MEMPERHATIKAN KONDISI RAKYAT KECIL DAN DUNIA USAHA - Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Subsidi Elpiji 3 Kg

Jakarta-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan rencana pemerintah menata ulang kebijakan penyaluran subsidi Elpiji 3 kg masih dibahas. Perubahan juga tidak akan dilakukan secara asal, namun akan dilakukan dengan memperhitungkan kondisi masyarakat kecil dan dunia usaha.

NERACA

Pertimbangan tersebut diambil supaya nantinya kebijakan yang diambil tidak memberikan masalah pada masyarakat kecil dan dunia usaha. Untuk itu, kebijakan tata ulang tersebut sampai dengan saat ini masih dibahas. "Yang ramai di media tidak sepenuhnya benar. Kami masih bahas dengan melibatkan kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil dan juga pengusaha," ujar Arifin seperti dikutip dari laman Setkab, Senin (20/1).

Sebagai informasi,  dari yang saat ini dilakukan secara terbuka menjadi tertutup mulai semester II-2020 mendatang. Dengan perubahan tersebut nantinya subsidi yang selama ini disalurkan dalam bentuk harga LPG murah akan diubah menjadi langsung diberikan ke masyarakat miskin.

Arifin mengatakan perubahan skema penyaluran tersebut dilakukan dengan tujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah nantinya lebih tepat sasaran. Pemerintah, sambungnya akan mendata warga yang benar-benar membutuhkan subsidi dari pemerintah.

"Maksudnya subsidi tertutup kita identifikasi dulu kira-kira yang memang berhak menerima tapi enggak batasi, yang menerima tetap menerima. Cuma teregister dan terdaftar jadi bisa teridentifikasi untuk cegah terjadi 'kebocoran'," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto seperti dikutip Antara (15/1),  mengatakan dengan perubahan skema penyaluran ini, nantinya harga LPG 3 kg akan naik. Pasalnya, harga akan disesuaikan dengan pasar seperti elpiji 12 kg. "Elpiji 12 kg, tinggal dibagi 3 atau 4 saja. Nanti kita lihat," ujarnya.

Djoko mengungkapkan ada beberapa skema yang saat ini sedang digodok pemerintah untuk mengubah mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kg tersebut. Salah satunya menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan perbankan.

"Uji coba di beberapa tempat pakai kartu, Pertamina pakai QR Code. Nanti yang beli LPG 3 kg langsung terekam. Misal, beli 3 tabung gas melon Rp100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa belum diputuskan," jelas Djoko.

Pekan lalu, Presiden Jokowi merespon rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kg. Menurut dia, perubahan skema penyaluran tersebut belum ipemerintah putuskan.

Kementerian ESDM juga belum memberikan laporan terkait rencana perubahan mekanisme tersebut. "Itu belum sampai ke saya. Itu juga harus lewat rapat terbatas," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jumat (17/1).

Dengan perubahan tersebut nantinya subsidi yang selama ini disalurkan dalam bentuk harga LPG murah akan diubah menjadi langsung diberikan ke masyarakat miskin.

Menurut Djoko, ada beberapa skema yang saat ini sedang digodok pemerintah untuk mengubah mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kg tersebut. Salah satunya menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan perbankan.

"Uji coba di beberapa tempat pakai kartu, Pertamina pakai QR Code. Nanti yang beli LPG 3 kg langsung terekam. Misal, beli 3 tabung gas melon Rp100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa belum diputuskan," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Dia melanjutkan penyaluran subsidi tepat sasaran akan menghemat anggaran subsidi LPG hingga 15 persen. "Kalau pertengahan tahun bisa hemat 10-15 persen pada tahap awal," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan menyalurkan subsidi elpiji melon atau LPG 3 kg secara tertutup mulai semester II-2020. Artinya, harga tabung gas elpiji 3kg bakal naik bagi masyarakat golongan mampu dari saat ini yang dipatok sekitar Rp20 ribu.

"Elpiji ini tantangan kita tahun ini. Secara prinsip, sektor terkait setuju LPG 3 kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak. Ini persiapan subsidi langsung kepada masyarakat, mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa diterapkan," tutur Djoko.

