Jakarta – Tingkat kehidupan masyarakat miskin sekarang makin memprihatinkan. Kelompok masyarakat ini sangat tergantung mengkonsumsi beras, sehingga komoditas pangan itu menjadi porsi terbesar pengeluaran mereka. Sebab itu diversifikasi pangan sangat sulit bagi orang miskin di negeri ini.

NERACA
"Rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 26% pengeluaran rumah tangga untuk beli beras, beras bagian terbesar dari konsumsi mereka. Bahkan yang sangat miskin malahan bisa sampai lebih 50%," ujar staf ahli Perum Bulog M. Ismed di Jakarta, Kamis (10/3).

Dia menjelaskan,  diversifikasi pangan dengan mengganti makanan pokok selain beras, sangat sulit dilakukan di kalangan bawah karena terbatasnya pendapatan mereka.
Sementara bagi orang mampu, mengganti-ganti jenis makanan sangat mudah karena pendapatannya bisa membeli pangan di luar beras.

"Ada syarat diversifikasi pangan pertama mengganti beras itu tersedia secara kontinu, apakah harganya kompetitif dan memenuhi prefensi konsumen," ujarnya.

Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menambahkan melakukan diversifikasi pangan dengan mendorong masyarakat mengganti konsumsi beras kepada pangan lainnya nampaknya sangat sulit. Makan nasi bagi orang Indonesia merupakan bagian dari budaya.

"Kalau di Jepang, nasi di rice cooker pas buat yang makan, kalau di Indonesia pasti berlebih, makanya orang Jepang konsumsi berasnya hanya 80 kg per orang per tahun," katanya.

Selain itu, laporan Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada 2010 ini mencapai 31,02 juta jiwa atau 13,33%. Angka kemiskinan tersebut berkurang 1,51 juta jiwa jika dibandingkan dengan angka tahun 2009 sebanyak 32,53 juta orang (14,15%). Walau sangat tipis, penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah.

Strategi Kebijakan

Dari data BPS terungkap, masih ada persoalan serius yang harus dibenahi di masa mendatang terkait strategi pembangunan yang harus dikembangkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena laju penurunan angka kemiskinan di pedesaan ternyata lebih lambat, hanya 0,69 juta orang ketimbang di perkotaan sebesar 0,81 juta orang.

Begitu pula persentase kemiskinan di pedesaan meningkat dari 63,35% pada 2009 menjadi 64,23% pada 2010.Fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi ternyata kian meminggirkan masyarakat desa dengan sektor pertanian sebagai tumpuan utamanya.

Lantas di mana persoalannya? Menurut kalangan pengamat ekonomi, terdapat strategi yang kurang tepat dalam mengembangkan orientasi pembangunan. Sepatutnya sebagian besar rakyat bekerja dan mencari nafkah di sektor pertanian.Tetapi realitasnya, kebijakan pembangunan selama ini justeru sering menempatkan para pelaku di sektor pertanian (petani) dalam kondisi yang nyaris karam.

Lalu kebijakan ekonomi selama ini cenderung memfasilitasi penduduk di perkotaan dan lebih mementingkan sektor industri. Padahal, kontribusi sektor pertanian (termasuk peternakan, kehutanan dan perikanan) banyak menyerap tenaga kerja serta mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Selain itu, sektor pertanian juga punya andil besar, baik terhadap nilai ekspor maupun terhadap pembentukan pendapatan nasional (PDB). Menyikapi persoalan tersebut, menurut pengamat, pemerintah ke depan perlu melakukan reorientasi strategi pembangunan agar kebijakan ekonomi (pembangunan) yang diambil tidak salah arah dan tidak menunjukkan self of urgency.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah dengan memberikan nisbah yang proporsional terhadap sektor pertanian untuk dapat tumbuh dan berkembang sehingga tidak mengalami proses pembusukan yang akut, ujar pengamat FEUI Faisal Basri kepada Neraca, beberapa waktu lalu.

Keberpihakan serta komitmen pemerintah di sektor pertanian ini penting untuk menekan laju kemiskinan di masa depan. Karena fakta yang tidak bisa ditolak bahwa lebih dari 60% penduduk miskin ternyata berada di wilayah pedesaan. fba