Jakarta-Presiden Jokowi menyatakan mayoritas atau 90% eksportir adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Namun, kontribusi ekspor mereka hanya 13% dari total ekspor nasional karena kapasitas produksi UMKM biasanya terbatas. Untuk itu, jumlah barang yang diekspor tak sebanyak perusahaan-perusahaan besar. "Artinya kapasitas perlu diperbesar," ujarnya dalam peresmian pembukaan Rakernas Kementerian Perdagangan 2021 di Jakarta, Kamis (4/3).

NERACA

Oleh sebab itu, Presiden memerintahkan agar Dewan Penunjang Ekspor (DPE) dihidupkan kembali. Badan itu dibutuhkan untuk membantu pelaku UMKM memperbaiki kapasitas produksinya. “Bantu UMKM memperbaiki desainnya, bantu  UMKM perbaiki pengemasannya, sehingga kualitas lebih baik," ujar Jokowi. Menurut dia, pengembangan UMKM harus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain. Hal ini agar daya saing UMKM meningkat di pasar global.

Tidak hanya itu. Presiden juga mengingatkan agar Kementerian Perdagangan memperluas pasar ekspor. Dengan demikian, eksportir bisa memasarkan produknya ke negara-negara yang selama ini belum terjamah. "Bertahun-tahun arahnya Uni Eropa, Amerika. Jangan terjebak pada pasar ekspor yang itu-itu saja, sekarang tumbuh pasar-pasar baru yang harus digarap serius," ujarnya.

Beberapa kawasan baru yang patut dicoba, menurut Jokowi, adalah Afrika Selatan dan Eropa Timur. Menurutnya, ekonomi di kawasan tersebut tumbuh cukup baik, sehingga bisa menjadi pasar yang potensial untuk Indonesia.

Menurut Jokowi, ini menjadi tugas penting Kementerian Perdagangan. Dia meminta sektor UMKM mendapatkan perhatian lebih, sehingga Kementerian Perdagangan harus memiliki kebijakan dan strategi untuk mengembangkan produk-produk lokal. "Misalnya mendukung bangga buatan Indonesia, pusat perbelanjaan, mal harus terus didorong dari Jakarta ke daerah untuk buat produk-produk Indonesia khususnya UMKM," tutur dia.

Kepala Negara meminta agar UMKM diberikan lokasi yang strategis dalam memasarkan produknya di pusat perbelanjaan. Sementara, merek luar negeri ditempatkan di lokasi yang tidak strategis. "Ini harus mulai digeser, mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Lokasi strategis berikan ruang untuk brand lokal. Branding harus melekat agar lebih mencintai produk Indonesia," tegas Jokowi.

Presiden juga meminta masyarakat menggaungkan cinta produk lokal dan benci produk luar negeri. Menurut dia, 270 juta jiwa penduduk Indonesia seharusnya bisa menjadi konsumen yang loyal dengan produk dalam negeri. Untuk itu Jokowi mengajak masyarakat Indonesia untuk membenci produk luar negeri. Dia meminta masyarakat untuk mencintai produk lokal. "Produk-produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri," ujarnya.

Jokowi berharap masyarakat bisa menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk dalam negeri. Dengan begitu, penjualan dari produsen lokal bisa meningkat ke depannya.

Lebih lanjut, kepala negara juga memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk memiliki kebijakan dan strategi dalam memasarkan produk lokal. Salah satunya dengan menempatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tempat strategis.

"Pusat belanja, mal harus terus didorong dari Jakarta ke daerah untuk buatan produk-produk Indonesia khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand luar negeri," tegas Jokowi.

Kepala Negara meminta Kementerian Perdagangan mengatur agar lokasi penjualan merek luar negeri dipindah ke tempat yang tidak strategis. Dengan demikian, seluruh tempat strategis akan menjadi jatah merek-merek lokal. "Branding harus melekat agar lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan dengan produk luar negeri. Jumlah 270 juta jiwa seharusnya konsumen loyal untuk produk kita sendiri," ujarnya.

Menurut Jokowi, pelaku UMKM juga harus dibantu untuk meningkatkan penjualannya ke luar negeri. Sebab, UMKM kerap kesulitan dengan masalah kapasitas karena kekurangan modal. "Dorong perbankan agar mau suntikan dana untuk UMKM agar kapasitas bisa naik," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Perdagangan Digital

Pada bagian lain, Presiden mengendus praktik tidak benar di perdagangan digital. Jokowi mengaku khawatir praktik tidak benar itu akan membunuh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Untuk itu, Jokowi sudah memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk mengecek hal tersebut. Namun, Presiden tak menyebut secara rinci praktik tidak benar seperti apa yang dimaksud. "Sudah saya sampaikan ke Pak Mendag. Ini ada yang tidak benar ini di perdagangan digital, bisa membunuh UMKM. Diperingatkan," ujarnya.

Presiden juga mengingatkan, total pengangguran di Indonesia sudah hampir 10 juta orang. Salah satu, penyebabnya krisis pandemi Covid-19. "Sudah ada sekarang hampir 10 juta pengangguran di negara kita," ujar Jokowi.  Dia menyatakan kenaikan jumlah angkatan kerja baru juga menambah pengangguran di Indonesia. Menyikapi hal ini, Presiden memerintahkan jajarannya untuk menggenjot investasi di dalam negeri. "Undang investasi baru, ini kunci pertumbuhan ekonomi di investasi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan jumlah pengangguran di Indonesia tembus 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Angka itu naik 2,67 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut dia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 melonjak menjadi 7,07%. Realisasi itu meningkat dari posisi Agustus 2019 yang sebesar 5,23%. TPT tertinggi tercatat di DKI Jakarta, yakni 10,95%. Kemudian, TPT terendah berada di Sulawesi Barat sebesar 3,32%.

Sementara, jumlah angkatan kerja naik 2,36 juta orang menjadi 138,22 juta orang. Namun, jumlah orang yang bekerja pada Agustus 2020 turun 0,31 juta orang menjadi 128,45 juta orang. Rinciannya, orang yang bekerja penuh turun 9,46 juta orang menjadi 82,02 juta orang, pekerja paruh waktu nak 4,32 juta orang menjadi 33,34 juta orang, dan setengah menganggur naik 4,83 juta orang menjadi 13,09 juta orang. bari/mohar/fba