Oleh:  Aziz Kormala dan  Ridho Atmadja, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan

Kemerdekaan yang diperoleh Indonesia bukanlah pemberian tetapi hasil berjuang dengan penuh pengorbanan yang dilakukan para pejuang bangsa dengan saling bersatu padu.

Pelaksanaan pembangunan sekarang ini akan terwujud bila didukung seluruh masyarakat dan bersatu padu dengan pemérintah. Percepatan pembangunan hanya dapat dicapai jika masyarakatnya optimis dan kerukunan tetap terjaga serta terpelihara dengan baik bahkan terus meningkat melalui harmonisasi dalam kehidupan masyarakat.

Kerukunan dan semangat persatuan  merupakan aset bangsa Indonesia terutama dalam memaknai kemerdekaan yang diraih dengan cucuran darah dan airmata, bahkan pengorbanan jiwa raga para pejuang pahlawan bangsa untuk kemajuan bangsa Indonesia. Namun, dalam gelaran Pemilu 2019 ini kita melihat bahwa semangat persatuan dan kesatuan yang selalu kita agung-agungkan seakan sirna.

Kita acapkali menemukan pertengkaran-pertengkaran di dunia maya dan dunia nyata hanya karena perbedaan pandangan politik yang didukung.

Kegaduhan yang mereka buat kerap membuat kita merasa gelisah dan memunculkan pemikiran di dalam benak kita bahwa negeri ini sudah berada diambang kehancuran. Kita sangat menyayangkan mengapa persatuan yang kita agung-agungkan sirna hanya karena pesta demokrasi sekali dalam lima tahun. Hal ini selain karena berita berita hoax serta adanya pllitisasi.isu SARA juga karena ketidakdewasaan para politisi yang tega memprovokasi  hanya karena ingin menang. Padahal permasalahan- permasalahan di negeri ini masih berjubel dan menumpuk selain urusan politik.

Bangsa ini masih memiliki banyak permasalahan dan  musuh bersama yang harus segera dihadapi sebelum bangsa ini berada diambang kepunahan dan hanya meninggalkan nama dan cerita. Musuh-musuh tersebut wujudnya tidak hanya konkrit, melainkan juga abstrak, misalnya, kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan yang memang harus diatasi serta propaganda propaganda asing yang ingin melihat Indonesia hancur.

Dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pembangunan nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia perlu menjadi fokus perhatian tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari elemen bawah masyarakat Indoneisa. Diperlukan dukungan semua komponen bangsa.

Rakyat harus meberikan dukungan dan pengwasan kepada pemerintah agar lebih memfokuskan perhatiannya dalam menangani problematika yang ada di dalam masyarakat. Pemerintah harus terus memerkecil ketimpangan antara pembangunan di kawasan barat dan timur Indonesia , karena setiap kawasan memiliki kekuatannya masing-masing yang perlu ditangani secara spesifik, berkesinambungan dan mengutamakan pemerataan.

Mustahil rasanya pembangunan akan sukses jika tidak  adanya persatuan di dalam masyarakat itu sendiri. Padahal persatuan dan kesatuan bangsa merupakan inti dari kemajuan atau mundurnya sebuah bangsa. Hal ini terbukti dari perjuangan para tokoh kemerdekaan Indonesia yang mempunyai cita-cita bersama untuk menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Dalam masa-masa sebelum kemerdekaan Indonesia, mereka bersatu dan menyingkirkan ego mereka demi kemerdekaan dan kepentingan bangsa Indonesia. Mereka rela melupakan status, etnis, dan agama demi mewujudkan kemerdekaan yang telah lama mereka impikan. Perjuangan mereka memberikan contoh kepada kita bahwa keinginan apapun akan mampu terwujud jika semua elemen masyarakat mampu bersatu.

Di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang pasti bahwa persatuan bangsa pasca Pemilu 2019 sangat dibutuhkan untuk kemajuan pembangunan di Indonesia. Mari kita eratkan kembali.persatuan bangsa untuk.suksesnya keberlanjutan pembangunan  Indonesia. Mari kita dukung Hasil Pemilu dengan mengedepankan rada persatuan menuju kemajuan bangsa.

Semua Sengketa ke Jalur Hukum

Pilpres dan pileg 2019 telah usai dengan segala plus dan minusnya, dan sekarang KPU sebagai penyelenggara pemilu tengah menyelesaikan penghitungan suara. Seyogyanya semua kontestan menunggu dengan sabar hasil penghitungan suara oleh KPU tersebut. Berbagai lembaga survei telah mengeluarkan hasil hitung cepat (quick count) mereka. Sebagian memenuhi harapan kontestan, sedangkan sebagian yang lain mengecewakan. Tetapi hendaknya hal itu tidak dijadikan acuan utama, karena perhitungan KPU-lah yang mutlak harus dijadikan pegangan.

Undang-Undang Pemilu telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bagi yang tidak puas dengan hasil pilpres dan pileg. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus menjadi acuan bila terjadi sengketa. Dalam konteks pileg dan pilpres, hukum yang berlaku sudah menyediakan format penyelesaian sengketa secara berjenjang. Dari pengadilan tingkat pertama, banding sampai dengan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk penyimpangan atau kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, tersedia jalur penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan penyimpangan yang menyangkut personel penyelenggara pemilu dapat diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Semua perselisihan berkenaan dengan pileg dan pilpres hendaknya diselesaikan dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Kembalikan semuanya melalui mekanisme resmi yang disediakan oleh undang-undang, produk kesepakatan bersama lembaga legislatif dan eksekutif. Kita adalah bangsa yang beradab, semua sengketa hendaknya dibawa ke jalur hukum yang resmi. Tanpa pemaksaan kehendak, termasuk dengan pengerahan massa. Pileg dan pilpres hanyalah sekedar siklus berdemokrasi lima tahunan, yang hendaknya dijalani dengan penuh kegembiraan. Tanpa mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa.