Oleh: Bondi Arifin, Peneliti BKF Kemenkeu *)

Program vaksinasi telah berjalan, namun belum mencapai target yang ditentukan dan bahkan melandai beberapa hari terakhir yang seharusnya semakin tinggi kecepatan akselerasinya. Memang terlalu dini untuk mengatakan hal tersebut, tetapi indikasi ini telah kami identifikasi beberapa bulan sebelum pelaksanaan vaksinasi. Kami juga telah menuliskan di media yang mengindikasikan bahwa proses vaksinasi ini dapat terlambat dari rencananya tidak hanya hitungan bulan, tetapi dapat mencapai hitungan tahun. (https://www.neraca.co.id/article/140473/vaksinasi-covid-19-dapat-terlambat-hingga-2023)

Gambar dibawah merupakan index kesulitan vaksinasi yang kami bentuk berdasarkan kesulitan geografis dan demografi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang sebenarnya ingin divaksin tetapi tidak dapat datang ke tempat vaksinasi yang ditentukan karena keterbatasan kemampuan mereka seperti mereka harus menempuh puluhan kilometer dan tidak terdapatnya transportasi memadai. Hal ini terjadi terutama di wilayah Kalimantan dan Papua

Selain kesulitan geografi wilayah Indonesia timur, terbatasnya rasio antara vaksinator dan target populasi vaksinasi menjadi kendala di bagian lainnya. Dengan jumlah vaksinator saat ini, maka tenaga kesehatan (lagi-lagi) harus bekerja super ekstra tanpa henti, tanpa shift pengganti, untuk melakukan vaksinasi, maka hal ini sangat memungkinkan program vaksinasi terhambat karena manusia memiliki batas kemampuan.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya mitigasi resiko dengan membangun system satu data vaksinasi yang sangat bagus. Sistem yang mengintegrasikan hampir seluruh proses vaksinasi mulai dari distribusi dari manufacturer vaksin sampai dengan implementasi vaksinasi sehingga tercatat seluruh kegiatan vaksinasi yang real time. Namun, masyarakat membutuhkan lebih dari system informasi yang luar biasa ini, masyarakat butuh bantuan menuju tempat vaksinasi. Masyarakat tidak dapat memenuhi SMS untuk melakukan vaksinasi pada tempat dan waktu ditentukan oleh pemerintah karena mereka tidak memiliki fasilitas menuju tempat tersebut. Untuk sebagian orang, bahkan mungkin tidak diizinkan untuk izin dalam satu hari untuk melakukan proses vaksinasi.

Pemerintah tidak dapat bersikap pasif dan menunggu masyarakat datang menuju tempat vaksinasi. Pemerintah harus menyediakan fasilitas menuju tempat vaksinasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak demi kelancaran proses vaksinasi. Sistem satu data vaksinasi yang telah ada dan berjalan dengan baik dapat dimanfaatkan untuk hal tersebut. Pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah sampai unit terkecil (RT/RW) untuk mengidentifikasi kendala masyarakat dalam implementasi vaksinasi, perbaikan database dalam sistem yang ada, dan sistem yang telah baik memungkinkan survei lebih terarah. Solusi terhadap identifikasi harus cepat diimplementasikan seperti koordinasi antara fasilitas vaksinasi dengan ketua RT untuk menyediakan bantuan transportasi untuk bersama-sama menuju tempat vaksinasi sesuai waktu yang ditetapkan.

Anggaran transportasi juga perlu menjadi perhatian karena biaya transportasi merupakan anggaran yang substansial. Penyewaan satu bus membutuhkan biaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah dalam satu harinya. Pada tahun 2020, Program Dana Desa dapat bermanuver menjadi pelengkap bantuan masyarakat yang tidak tersentuh program perlindungan sosial lainnya dalam bentuk BLT Dana Desa. Berbagai penelitian mengungkapkan BLT Dana Desa bermanfaat untuk melengkapi targeting program perlindungan sosial lainnya. Kini, program Dana Desa juga sangat memungkinkan untuk diarahkan membantu transportasi masyarakat desa menuju tempat vaksinasi sesuai waktu yang ditentukan.

Peningkatan jumlah vaksinator merupakan hal krusial lainnya, jangan sampai masyarakat telah datang dan harus kecewa karena keterbatasan jumlah vaksinator dan mereka tidak mendapat giliran vaksinasi pada hari tersebut sedangkan mereka datang dari puluhan kilometer. Rasio vaksinator yang rendah mencapai 1:5800 mengharuskan mereka bekerja tanpa henti, tanpa shift pengganti untuk dapat mencapai target vaksinasi pemerintah. Keadaan yang sulit untuk dapat terpenuhi walaupun vaksinasi bukanlah hal baru bagi pemerintah karena terdapar program vaksinasi regular. Namun jumlah target populasi yang extraordinary membutuhkan perhatian khusus.  Kerjasama dengan klinik mandiri dan praktik dokter mandiri merupakan suatu keharusan dan bukan lagi merupakan suatu pilihan karena keterbatasan fasilitas fasilitas kesehatan pemerintah.

Kendala ketidaksiapan klinik mandiri dan praktik dokter mandiri menjadi kendala lainnya seperti kesiapan klinik dan dokter dalam penyiapan cold chain dan lainnya. Perhitungan economic of scale untuk setiap klinik dan praktik dokter mandiri untuk mendapatkan target populasi vaksinasi dengan cost mempersiapkan kebutuhan vaksinasi harus diperhitungkan, bantuan mereka mendapatkan fasilitas kelengkapan fasilitas vaksinasi juga membantu suksesnya hajat besar pemerintah ini *) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi