KEMENTERIAN BUMN SIAPKAN THE NEW NORMAL - LSI Prediksi Aktivitas Ekonomi Pulih Juni 2020

Jakarta-Kementerian BUMN menyiapkan skenario The New Normal sebagai bagian strategi pemulihan ekonomi nasional dengan beberapa tahapan a.l. tahap pertama membolehkan pegawai BUMN usia di bawah 45 tahun untuk kembali masuk kantor pada 25 Mei 2020. Sementara itu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memprediksi kegiatan perekonomian di Indonesia bisa kembali beroperasi mulai Juni 2020, meski pandemi virus corona (Covid-19) masih berlangsung.

NERACA

Dalam surat Kementerian BUMN No. S-336/MBU/05/2020 yang ditandatangani Menteri BUMN Erick Tohir pada 15 Mei 2020 ditujukan kepada direktur utama BUMN, tentang antisipasi skenario The New Normal BUMN. Dalam surat itu juga tertera tabel jadwal (timeline) tahapan pemulihan kegiatan #CoviSafe BUMN.

Berdasarkan copy surat tersebut diterima Neraca, tahapan pemulihan kegiatan itu terdiri dari lima fase. Untuk fase 1 dimulai pada 25 Mei 2020. "Karyawan usia di bawah 45 tahun masuk dan WFH untuk usia di atas 45 tahun sesuai batasan operasi," demikian isi dokumen tersebut.

Pada fase 1 tersebut, Kementerian BUMN juga menyiapkan pedoman umum pemulihan kegiatan. Pedoman umum tersebut meliputi protokol perlindungan karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan stakeholder penting lainnya. Protokol tersebut meliputi social distancing, penggunaan masker, menjaga kebersihan, dan sebagainya.

Kementerian BUMN juga mulai membuka sektor industri dan jasa. Langkah pembukaan tersebut meliputi pembukaan layanan cabang secara terbatas, pengaturan jam masuk, serta pembatasan kapasitas.

Selain itu turut membuka pabrik, pengolahan, pembangkit, serta hotel melalui sistem shifting dan pembatasan karyawan masuk. "Mall belum diperbolehkan buka. Dilarang berkumpul," menurut dokumen itu.  

Selanjutnya, fase 2 dimulai pada 2 Juni 2020. Pada fase ini, sektor jasa dan ritel termasuk pusat perbelanjaan diperbolehkan mulai buka. Tak hanya itu, restoran ritel dan dalam hotel diperbolehkan buka. Akan tetapi, tetap memberlakukan batasan jumlah pengunjung dan jam buka serta implementasi protokol kesehatan secara ketat.

Kemudian, fase III diterapkan pada 8 Juni 2020. Fase ini ditandai dengan pembukaan sektor jasa wisata dan pendidikan. Kemudian, fase IV pada 29 Juni 2020 ditandai dengan pembukaan kegiatan ekonomi untuk seluruh sektor. Terakhir, fase V pada 13 dan 20 Juli 2020 yaitu evaluasi fase IV dan seluruh sektor.

Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, penetapan tanggal pada setiap fase tersebut, menyesuaikan dengan kebijakan PSBB suatu wilayah. Dia menyatakan Kementerian BUMN akan mematuhi aturan PSBB di tiap wilayah.

"Misalnya PSBB bahwa karyawan tak boleh bekerja maka kami akan mematuhi bahwa karyawan di daerah tersebut tidak bekerja. Tetapi misalnya PSBB telah dibuka maka protokol ini akan berlaku dengan sendirinya," kata Arya seperti dikutip CNNIndonesia.com, Minggu (17/5).

Menurut dia, meski karyawan usia di bawah 45 tahun boleh masuk kerja, Kementerian BUMN tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. "Justru yang dilakukan Kementerian BUMN ini justru protokol kesehatan yang lebih ketat daripada aturan main yang ada, karena ini hanya berlaku kalau PSBB tak berlaku lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo menyatakan bakal memberi kesempatan pada kelompok muda usia di bawah 45 tahun untuk tetap bekerja di tengah pandemi virus corona.

Tujuannya agar pemerintah dapat menekan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) warga yang terdampak corona. Doni menilai kelompok usia di bawah 45 tahun ini tak rentan terpapar corona. Secara fisik, kebanyakan mereka yang berusia di bawah 45 tahun sehat dan memiliki mobilitas tinggi.

Namun, Doni mengakui kelompok muda usia di bawah 45 tahun berisiko menularkan virus corona. Namun, menurutnya, tingkat kematian kelompok ini masih lebih kecil dibandingkan kelompok usia 60 tahun ke atas.

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memprediksi kegiatan perekonomian di Indonesia bisa kembali beroperasi mulai bulan Juni 2020, meski pandemi virus corona (covid-19) masih berlangsung.

Dalam riset 'Indonesia Kembali Bekerja: Lima Kisi-kisi', LSI Denny JA menilai ekonomi Indonesia bisa berjalan jika ada pelonggaran pembatasan. "Catatan Juni 2020, Indonesia secara bertahap dan selektif bekerja kembali tentunya dengan panduan dab data riset pengalaman LSI," kata Peneliti LSI Denny JA Ikram Masloman dalam siaran via Zoom, Sabtu (16/5).

Pertama, pelonggaran dimulai pada daerah-daerah yang telah menunjukkan tren penurunan kasus. Mereka menyebut ada lima daerah yang bisa melakukan pelonggaran, yaitu DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Bandung Barat, dan Provinsi Bali.

Kedua, pelonggaran dilakukan kepada kalangan yang lebih fit. Misalnya warga yang diperbolehkan kembali bekerja adalah berusia 45 tahun ke bawah. "Mereka yang berada di bawah 45 tahun itu mortalitasnya hanya 0,2%. Artinya mereka yang meninggal itu 0,2%. Namun ketika mereka menerapkan protokol Covid yang ketat, tentu berharap tingkat kematian bisa terhindarkan," ujarnya.

Ketiga, pelonggaran berlaku bagi orang yang tak punya penyakit bawaan. LSI mencatat hipertensi, diabetes melitus, jantung, ginjal, dan paru-paru kronis menjadi penyakit yang paling banyak diidap korban corona yang meninggal dunia.

Keempat, masyarakat harus terbiasa dengan tatanan hidup baru alias new normal. Masyarakat harus disiplin menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan menjaga kesehatan dalam menjalani aktivitas kerja. Kelima, semua pihak diminta serius menangani corona. LSI Denny JA menyarankan agar tidak ada lagi upaya delegitimasi antar lembaga pemerintah terkait corona.

LSI Denny JA menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan pelonggaran ini. Sebab dalam riset, ekonomi seluruh dunia mengalami kemunduran. Di Indonesia, ada potensi 30 juta pekerja terkena PHK.

Dinamika Perubahan Bisnis  

Secara terpisah, Pendiri CT Corp Chairul Tanjung memaparkan dampak New Normal dan perubahan yang bakal terjadi dalam dunia bisnis di masa mendatang.

Patut diketahui, New Normal secara umum adalah adaptasi seluruh pihak terhadap kegiatan yang berubah karena wabah corona. Sejumlah negara misalnya, membatasi interaksi antarmanusia dalam skala besar untuk mencegah penularan virus.

Menurut Chairul,  ada perubahan perilaku manusia yang sebelumnya berinteraksi dengan banyak pihak, namun dikurangi karena ingin memutus rantai penularan corona. Hal itu pun berdampak buat dunia bisnis. "Akibatnya bisnis harus melakukan shifting paradigm, artinya paradigma harus diubah untuk mengantisipasi perubahan perilaku," ujar CT, panggilan akrab Chairul, dalam diskusi virtual dengan sejumlah Pemimpin Redaksi yang tergabung dalam Forum Pemred, Kamis (14/5).

CT mencontohkan pihak yang biasanya menggelar acara konferensi skala besar dengan banyak orang, kini akhirnya menggunakan dengan berbagai platform teknologi untuk acara serupa. Selain itu, menurut dia, perubahan belanja pun terjadi secara daring yang sebelumnya orang lebih memilih datang ke toko langsung.

Dia mengingatkan New Normal akan membuat perusahaan mengalamai efisiensi luar biasa karena pendapatan yang relatif turun. Jika turun, tambah dia, maka ada efisiensi. "Salah satunya di SDM karena arahnya ke era otomatisasi," ujarnya. bari/mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

Ada Celah Hukum dalam Aturan Larangan Kantung Plastik

NERACA Jakarta - Peneliti dari 'Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai yang…

DINILAI MEMBEBANI BIAYA MASYARAKAT - Anggota DPR Soroti Dugaan Komersialisasi Rapid Test

Jakarta-Anggota DPR-RI mempertanyakan aturan rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta. Pasalnya,  ada dugaan komersialisasi rapid…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DUGAAN TERJADI MALADMINISTRASI - ICW Laporkan Program Kartu Prakerja ke Ombudsman

Jakarta-Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja ke Ombudsman RI. Terdapat sejumlah potensi pelanggaran dalam program Presiden…

Ada Celah Hukum dalam Aturan Larangan Kantung Plastik

NERACA Jakarta - Peneliti dari 'Center for Environmental Law (ICEL) Bella Nathania mengingatkan larangan penggunaan kantung plastik sekali pakai yang…

DINILAI MEMBEBANI BIAYA MASYARAKAT - Anggota DPR Soroti Dugaan Komersialisasi Rapid Test

Jakarta-Anggota DPR-RI mempertanyakan aturan rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan utamanya menuju Jakarta. Pasalnya,  ada dugaan komersialisasi rapid…