MAKLUMAT KAPOLRI: PESERTA PILKADA DILARANG KONVOI - Presiden: Pilkada Serentak 2020 Tetap Sesuai Jadwal

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona belum berakhir. Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat terkait dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus Covid-19 dalam melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020. Antara lain peserta Pilkada dilarang untuk membuat kerumunan berupa arak-arakan atau konvoi yang mengundang banyak massa.

NERACA

Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman via siaran pers, Senin (21/9). Menurut Fadjroel, pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. "Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," ujarnya.

Fadjroel mengingatkan, pelaksanaan tahapan pilkada harus diiringi dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Penyelenggaraan Pilkada juga perlu disertai dengan penegakkan hukum dan sanksi tegas. "Agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," ujarnya.

Jokowi, kata Fadjroel, juga mengatakan bahwa pilkada tidak bisa ditunda hingga pandemi berakhir. Sebab, pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi Covid selesai di Indonesia dan dunia. "Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan Pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Menurut dia, penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi dapat dijalankan seperti di beberapa negara lain. Ada beberapa negara yang tetap menggelar pemilihan umum. Tentu diiringi dengan protokol yang ketat.

"Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," ujarnya.

Kendati begitu, Fadjroel meminta masyarakat untuk tetap bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 di setiap tahapan Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah. "Semua Kementerian dan Lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum," ujarnya.

Terakhir, Fadjroel berharap Pilkada serentak dapat menjadi momentum baru bagi masyarakat untuk menemukan inovasi baru untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19. "Sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan demokratis sesuai dengan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945," tutur dia.

Sebelumnya, berbagai pihak termsuk NU dan Muhammadiyah mendesak pemerintah agar pilkada ditunda, mengingat pandemi virus corona belum berakhir. Terlebih, banyak pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU di daerah masing-masing belum lama ini.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat terkait dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona (Covid-19) dalam melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020. Salah satu isi maklumat adalah setiap anggota kepolisian bisa menindak pihak yang melanggar protokol corona. Maklumat itu tertuang dalam Nomor: Mak/3/IX/2020 dan ditandatangani oleh Kapolri sendiri pada 21 September 2020 lalu dan memuat empat poin.

Dalam Maklumat, Kapolri Jenderal Idham Azis meminta keselamatan jiwa harus diutamakan oleh semua pihak di setiap tahapan Pilkada dengan berpedoman peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

Peserta Pilkada dilarang untuk membuat kerumunan berupa arak-arakan atau konvoi yang mengundang banyak massa. "Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya," tulis Idham dalam beleid Maklumat Kapolri tersebut, kemarin.

Selain itu, dalam poin lainnya Kapolri juga menegaskan bahwa pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Penyelenggara Pilkada 2020 juga wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. "Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Idham.

Kepal Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan bahwa penerbitan maklumat itu adalah bentuk evaluasi Polri selama tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sudah berjalan sejauh ini.

"Tentunya sesuai arahan Presiden tanggal 7 September 2020 bahwa agar mewaspadai klaster Corona, pertama di kantor, kedua keluarga, ketiga pilkada. Tentunya adanya hal tersebut, Polri mengeluarkan Maklumat," ujar Argo kepada pers di Mabes Polri, kemarin.

Evaluasi PSBB Jakarta

Sepekan sejak DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid II pada 14 September lalu, kasus positif virus Covid-19 di ibu kota bertambah 6.960 kasus.

Berdasarkan data corona.jakarta.go.id, kasus positif covid-19 di Jakarta mencapai 62.886 per 21 September 2020. Jumlah ini melonjak dibandingkan jumlah kasus di hari pertama PSBB yakni 55.926 kasus positif. Meski demikian, terjadi penurunan 45 kasus aktif dari 12.161 menjadi 12.116 pada pekan ini.

Sementara angka sembuh bertambah dari 42.325 menjadi 49.209 selama sepekan PSBB dengan persentase 78,3 persen. Penambahan juga terjadi pada angka kematian sebanyak 121 kasus yakni 1.440 di hari pertama PSBB menjadi 1.561 pada pekan ini. Adapun, tingkat kematian sebesar 2,5%.

Untuk tingkat testing, DKI telah melakukan testing dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) sebanyak 56.357 spesimen selama sepekan PSBB.

Tidak hanya itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bakal menutup perusahaan atau perkantoran yang melanggar ketentuan PSBB. Aturan ini juga berlaku untuk perusahaan 11 sektor yang dikecualikan.

"Bukan berarti dia masuk dalam yang dikecualikan dia tidak bisa ditutup, bukan. Kalau dia melanggar tetap kita tutup," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andriansyah belum lama ini.

Pemprov DKI Jakarta sudah menetapkan ketentuan bagi perusahaan di luar 11 sektor yang dikecualikan diizinkan tetap beroperasi dengan kapasitas 25% dari kapasitas normal. Sementara untuk perusahaan 11 sektor yang dikecualikan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%.

Andri menegaskan ketentuan itu harus dipatuhi seluruh perusahaan di Jakarta selama masa PSBB. Selain aturan tersebut, pihak perusahaan atau kantor juga harus mematuhi peraturan dan protokol lainnya dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

KEPALA DAERAH DIMINTA PANTAU DATA PANGAN - Jokowi Ingatkan Risiko Krisis Pangan

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah tentang risiko krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 seperti diungkapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian…

Efektivitas Rapat APBD-P DKI 2020 Dipertanyakan

NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Center For Budget Analys (CBA) Uchok Sky Khadafi mempertanyakan efektivitas rapat kerja pembahasan perubahan Anggaran…

INDEF NILAI PELAKU EKONOMI BELUM SIAP ERA DIGITAL - Menkeu: Tantangan Besar Hadapi Teknologi Digital

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan pemerintah agar teknologi digital bisa dimanfaatkan oleh semua…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

KEPALA DAERAH DIMINTA PANTAU DATA PANGAN - Jokowi Ingatkan Risiko Krisis Pangan

Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah tentang risiko krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 seperti diungkapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian…

Efektivitas Rapat APBD-P DKI 2020 Dipertanyakan

NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Center For Budget Analys (CBA) Uchok Sky Khadafi mempertanyakan efektivitas rapat kerja pembahasan perubahan Anggaran…

INDEF NILAI PELAKU EKONOMI BELUM SIAP ERA DIGITAL - Menkeu: Tantangan Besar Hadapi Teknologi Digital

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan pemerintah agar teknologi digital bisa dimanfaatkan oleh semua…