Kemenkop dan UKM Siapkan 8 Program Antisipasi Dampak COVID-19 bagi Pelaku KUMKM

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan 8 program khusus sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak ekonomi wabah COVID-19 terhadap pelaku koperasi dan UMKM di tanah air.

NERACA

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam rapat virtual bersama Komisi VI DPR-RI di Jakarta, mengatakan ada 8 program yang sedang dipersiapkan khusus untuk meredam dampak COVID bagi sektor KUMKM.

“Yang pertama kami mengajukan stimulus daya beli produk UMKM dan koperasi. Ini sudah disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi dan disetujui angkanya sekitar Rp2 triliun untuk sementara ini,” kata Teten.

Program kedua, lanjut Teten, pihaknya mendukung dan mengefektifkan “social distancing” tapi dalam waktu bersamaan juga warung-warung bisa berjalan dengan baik usahanya.

“Kami punya program belanja di warung tetangga bekerjasama dengan 9 BUMN Klaster Pangan dan kelompok masyarakat untuk mendorong gerakan sosial. Program ini sebenarnya bagaimana warung-warung di tingkat RT, di tingkat lingkungan kita mendapat supply barang dagangan sehingga mereka bisa jualan ke tetangga-tetangganya secara online juga. Onlinenya sederhana nanti warung bisa mengantarkan belanjaan tetangganya ke rumah masing-masing,” kata Teten.

Ketiga, tambah Teten program restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro yang sampai saat ini masih dibahas dengan Kementerian Keuangan.

Program keempat, restrukturisasi kredit yang khusus bagi koperasi melalui LPDB KUMKM. Program kelima, pihaknya juga mendorong penyediaan masker untuk semua baik bagi tenaga medis maupun masyarakat umum.

Antara lain dengan mendorong gerakan penggunaan masker kain buat siapa saja yang terpaksa harus beraktivitas keluar rumah dan mengajak UMKM di berbagai daerah untuk memproduksi. “Kemenkop dan UKM juga mempertemukan koperasi dan UMKM produksi dengan offtaker masker, hand sanitizer, dan APD (alat pelindung diri) yang dibutuhkan tenaga kesehatan saat ini,” papar Teten.

Sementara program keenam, kata Teten, pihaknya berupaya memasukkan sektor mikro yang jumlahnya cukup banyak dan paling rentan terdampak COVID-19 dalam klaster penerima kartu pra kerja untuk pekerja harian.

”Ketujuh, ini yang juga penting, yaitu bantuan langsung tunai. Budgetnya sedang disusun oleh Kementerian Keuangan tapi kami bisa menjadi salah satu penyalur dari bantuan langsung ini yang sebenarnya semacam bantuan sosial yang diperluas,” kata Teten.

 

Kemudian, Teten menuturkan untuk program kedepan terkait dengan pajak dimana pihaknya mengusulkan Pph 21, pajak penghasilan impor, Pph 25, restitusi pertambahan nilai bisa direlaksasi untuk KUMKM.

”Kami berharap 8 langkah mitigasi ini membawa dampak ekonomi positif terhadap pelaku KUMKM,” jelas Teten.

Sebelumnya, Teten pun mengakui pentingnya peran pelaku KUMKM di tengah krisis atau wabah untuk tetap menjaga bergeraknya sektor riil di tanah air.

“Oleh karena itu Presiden RI, Joko Widodo memberikan perhatian yang serius terhadap pelaku UMKM dan sektor informal dalam menyikapi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19,” kata Teten.

Presiden sebelumnya meminta semua jajaran pemerintah melakukan relokasi anggaran dan refocusing kebijakan guna memberi insentif ekonomi bagi pelaku UMKM dan informal sehingga tetap dapat berproduksi dan beraktivitas juga tidak melakukan PHK.

Di sisi lain, Pemerintah juga sudah memastikan akan ada relaksasi kredit bagi UMKM terutama untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar sebagai upaya meminimalisasi dampak wabah COVID-19.

Kredit itu terinci baik kredit perbankan maupun industri keuangan nonbank. Relaksasi yang diberikan bisa berupa penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga.

“Untuk pelaku UMKM ada relaksasi cicilan kredit di bank agar usaha tetap berjalan. Untuk ojek online juga penting penundaan cicilan kredit. Apalagi dalam kondisi social distancing begini, servis dari ojek online lebih dibutuhkan untuk distribusikan produk UMKM,” papar Teten.

Teten menuturkan bagi para pekerja harian termasuk tukang ojek, soper taksi, hingga nelayan juga akan ada relaksasi kredit yang diberikan berupa pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun.

"Saya melihat ojek online ini adalah ujung tombak para pelaku UMKM di tengah dampak COVID-19. Ojek online menjadi garda depan untuk mendistribusikan penjualan. Keringanan penundaan cicilan kredit untuk ojek online penting agar UKM tetap hidup,” ucap Teten.

Atas dasar itulah, Teten  mengajak pelaku KUMKM dan para pekerja harian tetap optimistis dan tidak perlu khawatir namun tetap waspada di tengah pandemi COVID-19.

“Pemerintah sangat serius untuk memikirkan dan mencari jalan keluar berupa jaring pengaman sosial yang diharapkan akan mengamankan mereka dari sisi ekonomi selama wabah terjadi,” kata Teten.

Sebelumnya, Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pun mengakui dampak terhadap sektor ekonomi tentu tidak dapat dielakkan lagi. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan terkontraksi semakin dalam. “Untuk itu, Pemerintah memerhatikan isu-isu yang memerlukan kebijakan khusus,” ujar Airlangga.

 

 

BERITA TERKAIT

Memasuki Era New Normal, Aktivitas Ekspor Kerapu Tetap Berjalan

NERACA Jakarta - Sebanyak 16,72 ton ikan kerapu hasil budidaya dari Kepulauan Natuna-Provinsi Kepulauan Riau atau setara dengan USD 100.326…

Pemerintah Pacu Investasi Sektor Padat Karya

Jakarta - Pemerintah fokus mendorong realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air, baik itu datangnya dari investor asing maupun…

KKP Segera Bangun Percontohan Tambak Udang Berkelanjutan

NERACA Bandar Lampung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah merancang percontohan kawasan budidaya udang di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan…

BERITA LAINNYA DI Industri

Memasuki Era New Normal, Aktivitas Ekspor Kerapu Tetap Berjalan

NERACA Jakarta - Sebanyak 16,72 ton ikan kerapu hasil budidaya dari Kepulauan Natuna-Provinsi Kepulauan Riau atau setara dengan USD 100.326…

Pemerintah Pacu Investasi Sektor Padat Karya

Jakarta - Pemerintah fokus mendorong realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air, baik itu datangnya dari investor asing maupun…

KKP Segera Bangun Percontohan Tambak Udang Berkelanjutan

NERACA Bandar Lampung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah merancang percontohan kawasan budidaya udang di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan…