industri ekonomi kreatif Indonesia. Melalui kerja sama dengan Royal Kreasi Cemerlang, pabrik mainan di Indonesia, mereka menghadirkan rangkaian mainan lokal yang pertama kali dengan menggunakan Intellectual Property (IP) lokal Bima S dan diproduksi dalam negeri untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Meski begitu, Agus mengimbau agar industri mainan anak dalam negeri diberikan kesempatan yang lebih luas untuk dapat memproduksi mainan Bima S ini. Selain itu, perlu diperhatikan kualitas produknya sesuai dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) mainan anak yang diberlakukan secara wajib.

“Dengan peluncuran seri mainan Bima S ini, semoga dapat menjadikan MNC Group sebagai salah satu perusahaan yang senantiasa menjadi rujukan inovasi dan kreativitas dalam memproduksi mainan anak,” imbau Agus.

Agus menerangkan, pihaknya bertekad untuk memberikan dukungan penuh dan kontribusi nyata bagi pengembangan industri nasional, termasuk sektor industri mainan anak. “Meskipun di tengah kondisi pandemi, tetaplah konsisten dalam semangat meningkatkan produksi dan inovasi dalam menciptakan senyum bahagia anak-anak Indonesia, dan juga di seluruh dunia dengan produk mainan anak yang mendidik dan menyenangkan,” terang Agus.

Terkait upaya menggenjot ekspor produk mainan nasional, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih menyatakan, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Selain itumemfasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). “Ini menjadi kesempatan bagi para pelaku IKM untuk memperluas pasar ekspornya, dengan memperlancar proses produksi mereka,” jelas Gati.

Kemudian, agar kinerja sektor industri mainan semakin produktif dan berdaya saing di tingkat global, Kemenperin telah mengusulkan mengenai pemberian insentif berupa super deductible tax. Selain itu, sektor industri mainan juga dapat memanfaatkan fasilitas fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

“Bahkan, dalam upaya melindungi produk dan pasar dalam negeri serta menghindari gempuran produk impor yang tidak berkualitas, pemerintah menerapkan pemberlakuan SNI mainan anak secara wajib,” papar Gati.

Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendaag) memusnahkan 6.540 unit kotak kontak yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Tindakan tersebut merupakan bagian dari kegiatan penertiban produk-produk yang tidak sesuai SNI oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag.

Kegiatan penertiban ini merupakan hasil koordinasi dan sinergi Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kementerian ESDM, Kemendag, dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro).

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, apabila barang yang wajib SNI ditemukan beredar di pasar tidak memenuhi persyaratan SNI, dapat dikenakan sanksi larangan memperdagangkan barang dan penarikan barang diikuti dengan pemusnahan produk.