Jakarta-Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 8 Maret 2021. Perpanjangan ini dilakukan karena PPKM Mikro tahap pertama dinilai berhasil menurunkan jumlah kasus Covid-19.

NERACA

"Perpanjangan PPKM Mikro 23 Februari sampai 8 Maret 2021 di RT/RW pada Desa/Kelurahan di 123 kabupaten/kota ditetapkan oleh masing-masing Gubernur sebagai prioritas wilayah penerapan PPKM Mikro," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtualm Sabtu (20/2).

Para Gubernur diminta menindaklanjuti Instruksi Mendagri Perpanjangan PPKM Mikro, dengan menerbitkan aturan SE atau Instruksi Gubernur Perpanjangan PPKM Mikro di masing-masing daerah.

Perpanjangan PPKM Mikro ini dilakukan penguatan operasional pelaksanaannya di Desa dan Kelurahan. Dalam hal ini adalah pemantauan persiapan dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) di desa dan kelurahan sampai tingkat RT/RW, serta penyiapan bantuan beras dan masker, serta mekanisme distribusi melalui Polsek dan Koramil.

Penguatan operasional juga dilakukan dengan mengintegrasikan sistem pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan pendataan 3T. Selain itu, Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan data pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan (beras dan masker), kemudian melaporkan secara berkala ke Satgas Pusat melalui Satgas Daerah. "Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota membantu pembentukan dan mengawasi operasional posko di Desa dan Kelurahan," ujar Menko Perekonomian itu.

Airlangga mengakui, selama pemberlakuan PPKM Mikro, jumlah kasus aktif mengalami penurunan signifikan sebesar 17,27% dalam satu pekan. Tren kasus aktif di lima provinsi berhasil turun, begitu pula dengan bed occupancy ratio (BOR) yang berhasil turun sebesar 70%. PPKM Mikro tahap pertama telah sejak 9 Februari hingga 22 Februari 2021.

Realisasi APBD Rendah

Secara terpisah, Presiden Jokowi menyatakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk penanganan covid-19 terbilang rendah. Ia meminta pemerintah daerah (pemda) memasukkan anggaran untuk covid-19 dalam APBD 2021. "Kami sampaikan dalam APBD itu urusan pandemi harus ada lagi untuk 2021, 2020 itu realisasi untuk Covid-19 itu kecil sekali di APBD. Kecil sekali," ujar Jokowi dalam video, Sabtu (20/2).

Namun Jokowi tidak merinci lebih lanjut daerah-daerah mana saja yang realisasi APBD nya kecil dalam penanganan pandemi Covid-19. Presiden juga tak menyebut detail realisasi APBD 2020 khusus untuk pandemi Covid-19.

Hal yang pasti, Presiden meminta Pemda untuk ikut gotong royong dalam penanganan pandemi Covid-19. Beberapa cara bisa dilakukan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos), pembelian masker, dan PCR antigen. "Sehingga tidak semua bertumpuk pada APBN pusat," tegas Jokowi.

Meyimak data Kementerian Keuangan, realisasi APBD 2020 sebesar Rp1.088,7 triliun, atau setara dengan 100,94% terhadap pagu anggaran Rp1.078,62 triliun. Meski penyerapan lebih dari target, tetapi secara keseluruhan APBD 2020 turun 8,4% dibandingkan posisi 2019 yang tercatat mencapai Rp1.188,02 triliun.

Tahun Kunci 2022

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa mengharapkan Indonesia mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 pada 2022. "Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi," ujarnya saat pembahasan rencana kerja pemerintah (RKP) 2022 secara virtual, Jumat (19/2).

Menurut dia, pembangunan pada 2022 menjadi tahun pemulihan ekonomi dengan cara meningkatkan daya beli dan produktivitas. Caranya, berupaya menuntaskan krisis kesehatan, tidak hanya Covid-19, tetapi juga tuberkulosis di Indonesia.

Selain itu, pemulihan ekonomi juga didorong dengan adanya pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, dan investasi padat karya, seperti dikutip Antara.

Sementara itu, peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui peningkatan nilai tambah, penguatan ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan peningkatan pemerataan infrastruktur serta kualitas layanan digital.

Di sisi lain, reformasi struktural juga diharapkan mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui reformasi sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, serta pendidikan dan keterampilan.

Dalam RKP 2022 ada tujuh prioritas nasional yang sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan krisis ekonomi akibat pandemi virus corona memperlebar jurang (gap) ekonomi di kawasan Asia. Khususnya, di negara-negara berkembang. "Pandemi menciptakan gap yang semakin lebar," ujarnya saat diskusi virtual yang diselenggarakan LPEM UI, pekan lalu.

Padahal, menurut dia, sebelum pandemi, Asia merupakan salah satu kawasan yang mampu tumbuh dengan baik sehingga jurang ekonomi di masyarakatnya bisa berkurang. Banyak negara-negara di Asia yang mampu tumbuh dengan kuat.

Tak hanya itu, pembangunan di Asia juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan yang berangsur-angsur berkurang. "Juga meningkatnya kepedulian tentang keberlanjutan, termasuk perubahan iklim, telah membuat Asia menjadi salah satu kawasan yang dituntut untuk terus melestarikan dan mempertahankan pencapaiannya," ujarnya.

Inklusi keuangan pun tumbuh di Asia. Sayang, pandemi mengubah permainan (game changer) dan menahan pertumbuhan itu.

Selain pandemi, Menkeu mengatakan ada beberapa tantangan lain yang juga masih membayangi pertumbuhan Asia, yaitu infrastruktur, teknologi, dan sumber pembiayaan. Padahal ketiganya erat dan penting.

Tanpa pembiayaan, pembangunan infrastruktur tidak bisa tumbuh cepat. Sementara bila tidak ada infrastruktur, teknologi juga akan berjalan lambat dan tidak bisa menunjang aktivitas masyarakat.

Salah satunya contohnya ada di Indonesia. "Di Indonesia ada 20 ribu desa dari 75 ribu yang belum terkoneksi internet di luar Jawa. Beberapa sekolah tidak terhubung internet, beberapa layanan kesehatan utama tidak terhubung internet," ujarnya. bari/mohar/fba