NERACA

Tanggerang - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh program Rehabilitasi Mangrove Nasional tahun 2021 yang dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Program ini sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

Program rehabilitasi lingkungan tersebut dimulai hari ini, yang ditandai dengan penanaman mangrove di Desa Tanjung Pasir, Tangerang Banten. Area penanaman merupakan kawasan hutan lindung kelolaan Perum Perhutani yang luasnya sekitar 168 hektare.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama sejumlah menteri lain dan pemerintah daerah, hadir dalam kegiatan itu mendampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sesuai arahan Menko (Maritim dan Investasi), soal mangrove ini, kita sebutnya mangrovisasi di wilayah pesisir. (Tujuannya) agar produksi mangrove meningkat dan lingkungan kita jadi lebih hebat. Intinya KKP siap bekerja sama dan mendukung," ujar Trenggono di lokasi.

Trenggono berharap, “program ini terus bergulir sehingga daerah pesisir yang terehabilitasi kawasan mangrove-nya semakin banyak. Dia optimistis ini terealisasi sebab banyak pihak yang terlibat baik dari pusat maupun daerah, dan semuanya mendukung penuh program rehabilitasi ini.”

Menurut Trenggono, keberadaan hutan mangrove tidak hanya baik bagi lingkungan pesisir dan melindungi permukiman dari abrasi maupun gelombang tinggi, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di sejumlah daerah, kawasan mangrove dimanfaatkan sebagai lokasi wisata. Selain itu, proses penanamannya turut melibatkan masyarakat setempat sehingga program rehabilitas mangrove ini menjadi sumber penghasilan.

"Saya pikir ini adalah sesuatu yang harus dikembangkan. Tidak hanya di Tangerang, tapi juga wilayah Indonesia lainnya. Kami bersama-sama akan berupaya dengan beragam cara (untuk terus mengembangkan program ini)," ungkap Trenggono.

Pelaksanaan rehabilitasi mangrove sebenarnya sudah dilakukan pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir. Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk yang terlibat di dalamnya. Baik melalui agenda kerja tahunan KKP maupun program pemerintah pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mulai bergulir tahun lalu.

Sepanjang 2021 ini, KKP menargetkan luas areal penanaman mangrove seluas 400 hektare yang tersebar di berbagai pesisir Indonesia. Sedangkan tahun lalu, KKP menanam 2.975.129 batang mangrove dengan luas area 448.18 hektare.

Sementara itu, Menetri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan target rehabilitasi mangrove di Indonesia per tahunnya seluas 150 ribu hektare. Program ini merupakan yang terbesar di dunia.

"Simbolis penanaman mangrove ini menandakan bahwa mulai hari ini kita semua harus bergerak cepat untuk mengejar target rehabilitasi mangrove tahun ini seluas 150 ribu hektare," kata Luhut.

Berdasarkan data, luas hutan mangrove Indonesia mencapai 3,31 juta hektar dan merupakan 20 persen dari luas mangrove dunia. Namun dari jumlah tersebut, teridentifikasi 600.000 hektare di antaranya kritis.

Disisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mendorong pemulihan ekonomi dan ekosistem mangrove, tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap kondisi ekosistem mangrove. Upaya rehabilitasi ekosistem mangrove salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan penanaman mangrove.

Rehabilitasi mangrove ini diharapkan akan mengembalikan keberadaan vegetasi mangrove di daerah pesisir, yang berfungsi sebagai wilayah perlindungan pantai dari abrasi dan intrusi air laut serta ancaman bencana alam, pergeseran batas negara dan dampak perubahan iklim.

"Dengan perakarannya yang kuat hingga ke dalam, mangrove mampu menyerap dan menyimpan karbon di udara sampai 3-4 kali lipat dibandingkan dengan hutan terestrial," jelas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Di samping itu,  menurut Siti, negara harus mempunyai kewajiban untuk mengurangi emisi karbon. Saat ini, usaha Indonesia dalam mengurangi emisi karbon tersebut, dapat dinilai dengan uang oleh dunia internasional.

"Jadi yang penting itu sekarang kita menanam mangrovenya dulu. Pemerintah tengah menyiapkan skema dan perhitungan yang tepat agar masyarakat mendapatkan nilai ekonomi karbon juga," pungkas Siti.