PENEGASAN PRESIDEN SAAT PENYERAHAN DIPA 2021 - K/L dan Kepala Daerah Diminta Segera Lelang

Jakarta- Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, kepala daerah terutama yang punya anggaran-anggaran besar seperti Kemendikbud, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian melakukan lelang sedini mungkin di Desember ini. "Agar bisa menggerakan ekonomi di kuartal I-2021, artinya di Januari sudah ada pergerakan karena lelang sudah dilakukan sejak DIPA diserahkan," ujarnya.

NERACA

Presiden menyampaikan hal  tersebut didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati  saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

"Saat perekonomian masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian kita oleh karena itu APBN 2021 harus segera dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi kita," ujar  Jokowi  di Istana Negara, Rabu (25/11).

"Juga bantuan sosial di awal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat kepada masyarakat agar belanja masyarakat meningkat konsumsi meningkat sehingga menggerakan ekonomi di lapisan bawah," tegas Kepala Negara.

Menurut Jokowi,  APBN 2021 akan fokus pada empat hal. Pertama, di bidang kesehatan yang fokus kepada vaksinasi maupun sarana dan prasarana kesehatan. "Pertama, penanganan kesehatan, ini masih dalam hal penanganan covid utamanya akan fokus kepada vaksinasi oleh sebab itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana prasarana kesehatan lab penelitian dan pengembangan sangat diperlukan," katanya.

Kedua, APBN 2021 fokus yang berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Ketiga, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha.  "Keempat, untuk bangun pondasi yang lebih kuat kita akan reformasi struktural baik kesehatan pendidikan perlindungan sosial dan lain lain," ujarnya.

Selain itu, Presiden mengatakan  di APBN 2021, pemerintah mengalokasikan belanja sebesar Rp2.750 triliun. Angka ini tumbuh 0,4% dibanding alokasi belanja di APBN 2020.

Alokasi APBN 2021 terdiri dari belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp1.032 triliun. Kemudian, untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun. "Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang," ujarnya.

Kemudian, di bidang kesehatan akan dikucurkan Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,17 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun dan pembangunan teknologi informasi Rp26 triliun.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Diantaranya mobilitas manusia yang dibatasi, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan bahkan ekonomi global masuk jurang resesi.

Oleh sebab itu, keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting di dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19. Termasuk memberikan perlindungan sosial dan melakukan ekonomi sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020 yang diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp 1.039 triliun.

"Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari pelemahan ekonomi. Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 untuk tahun 2020 ini," ujar Sri Mulyani.

Di sisi lain, efektivitas APBN di dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran tepat waktu dan tepat kualitas. "Untuk itu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan," ujarnya.

Sebelumnya, Menkeu  memastikan pemerintah bakal mempercepat realisasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2020. Bahkan, ada lebih dari Rp1.200 triliun belanja pemerintah pusat maupun daerah yang akan direalisasikan di akhir tahun ini.

"Kita masih ada lebih dari Rp505 triliun APBD yang harus diselesaikan, dan lebih dari Rp700 triliun dari APBN, sehingga total kombinasinya itu ada lebih dari Rp1.200 triliun untuk kuartal IV," ujarnya  dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR-RI, di Jakarta, belum lama ini.

Pada kuartal III lalu, APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sudah memainkan perannya sesuai dengan yang diinginkan. Dia berharap akselerasi belanja akan terus meningkat untuk mendukung pemulihan perekonomian.

Berdasarkan data APBN belanja pemerintah pusat masih Rp763,8 triliun karena realisasi sampai akhir September baru Rp1.211,4 triliun dari pagu Rp1.975,2 triliun. Sementara belanja APBD masih Rp505,45 triliun karena realisasinya baru Rp575,45 triliun dari Rp1.080,71 triliun.

Sri Mulyani menambahkan, pembalikan ekonomi yang sudah terlihat di kuartal III lalu bisa berlanjut di akhir tahun ini. Di samping itu, pemerintah juga mendorong percepatan realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Program PEN juga akan terus kita fokuskan, dan tidak hanya sekedar membelanjakan tapi kita juga akan melihat dengan berbagai survei dampaknya dan tentu dari sisi targeting-nya," ujarnya.

Realisasi Dana PEN

Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga kemarin (25/11) realisasi dana PEN sudah mencapai Rp 423,23 triliun atau 60,9% dari pagu anggaran Rp 695,2 triliun.

"Sampai dengan hari ini kita sudah berhasil mencairkan Rp 423,23 triliun atau 60,9% dari total pagu anggaran program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 695,2 triliun," kata Budi Gunadi dalam keterangan pers, kemarin.

Menurut dia,  pihaknya telah melakukan sedikit realokasi dari anggaran PEN untuk memberikan fokus yang lebih besar lagi, kepada program perlindungan sosial yang meningkat menjadi Rp 234,33 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 203,90 triliun.

Satgas PEN juga meningkatkan program di sektor Kesehatan yang ditingkatkan menjadi Rp 97,26 triliun dari sebelumnya Rp 87,55 triliun. Kenaikan yang cukup besar di sektor ini dikarenakan rencana untuk melakukan program vaksinasi.

"Saya sampaikan ringkasannya di sektor kesehatan sudah disalurkan Rp 36,609 triliun atau 40,81% dari pagu anggaran, di sektor insentif usaha sudah disalurkan Rp 44,82 triliun atau 37,16% dari pagu anggaran," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

EPIDEMIOLOG NILAI KEBIJAKAN PPKM SETENGAH HATI - BI: Pertumbuhan Alami Perbaikan di Semester II-2020

Jakarta-Laporan Bank Indonesia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II-2020 mulai mengalami perbaikan. Hal ini seiring dengan pelonggaran kebijakan Pembatasan…

Investasi Industri Tumbuh Melesat Dua Digit

NERACA Jakarta - Sektor industri masih konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui realisasi penanaman modal. Sepanjang tahun 2020,…

MENCAPAI TARGET INVESTASI 2021 RP 900 TRILIUN - Kepala BKPM: Ada Sejumlah Syarat Wajib Terpenuhi

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, ada sejumlah syarat agar investasi mencapai Rp900 triliun di Indonesia sesuai…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

EPIDEMIOLOG NILAI KEBIJAKAN PPKM SETENGAH HATI - BI: Pertumbuhan Alami Perbaikan di Semester II-2020

Jakarta-Laporan Bank Indonesia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II-2020 mulai mengalami perbaikan. Hal ini seiring dengan pelonggaran kebijakan Pembatasan…

Investasi Industri Tumbuh Melesat Dua Digit

NERACA Jakarta - Sektor industri masih konsisten memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional melalui realisasi penanaman modal. Sepanjang tahun 2020,…

MENCAPAI TARGET INVESTASI 2021 RP 900 TRILIUN - Kepala BKPM: Ada Sejumlah Syarat Wajib Terpenuhi

Jakarta-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, ada sejumlah syarat agar investasi mencapai Rp900 triliun di Indonesia sesuai…