Food Estate dan Pelayaran

 

Oleh: Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

 

Gagasan pendirian food estate atau lumbung pangan kembali bergaung. Di sela kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya untuk membuka lahan seluas 178.000 ha di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau untuk proyek tersebut. Perinciannya, pada tahap awal akan dibuka 30.000 ha. Setelah itu, setahun atau maksimal dua tahun dalam perkiraan Presiden, 148.000 ha lahan kembali akan dikembangkan. Untuk mengawal tahapan tersebut, Presiden menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai penanggung jawab program.

Saya ingin mendudukkan gagasan itu dalam konstelasi transportasi laut, dalam hal ini sektor pelabuhan dan pelayaran. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana kondisi pelabuhan/pelayaran di Kalimantan Tengah menyongsong beroperasinya food estate? Jika kelak betul-betul berjalan, bisakah lumbung pangan ini menjadi solusi atas masalah kronis ketidakseimbangan muatan (cargo imbalance) yang menggelayuti tol laut?

Dari aspek kepelabuhanan, Provinsi Kalimantan Tengah yang wilayahnya bakal dijadikan lokasi-lokasi food estate berada dalam area kerja PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III. Di provinsi itu, BUMN yang berkantor pusat di Surabaya ini mengelola pelabuhan Kumai, Sampit dan Pulang Pisau. Kendati demikian, area food estate yang mencapai 178.000 ha itu paling dekat ke Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelabuhan ini masih di bawah manajemen Pelindo III. Pelabuhan kedua terdekat adalah Pulang Pisau.

Karenanya, Pelindo III akan meningkatkan keandalan Pelabuhan Trisakti dan Pulang Pisau untuk mengantisipasi beroperasinya food estate di Kalimantan Tengah kelak. Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III, Putut Sri Muljanto, mengungkapkan korporasinya sudah merencanakan pengembangan Pelabuhan Pulang Pisau jauh sebelum gagasan food estate kembali diluncurkan. Dermaga yang ada di pelabuhan ini akan diperkuat dengan beton yang semulanya hanya terbuat dari kayu Ulin.

Kendati masih sangat embrional, keberadaan food estate dapat membangkitkan optimisme di tengah laut pesimisme akan efektifitas program tol laut. Seperti yang sudah diketahui umum, kapal-kapal tol laut yang berangkat dari Jawa/Barat berisi penuh ketika berlayar. Namun, ketika kembali ke Jawa kargo hanya terisi setengahnya, bahkan kurang. Kalimantan sebagai wilayah yang masuk dalam rute kapal-kapal tol laut mengalami kondisi yang sama.

Bila kelak program yang sudah dicanangkan sejak lama oleh para presiden republik ini, dimulai dari Presiden Soeharto, Presiden SBY hingga dalam masa kepemimpinan Jokowi, berjalan sesuai harapan, Pulau Kalimantan berpeluang menjadi penyelamat tol laut agar tetap bisa dijalankan setelah berakhirnya kepemimpinan Jokowi pada 2024. Ada kekhawatiran program tol laut akan tutup buku jika mantan walikota Solo ini purna tugas sebagai presiden karena tidak efektif dalam menekan disparitas harga antara Jawa dan luar Jawa.

BERITA TERKAIT

Koperasi Syariah di Omnibus Law

Oleh: Agus Yuliawan (Pemerhati Ekonomi Syariah Meski di RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR  menjadi…

Selamat Datang Investasi, Selamat Tinggal Lingkungan

Oleh: Sarwani Pengamat Kebijakan Publik Gelombang protes terhadap kehadiran UU Cipta Kerja masih terus berlangung hingga saat ini. Ada rasa…

Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Beriringan

Oleh:  Airlangga Hartarto Menko Perekonomian Dari sisi kesehatan, terkait dengan vaksin, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020…

BERITA LAINNYA DI

Koperasi Syariah di Omnibus Law

Oleh: Agus Yuliawan (Pemerhati Ekonomi Syariah Meski di RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR  menjadi…

Selamat Datang Investasi, Selamat Tinggal Lingkungan

Oleh: Sarwani Pengamat Kebijakan Publik Gelombang protes terhadap kehadiran UU Cipta Kerja masih terus berlangung hingga saat ini. Ada rasa…

Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Beriringan

Oleh:  Airlangga Hartarto Menko Perekonomian Dari sisi kesehatan, terkait dengan vaksin, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020…