Menteri Diminta Masif Sosialisasi New Normal - PERINTAH PRESIDEN JOKOWI

Jakarta-Presiden Jokowi perintahkan para menteri untuk masif sosialisasi  New Normal atau tatanan norma baru. Protokol ini disiapkan agar masyarakat dapat produktif namun tetap aman di tengah wabah virus Covid-19. "Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat," ujarnya saat memimpin rapat terbatas bersama para menteri melalui video conference, Rabu (27/5).

NERACA

Menurut Presiden, apabila sosialisasi tersebut dilakukan secara masif maka masyarakat dapat memahami apa yang perlu diperhatikan saat beraktivitas di luar rumah saat masa new normal. Mulai dari, menjaga jarak aman, memakai masker, mencuci tangan, hingga menghindari kerumunan.

"Kalau sosialisasi ini betul-betul bisa kita lakukan secara masif, saya yakin kurva R0 (Indeks Penularan Covid-19) betul-betul bisa kita turunkan dan ini sudah kita lihat di beberapa provinsi bisa kita kerjakan," ujar Jokowi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia dapat beradaptasi dengan kondisi baru (new normal) pasca Covid-19. Sebab, selama vaksin belum ditemukan, imunisasi belum dilaksanakan, virus masih tetap ada dan tidak akan hilang. "Itu membutuhkan waktu karena itu dipersiapkan normal baru," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Istana Jakarta, kemarin.

Airlangga mengatakan, skenario dari kondisi normal baru ini bertujuan untuk memperkuat dari sisi kesehatan dan juga ekonomi. Penyesuaian kesehatan dilakukan untuk menekan korban dari Covid-19, sedangkan penyesuaian ekonomi dilakukan untuk menekan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memperbarui sosial ekonomi. "Pemulihan cepat diharapkan agar Indonesia bisa keluar dengan produktif dan aman Covid-19," tuturnya.

Dia juga terus mendorong agar kehidupan dapat berjalan normal dengan tetap memperhatikan data dan fakta terjadi di lapangan. Terkait data, pemerintah akan menggunakan satu data dengan koordinasi bersama dengan BNPB dan Bappenas. "Dan data akhir berada di BNPB, Seluruh data akan dikumpulkan di BNPB," ujarnya.

Pemerintah juga mendorong penurunan tingkat penyebaran Covid-19 terutama pada tingkat infeksi dan angka kematian. Kemudian paling penting adalah mendorong pemulihan ekonomi dengan pembukaan kegiatan ekonomi . "Setelah kurva melandai dan melakukan kegiatan berbasis dorongan fiskal dan moneter sehingga diharapkan bisa keluar dari resesi ekonomi," tutur Airlangga.

Seperti diketahui, pemerintah telah membuat panduan New Normal, melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.

Panduan pencegahan penularan Covid-19 mulai dari imbauan kepada pihak manajemen untuk senantiasa memantau perkembangan Covid-19 di lingkungannya.

Secara terpisah, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menuturkan, semua negara mulai beradaptasi dengan Covid-19. Tak ada satu negara pun di dunia yang menyerah terhadap virus yang menyerang sistem pernapasan itu.

"Tidak ada manusia, negara yang bisa mengalahkan Covid, yang ada adalah beradaptasi," ujar Doni saat bertemu Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UI, Rini Sekarini, di Graha BNPB, Jakarta, kemarin.

Karena itu Doni mengajak masyarakat menerapkan pola 4 Sehat 5 Sempurna di tengah pandemi Covid-19. Pola 4 Sehat 5 Sempurna ini berbeda dengan slogan yang digaungkan Poorwo Soedarmo.

Doni menjelaskan, 4 Sehat 5 Sempurna yang dimaksud yakni gunakan masker, jaga jarak (physical dan social distancing), rajin cuci tangan dengan sabun, olahraga, tidur teratur dan cukup serta tidak panik. Aktivitas itu bisa disempurnakan dengan makan makanan bernutrisi. "Kalau dulu, 4 Sehat 5 Sempurna, karbohidrat, daging, ikan, sayuran, buah-buahan dan susu. Nah ini semuanya masuk pada poin ke-5," katanya.

Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini, slogan 4 Sehat 5 Sempurna versinya sangat dibutuhkan di tengah gempuran Covid-19. Tanpa itu, Indonesia tidak akan menang melawan virus corona.

Doni yakin slogan 4 Sehat mampu diimplementasikan oleh setiap individu. Pola ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh. "Baru kemudian didukung dengan gizi," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Pelaku Usaha Siap

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan, pelaku usaha siap untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi senormal mungkin, sambil mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah pada situasi new normal.

"Kami juga mau bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan protokol tersebut dipatuhi perusahaan dan orang-orang yang bekerja di perusahaan agar tempat kerja tidak menjadi pusat penyebaran pandemi," kata Shinta dikutip Antara, Rabu (27/5).

Dia menjelaskan, pelaku usaha berkoordinasi dengan pemerintah tengah mempersiapkan gugus tugas dan standar operasional prosedur (SOP) termasuk protokol kesehatan pada masing-masing sektor, mengingat kondisi kerja di setiap sektor berbeda. "Dengan demikian, normalisasi kegiatan ekonomi perusahaan secara nasional bisa berjalan lebih lancar," imbuhnya.

Terkait dampak terhadap kinerja manufaktur serta ekspor-impor, Shinta memandang masih perlu melihat bagaimana proses normalisasi tersebut akan berjalan. Diharapkan, dengan normalisasi atau new normal, kinerja manufaktur dan ekspor-impor bisa ditingkatkan dibandingkan dua bulan terakhir.

"Secara logis dengan new normal, seharusnya hambatan-hambatan logistik, pembatasan-pembatasan jam operasional, berbagai bentuk karantina dan tekanan untuk tutup operasi dari pemerintah daerah akan turun, sehingga kegiatan operasi perusahaan baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor bisa berkurang drastis dan kinerja manufaktur nasional bisa lebih tinggi," jelasnya.

Menurut dia, tekanan pada kinerja manufaktur dan ekspor-impor tidak hanya terjadi karena regulasi terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pengendalian pandemi lain, tetapi juga karena adanya faktor tekanan permintaan pasar nasional dan global belum diketahui waktu pemulihannya.

Kadin memproyeksikan, permintaan terhadap ekspor dan konsumsi nasional akan naik pasca new normal dibanding satu hingga dua bulan terakhir. Namun, peningkatannya dinilai akan lama dan belum akan setinggi seperti pada masa pra pandemi.

Hal tersebut dapat terjadi apabila new normal sukses ditransisikan pelaksanaannya tanpa menciptakan peningkatan penyebaran wabah di Indonesia secara lebih eksponensial dari saat ini. "Dengan demikian, tidak ada tekanan dari masyarakat atau komunitas internasional terkait respons kebijakan nasional tentang pandemi yang dapat mendorong terciptanya diskriminasi perdagangan atau sentimen negatif terhadap iklim usaha dan investasi di Indonesia," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

Ada Celah Hukum dalam Aturan Larangan Kantung Plastik

NERACA Jakarta - Peneliti dari 'Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai yang…

DINILAI MEMBEBANI BIAYA MASYARAKAT - Anggota DPR Soroti Dugaan Komersialisasi Rapid Test

Jakarta-Anggota DPR-RI mempertanyakan aturan rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta. Pasalnya,  ada dugaan komersialisasi rapid…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

Ada Celah Hukum dalam Aturan Larangan Kantung Plastik

NERACA Jakarta - Peneliti dari 'Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai yang…

DINILAI MEMBEBANI BIAYA MASYARAKAT - Anggota DPR Soroti Dugaan Komersialisasi Rapid Test

Jakarta-Anggota DPR-RI mempertanyakan aturan rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta. Pasalnya,  ada dugaan komersialisasi rapid…