Kuningan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana melengkapi kawasan ini dengan IPAL bio digester yang dapat mengelola kotoran ternak menjadi gas untuk rumah tangga dan unit pengelola pupuk kotoran ternak, serta menjadi sarana utama pengolahan air limbah yang dibuang ke badan air agar dapat memenuhi baku mutu. Semoga kawasan ini tetap terpelihara dan tetap lestari.

NERACA

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), M.R. Karliansyah saat  melakukan kunjungan sekaligus monitoring perkembangan kegiatan pemulihan lahan bekas tambang batu di Desa Cisantana, Kecamatan Cibubur, Kabubaten Kuningan, Jawa Barat.

Rombongan KLHK terdiri dari Direktorat Jenderal PPKL yang didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Plt. Direktur Pemulihan Lahan Akses Terbuka, Sigit Reliantoro beserta Puteri Indonesia Lingkungan Tahun 2020, Putu Ayu Saraswati melakukan serangkaian kegiatan bersama Bupati Kuningan H. Acep Purnama S.H., M.H, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, Wawan Setiawan, S.Hut, M.T.

Direktorat Jenderal PPKL menyampaikan ucapan terima kasih atas perkembangan pemulihan yang telah tercapai dan ajakan agar segenap pihak yang terlibat baik KLHK, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk tetap menjaga yang sudah berhasil dicapai saat ini serta melakukan pengembangan dan perbaikan yang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa meninggalkan aspek lingkungan.

 “Kunci sukses pemulihan lingkungan adalah selain kawasan terpulihkan adalah adanya peralihan mata pencarian yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Karliansyah.

Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu peninjauan pemulihan lahan bekas tambang serta konservasi lingkungan antara lain pelepasan bibit Ikan Nila sebanyak 5.000 ekor di embung desa, penanaman pohon produktif seperti nangka dan alpukat, dan pelepasan burung.

“Kami mengharapkan kawasan Tacis, Taman Cisantana, menjadi kawasan wisata alam yang terintegrasi dan bermanfaat bagi masyarakat serta perlindungan lingkungan. Kawasan ini dahulu kawasan terbengkalai dan sekarang berubah menjadi bermanfaat dan berguna,” pesan Bupati Kuningan.

Sangat Bermanfaat bagi Masyarakat

Sementara Kepala Desa Cisantana, Ano Suratno mengungkapkan, warga sangat menyambut baik adanya pekerjaan pemulihan ini, karena warga mendapatkan manfaat yang cukup besar. Masyarakat saat ini dapat mengolah kawasan ini sebagai kawasan wisata alam.

Selain mengelola kawasan wisata, masyarakat juga telah berhasil mengelola ternak sapi yang setidaknya dapat menghasilkan 50.000 liter susu per hari yang kemudian dijual ke produsen dan sebagian diolah menjadi yoghurt oleh industri kecil yang dikelola masyarakat.

Setelah bertransformasi menjadi Kawasan Wisata Alam Desa Cisantana, lokasi ini telah dilengkapi dengan toko souvenir yang dapat menjual produk asli masyarakat lokal, embung, camping ground, dan juga green house yang saat ini sedang melakukan penyemaian bibit tanaman kopi.

Bersinergi Menjaga Kelestarian Alam

Bahkan, sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar  meminta seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, dan sebanyak 126 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota se Indonesia untuk bersinergi antar Dinas dan dengan Kementerian LHK sebagai modal utama menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan hidup di tingkat tapak.

Tidak boleh ada lagi pernyataan menolak atau menghindar dari keterlibatan membantu Kepala Daerah menyelesaikan masalah di lapangan, misalnya dengan alasan ditariknya kewenangan atau minimnya anggaran. Karena pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat dalam UUD 1945 berkaitan dengan tanggungjawab memberikan lingkungan hidup berkualitas yang menjadi hak rakyat.

''Persoalan lingkungan terlalu kompleks, menyelesaikannya harus ada interaksi antar dinas. Semua harus satu derap langkah yang sama. Kalau tidak kuat di Kabupaten, pakai kekuatan Provinsi. Jika tidak kuat juga pakai kekuatan Kementerian. Akan saya kawal langsung ke Dirjen-dirjennya,'' tegas Siti.

Siti mengakui Indonesia sedang memasuki mainstrem atau arus utama baru pembangunan. Tahun 2000 mainstrem-nya adalah perempuan (gender), lalu good governance (pemerintahan yang baik) tahun 2005, dan perubahan iklim di 2017.

''Sekarang Presiden RI Joko Widodo sangat tegas dan perhatian pada lingkungan hidup. Mainstrem pembangunan salah satunya akan sangat memperhatikan bencana alam. Jadi tidak ada lagi orang LH cuma mikirin tekhnis pencemaran dan AMDAL saja,  tapi harus seluruh aspek. Cara kerjanya jangan lagi seperti yang dulu-dulu, karena itu butuh interaksi dan sinergi,'' kata Siti.

Siti pun berkali-kali mengingatkan agar Kepala Dinas lebih aktif melakukan analisis untuk memberi telaahan staf pada Kepala Daerah, mengingat mandat yang berat soal lingkungan dan kerja nyata pemerintah sangat ditunggu rakyat. Banyak daerah yang beban lingkungannya berat-berat karena proses di masa lalu, untuk itu butuh kebersamaan menyelesaikannya.

''Harus bersama-sama menjaga Republik ini, jangan pernah merasa lelah. Contoh saat Karhutla, tidak boleh pejabat LH kabupaten bilang gak mau tau karena kewenangan sudah ditarik ke Provinsi. Kalau Gunung Merapi meletus, itu bukan urusan BNPB saja, ada tanggungjawab lingkungan juga disitu, tanggungjawab kita semua,'' Siti.

Sehingga, menurut Siti pemerintah di seluruh tingkatan berkewajiban meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).