Menurut dia, Kementerian ESDM terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait skema penyaluran tepat sasaran.

Menurut dia, beberapa skema yang muncul untuk penyaluran subsidi, salah satunya menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan perbankan. "Uji coba di beberapa tempat pakai kartu, Pertamina pakai QR Code. Nanti yang beli LPG 3 kg langsung terekam. Misal, beli 3 tabung gas melon Rp100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa belum diputuskan," jelas Djoko.

Menurut dia, penyaluran subsidi tepat sasaran akan menghemat anggaran subsidi LPG hingga 15 persen. "Kalau pertengahan tahun bisa hemat 10-15 persen pada tahap awal," katanya.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mohammad Hidayat menambahkan LPG 3 kg yang disalurkan ke masyarakat mencapai 6,9 juta ton per tahun. "Ke depan, subsidi bukan pada komoditasnya, tapi pada penerima yang berhak. Pada orang yang berhak, sehingga saving makin besar," ujarnya.

Rencana subsidi LPG 3 kg mencapai Rp50,6 triliun tahun ini. Sehingga, dengan penyaluran subsidi tepat sasaran diharapkan menghemat anggaran subsidi LPG hingga 15 persen. Sebagai informasi, saat ini penyaluran subsidi LPG 3 kg dilakukan secara terbuka. Dengan model subsidi terbuka, maka semua lapisan masyarakat bisa membeli dengan harga subsidi.

Tercatat, harga LPG 3 kg saat ini sekitar Rp20 ribu. Rencananya, harga LPG 3 kg akan mengikuti patokan harga non-subsidi LPG 12 kg. Harga LPG 12 kg sekitar Rp139 ribu. Sehingga, perkiraan harga LPG 3 kg tanpa subsidi sekitar Rp35 ribu.

Pengawasan Bersama

BPH Migas mengapresiasi sinergi antara Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri dan Polri terkait dengan pengawasan bersama penyediaan dan distribusi BBM.

Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa mengatakan sinergi kali ini adalah langkah konkret dan strategis yang akan membantu pengawasan pendistribusian BBM.

"Sinergitas ini juga penting guna mengatasi berbagai permasalahan/ penyimpangan penyaluran BBM di masyarakat. Hal itu antara lain penyalahgunaan BBM bersubsidi, pengoplosan, pembelian dengan jerigen, maraknya pom mini ilegal tanpa izin, hingga mutu takaran BBM yang kurang akurat," kata Fanshurullah dalam rilisnya, belum lama ini. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

REALISASI DANA PEN BARU CAPAI 34,6% - BI Perpanjang Insentif GWM Hingga Juni 2021

Jakarta-Bank Indonesia memperpanjang pemberian insentif berupa pelonggaran giro wajib minimum (GWM) rupiah sebesar 50 basis poin bagi perbankan yang menyalurkan…

Pengamat : Kritik Ahok Bertujuan Agar Pertamina Lebih Transparan

NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi berpendapat bahwa kritik dari Komisaris Utama…

MENKEU AKUI SULIT BUAT KEBIJAKAN DI TENGAH PANDEMI - Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kondisi pandemi Covid-19 yang sudah hampir berjalan tujuh bulan telah menyebabkan kenaikan jumlah angka…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

REALISASI DANA PEN BARU CAPAI 34,6% - BI Perpanjang Insentif GWM Hingga Juni 2021

Jakarta-Bank Indonesia memperpanjang pemberian insentif berupa pelonggaran giro wajib minimum (GWM) rupiah sebesar 50 basis poin bagi perbankan yang menyalurkan…

Pengamat : Kritik Ahok Bertujuan Agar Pertamina Lebih Transparan

NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi berpendapat bahwa kritik dari Komisaris Utama…

MENKEU AKUI SULIT BUAT KEBIJAKAN DI TENGAH PANDEMI - Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kondisi pandemi Covid-19 yang sudah hampir berjalan tujuh bulan telah menyebabkan kenaikan jumlah angka…