Jakarta - Pemerintah bertekad untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat imbas pandemi Covid-19. Langkah strategis terus dijalankan guna membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air yang akan mendorong pada kesejahteraan masyarakat.

NERACA

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, “berbagai kebijakan yang didorong Kementerian Perindustrian dalam rangka penguatan industri, antara lain melalui implementasi izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI), relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) bagi kendaraan bermotor, serta perluasan sektor yang akan menikmati harga gas industri USD6 per MMBTU sebagai bahan bakunya.”

Leih lanjut, menurut Agus, stimulus tersebut memberikan dampak positif terhadap geliat sektor industri. Sepanjang enam bulan terakhir, sejak kuartal IV tahun 2020 hingga kuartal I-2021, tren pertumbuhan industri manufaktur menunjukkan perbaikan.

“Bahkan angka pertumbuhannya lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi secara kuartalan,” ujar Agus.

Agus pun menjelaskan, sektor-sektor yang menjadi prime mover dari pertumbuhan kuartalan ini adalah industri kimia, farmasi dan obat tradisional. Kemudian, diikuti industri furnitur, industri logam dasar, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri mesin dan perlengkapan, serta industri makanan dan minuman.

“Bila kita lihat secara year on year, industri nonmigas memang masih menunjukkan angka kontraksi sebesar 0,71%, tetapi apabila kita lihat angka kontraksi tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi, yang minus 0,74%,” jelas Agus.

Agus mengungkapkan, industri yang tumbuh positif secara tahunan adalah industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 11,46%, disusul industri furnitur sebesar 8,04%, industri logam dasar sebesar 7,71%, industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 3,84%, industri mesin dan perlengkapan sebesar 3,22%, serta industri makanan dan minuman sebesar 2,45%.

“Kami yakin pada kuartal kedua, pertumbuhan industri sudah bisa masuk teritori positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Artinya, pemerintah sangat optimis terhadap pertumbuhan ekonomi di depan,” ujar Agus.

Agus yakin, optimisme itu didukung dengan capaian gemilang dari sektor industri belakangan ini. Misalnya, pada bulan Maret 2021, tercatat Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 53,2. Hebatnya lagi, di bulan April, meningkat menjadi 54,6. Sejalan dengan kenaikan PMI tersebut, utilisasi industri pengolahan nonmigas pada bulan Maret 2021 sebesar 61,30%, meningkat dibanding dua bulan sebelumnya.

“Selain itu, kami juga perlu sampaikan bahwa apabila kita lihat secara q to q untuk beberapa indikator naik double digit, seperti produksi mobil yang naik sebesar 23,36%, penjualan mobil naik 16,63%, dan penjualan sepeda motor naik 64,52%,” terang Agus.

Selama ini, industri otomotif berperan strategis dalam memacu perekonomian karena memiliki banyak sektor penunjangnya. 

Agus menyatakan, kinerja positif itu menandakan sektor industri mulai menggeliat kembali untuk terus berproduksi dalam roda perekonomian. “Momentum ini jangan sampai hilang. Oleh karena itu, kita jaga dengan beberapa kebijakan dan program yang telah Kemenperin jalankan,” imbuh Agus.

Agus mengemukakan, sektor industri pengolahan nonmigas masih menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional pada kuartal I tahun 2021. Terlihat dari kontribusinya terhadap PDB nasional sebesar 17,91%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang tercatat sebesar 17,86%.

Sektor-sektor tersebut merupakan prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Berdasarkan data BKPM, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya merupakan sektor manufaktur yang memberikan kontribusi terbesar dalam realisasi nilai investasi pada tahun 2020, dengan menggelontorkan dananya sebesar Rp94,8 trilun atau menyumbang hingga 11,5 persen.

Sehingga dalam hal ini, dalam sektor perdagangan dan perindustrian, terdapat 2 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang disusun pemerintah, yaitu RPP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan RPP Kawasan Ekonomi Khusus. RPP tersebut merupakan bagian dari 44 peraturan pelaksana yang terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres.

“Isu inilah yang mendorong pengembangan model Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada 2009. Model KEK mendorong partisipasi sektor swasta dan memberikan kebebasan dalam menentukan kegiatan usaha. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan memberikan fasilitas dan insentif bagi investor di KEK,” pungkas Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo.