NERACA

Jakarta - Keahlian di bidang mutu hasil perikanan sangat penting untuk membantu mengeksplorasi potensi perikanan. Selain itu, keahlian tersebut juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Perbowo mengungkapkan jajarannya turut menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang mutu pengolahan perikanan dan peningkatan nilai tambah perikanan. Salah satu caranya dengan memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sertifikasi Pengolah Ikan (SPI) para taruna-taruni di sekolah lingkup KKP.

"Dengan jumlah unit pengolahan di Indonesia saat ini lebih dari 60.000 unit, tentunya perlu didukung SDM yang handal," kata Nilanto.

Menurut Nilanto, SPI merupakan persyaratan yang wajib dimiliki oleh penanggung jawab mutu di Unit Pengolahan Ikan (UPI). Tujuannya untuk menjamin bahwa hasil perikanan akan dikelola sebagaimana kaidah keamanan pangan, dan mutunya terjaga untuk menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan bernilai tinggi.

"Untuk itu diharapkan agar para pemegang SPI ini dapat mendukung upaya mewujudkan jaminan mutu dan keamanan pangan di industri perikanan,” jelas Nilanto.

Dikatakan Nilanto, ikan telah menjadi komoditas yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Hal ini didukung dengan potensi perikanan yang melimpah, tersedia sepanjang tahun dan tersebar di seluruh perairan Indonesia. Berdasarkan capaian kinerja Ditjen PDS volume produk olahan hasil perikanan pada tahun 2019 mencapai 6,8 juta ton.

"Ke depan, kita dihadapkan dengan tantangan berupa jaminan mutu dan keamanan pangan, serta peningkatan nilai tambah produk perikanan," ungkap Nilanto.

Selain itu, Nilanto mengingatkan pentingnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Hal ini merujuk pada amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per 17/MEN/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

"Salah satu persyaratan dalam mendapatkan SKP adalah harus memiliki penangung jawab yang memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan," jelas Nilanto. 

Terkait dengan pelaksanaan Bimtek SPI tersebut, Ditjen PDSPKP bekerjasama dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan di bawah BRSDMKP. Sedangkan prosesi pengambilan sumpah SPI bagi taruna/i program studi Teknologi Pengolahan.

Sebagai informasi, pada tahun 2020 pemegang SPI yang dilantik sebanyak 271 taruna-taruni yang berasal dari Poltek AUP Jakarta, Poltek KP Dumai, Poltek KP Karawang, Poltek KP Pangandaran, Poltek KP Sidoarjo, Poltek KP Jembrana dan Poltek KP Bitung.

Menjaga Kemasan

Disisi lain, produk perikanan sebagai bahan pangan yang diyakini mampu meningkatkan imunitas tubuh, memberi angin segar bagi kinerja usaha perikanan di masa pandemi. Karenanya, pengemasan menjadi komponen penting dalam menentukan kesuksesan penjualan dan pemasaran produk perikanan.

Artinya, dengan pengemasan yang berkualitas, baik dari sisi desain maupun bahannya, produk UKM perikanan memungkinkan menembus jaringan pasar modern dan e-commerce.

"Keberhasilan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) produk perikanan salah satunya ditentukan dari kemasan sebagai identitas produk," kata Nilanto.

Nilanto mengungkapkan, dalam sebuah kemasan, didalamnya terdapat label yang menjadi kata kunci keberterimaan produk di pasar lokal maupun global.

Hal senada diungkapkan, Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Daya Saing dan Nilai Tambah, Rina Sa’adah menekankan strategi 'RINA' agar produk perikanan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. RINA yang dia maksud ialah ‘Repositioning, Innovation, New paradigm, dan Added value’, dan dimulai dari menempatkan posisi atau brand image terhadap produk perikanan tersebut. Kemudkan diperlukan inovasi sejak proses pengolahan hingga pemasaran.

"Jangan lupa, ‘New Paradigma’, salah satunya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia menjadi paradigma baru untuk menciptakan mindset masyarakat agar cinta produk lokal yang berdaya saing," terang Rina.

Terakhir, ‘Added Value’, menciptakan nilai tambah untuk meningkatkan nilai jual suatu produk itu sendiri. Pengemasan produk UMKM juga sempat menjadi pembahasan webinar yang digelar Ditjen PDSPKP.

"Dalam penerapannya, perlu mempertimbangkan kebutuhan konsumen, karakteristik produk, serta regulasi yang berlaku,” urai Ariana.

Ariana menjelaskan, bahwa kemasan berfungsi untuk menyimpan produk, melindungi produk (dari sisi kualitas, keamanan, kesegaran), memberikan informasi, serta memberikan kenyamanan hingga pengiriman ke konsumen.

Selain fungsi dari sisi teknis, kemasan bisa menjadi brand image untuk identitas produk yang dihasilkan ataupun image perusahaannya. Bahkan dengan kemasan, bisa menjadi ‘silent salesman’ dan ‘silent ambassador’.

"Tentunya dengan branding produk tersebut, maka produk cepat dikenal orang," jelas Ariana.