Meski Pandemi, 6 Juta Pelaku Usaha Mikro akan "Naik Kelas"

 

NERACA

Jakarta - Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) Arif Rahman Hakim menyatakan sebanyak 10 persen usaha mikro di berbagai daerah berpotensi meningkatkan status bisnisnya. "Pelaku usaha mikro jumlahnya 63,35 juta usaha. 10 persennya mempunyai potensi untuk bisa ditingkatkan," kata Arif Rahman Hakim dalam webinar, Selasa (29/9).

Menurut dia, dalam kondisi yang sulit karena pandemi banyak usaha yang kinerjanya menurun, maka penting untuk menggerakkan upaya menumbuhkan kewirausahaan. Namun ia juga mengingatkan bahwa pada masa pandemi ini tidak semua jenis usaha mengalami penurunan karena ada juga yang berhasil menangkap peluang sehingga usahanya mengalami kenaikan.

Arif menuturkan ada 18 kementerian dan lembaga yang siap untuk terus mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tanah Air. Ia mengingatkan bahwa jumlah UMKM saat ini secara nasional ada sekitar 64,1 juta dengan tingkat kontribusi terhadap PDB 61,07 persen dan menyerap hingga sebanyak 97,02 persen dari keseluruhan serapan tenaga kerja yang ada.

"Kami mempunyai target untuk pemberdayaan mikro dan usaha kecil. indikator utamanya adalah bisa meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65 persen," katanya. Selain itu pihaknya juga menginginkan terciptanya minimal sekitar 500 ribu wirausaha baru setiap tahunnya dan untuk itu sedang disusun peta kewirausahaan.

Dia mengemukakan peta tersebut disusun antara lain berdasarkan beragam aspek seperti potensi demografi, kekayaan alam, dan ketersediaan infrastruktur di masing-masing daerah. Arif juga menyebut mengenai langkah merumuskan model pembiayaan yang ramah bagi usaha mikro dan kecil, yang bukan hanya berupa pinjaman uang tetapi bisa berupa seperti skema angel investor. Kemenkop dan UKM, lanjut dia, juga secara reguler mengadakan pelatihan bagi usaha mikro dan kecil termasuk dalam rangka digitalisasi UMKM.

Sebagaimana diwartakan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mendorong agar belanja dalam APBN dan APBD salah satunya diprioritaskan menyasar produksi dalam negeri atau dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sehingga memicu permintaan dalam program pemulihan ekonomi. “Dengan menciptakan demand (permintaan), realisasi anggaran bisa ditingkatkan juga,” kata Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual di Jakarta, Senin (28/9). Pemerintah mengalokasikan Rp695,2 triliun dalam program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), sebanyak Rp123,46 triliun di antaranya untuk mendukung UMKM.

Sementara itu, Presiden Jokowi meminta para pelaku usaha mikro dan kecil jangan sampai menutup usaha mereka atau gulung tikar dan tetap bersemangat untuk berwirausaha di tengah pandemi. “Saya mengalami sama seperti Bapak Ibu sekalian, sekali lagi semangat kerja jangan sampai kendor pertahankan usaha Bapak Ibu jangan sampai tutup, jangan sampai rugi,” kata Presiden Jokowi dalam acara Pemberian Bantuan Modal Kerja (BMK), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Pada kesempatan itu puluhan para pelaku usaha mikro dan kecil termasuk pedagang keliling yang biasa beroperasi di Bogor, Jawa Barat, diundang ke halaman Istana Kepresidenan Bogor. Jokowi memberikan secara langsung bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. “Untung sedikit tidak apa-apa tapi jangan sampai tutup kalau untuk memulai awal tahun depan akan lebih sulit lagi,” ujar Presiden. 

Kepala Negara juga menyempatkan diri berdialog dengan beberapa pelaku usaha mikro dan menanyakan kesulitan mereka. Seorang pedagang gado-gado mengeluhkan omzetnya yang turun tinggal separuhnya saat pandemi, begitupun pedagang asongan yang biasa menjajakan tissu dan permen yang kini hanya mendapatkan untung sekitar Rp60 ribu dalam sehari.

Presiden mengatakan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga terjadi di 215 negara. “Kondisinya sama persis tidak hanya yang kecil, yang mikro, yang menengah, yang gede semua dalam posisi yang sama kesulitan semua, oleh sebab itu pada kondisi seperti ini kita harus kerjanya lebih keras lagi, harus bertahan, dan bekerja lebih keras lagi,” kata Jokowi.

Presiden menegaskan dalam kondisi seperti ini semangat kerja tidak boleh turun. “Kita harap Desember, vaksin masuk dan tahun depan sudah normal, jangan sampai kehilangan momentum saat sudah normal, modal kerja sudah tidak ada, ini yang harus benar-benar dihitung,” ujarnya. Jokowi pun berpesan agar bantuan modal kerja yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil tersebut digunakan untuk modal usaha dan bukan untuk kepentingan yang konsumtif. bari

BERITA TERKAIT

UU OMNIBUS LAW MAMPU CIPTAKAN 3 JUTA LAPANGAN KERJA BARU - Presiden Optimistis Ekonomi RI Segera Pulih

Jakarta-Presiden Jokowi optimistis perekonomian Indonesia segera pulih setelah terdampak krisis akibat pandemi virus Covid-19. Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia…

Industri Keuangan Syariah Berambisi Terbesar di Dunia

NERACA Jakarta-Pemerintah berkomitmen menjadikan industri keuangan syariah sebagai pertumbuhan ekonomi nasional baru. Menyusul Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim…

KEPALA DAERAH DIMINTA PANTAU DATA PANGAN - Jokowi Ingatkan Risiko Krisis Pangan

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah tentang risiko krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 seperti diungkapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

UU OMNIBUS LAW MAMPU CIPTAKAN 3 JUTA LAPANGAN KERJA BARU - Presiden Optimistis Ekonomi RI Segera Pulih

Jakarta-Presiden Jokowi optimistis perekonomian Indonesia segera pulih setelah terdampak krisis akibat pandemi virus Covid-19. Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia…

Industri Keuangan Syariah Berambisi Terbesar di Dunia

NERACA Jakarta-Pemerintah berkomitmen menjadikan industri keuangan syariah sebagai pertumbuhan ekonomi nasional baru. Menyusul Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim…

KEPALA DAERAH DIMINTA PANTAU DATA PANGAN - Jokowi Ingatkan Risiko Krisis Pangan

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah tentang risiko krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 seperti diungkapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian…