Jokowi Yakin RI Mampu Jadi Negara Penghasilan Tinggi

NERACA

Jakarta-Presiden Jokowi meyakini Indonesia mampu menjadi negara penghasilan tinggi (high income country) pada 2045, tepat satu abad kemerdekaan Indonesia nanti. Dengan menjadi negara maju, Jokowi optimis Indonesia bisa lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

"Pertanyaannya, apakah kita mempunyai peluang untuk keluar dari middle income trap? Saya jawab tegas kita punya potensi besar. Kita punya peluang besar untuk melewati middle income trap. Kita punya peluang besar untuk menjadi negara penghasilan tinggi," ujar Presiden dalam pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia, Sabtu (4/7).

Optimisme itu, menurut Jokowi, didasarkan capaian Indonesia baru-baru ini, yakni naik kelas dari negara pendapatan menengah (middle income country) menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas (upper middle income country).

Status sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas itu diberikan oleh Bank Dunia dan berlaku secara resmi per 1 Juli 2020 lalu. Jokowi menilai raihan itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara penghasilan tinggi ke depannya.

"Capaian ini patut kita syukuri, bahwa kita berjalan ke arah yang benar. Bahwa kita harus terus melangkah maju menuju negara penghasilan tinggi dengan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Namun, Presiden menyadari meraih peringkat negara penghasilan tinggi bukan hal yang mudah. Bahkan, banyak negara dunia ketiga yang usianya sudah puluhan tahun hingga mendekati satu abad hanya terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah.

Jokowi mengungkapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi suatu bangsa untuk menjadi negara penghasilan tinggi. Meliputi infrastruktur yang efisien, cara kerja cepat dan kompetitif, serta SDM unggul. Ia mengatakan Indonesia tengah berupaya untuk memenuhi prasyarat negara penghasilan tinggi tersebut.

"Satu abad Indonesia sudah dekat di 2045, tinggal 25 tahun lagi. Mari kita cetak sejarah, mari kita buktikan bahwa kita tidak akan terjebak pada middle income trap. Mari kita buktikan di 2045 nanti Indonesia mampu menjadi negara penghasilan tinggi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Sebelumnya, Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan GNI per capita dalam empat kategori. Yakni, low income (US$1.035), lower middle income (US$1.036-US$4.045), upper middle income (US$4.046-US$12.535), dan high income (di atas US$12.535).

Selain Indonesia, situs Bank Dunia baru-baru ini mengumumkan tiga negara lainnya yaitu Rumania, Nauru, dan Mauritius, juga berhasil naik peringkat. Ketiganya masuk sebagai negara dengan pendapatan tinggi (high income).

Rumania mencatat kenaikan GNI per capita pada 2019, yakni sebesar US$12.630 dari sebelumnya US$11.290. Rumania naik kelas dari peringkat sebelumnya yang diduduki Indonesia saat ini, yaitu kelas menengah ke atas.

Kemudian, Nauru. Negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik Tengah ini mencatat kenaikan drastis pada GNI per capitanya, yaitu dari US$11.240 menjadi US$14.230 per 2019. Nauru sebelumnya bertengger sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas.

Lalu, Mauritius atau negara kepulauan di barat daya Samudra Hindia, juga mencatat GNI per capita naik dari US$12.050 menjadi US$12.740 pada 2019. Kenaikan GNI per capita itu membawa Mauritius sebagai negara berpenghasilan tinggi.

Selain tiga negara di atas, Benin, Nepal, dan Tanzania, juga naik peringkatnya dari negara berpendapatan rendah menjadi negara kelas menengah ke bawah. Masing-masing GNI per capita ketiga negara ini adalah US$1.250, US$1.090, dan US$1.080. mohar

BERITA TERKAIT

APPBI: BANYAK PENGUNJUNG MASIH TAKUT COVID-19 - Pengusaha Ritel Rugi Rp200 Triliun Akibat Pandemi

Jakarta-Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengungkapkan, kerugian akibat pandemi corona bisa mencapai Rp…

PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTAKER SUDAH CAPAI 95% - Kadin: Perizinan Usaha di Indonesia Terlalu Banyak

Jakarta-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law Rosan Roeslani mengungkapkan, jumlah perizinan…

DPP Aptrindo Sambut Baik Penerapan Ekosistem Logistik Nasional

NERACA Jakarta-Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan menyambut baik rencana penerapan ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem-NLE)…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

APPBI: BANYAK PENGUNJUNG MASIH TAKUT COVID-19 - Pengusaha Ritel Rugi Rp200 Triliun Akibat Pandemi

Jakarta-Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengungkapkan, kerugian akibat pandemi corona bisa mencapai Rp…

PEMBAHASAN RUU OMNIBUS LAW CIPTAKER SUDAH CAPAI 95% - Kadin: Perizinan Usaha di Indonesia Terlalu Banyak

Jakarta-Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law Rosan Roeslani mengungkapkan, jumlah perizinan…

DPP Aptrindo Sambut Baik Penerapan Ekosistem Logistik Nasional

NERACA Jakarta-Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan menyambut baik rencana penerapan ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem-NLE)…