Memilih Pemimpin Kredibel - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Dewasa ini harga-harga melambung tinggi. Listrik, BBM, gas terus melonjak harganya karena pengurangan subsidi. Porsi anggaran terbesar justru diutamakan untuk membayar utang. Lapangan kerja sulit didapat, hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, dan seabreg kesulitan hidup lain.

Maka pada titik ini rekam jejak menjadi amat penting. Rekam jejak, terutama di era digital seperti sekarang, sangat mudah ditelusuri. Apa yang kita ucapakan dan lakukan, semuanya terekam dengan baik di media digital. Orang dengan mudah bisa menemukan kembali, kendati sudah lewat beberapa masa. Tinggal memasukkan kata kunci lalu klik, maka segera tersaji jejak yang dicari.

Bagaimana jika yang berlaku curang adalah Capres/Cawapres? Misalnya, yang bersangkutan pernah menyatakan sedih bila mendengar impor,janji memberi tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga dan perbaikan irigasi di tiga juta hektare sawah,janji akan menyejahterakan kehidupan petani,janji tidak akan membuat utang baru, janji akan membesarkan Pertamina dan mengalahkan Petronas dalam lima tahun,janji mencetak 10 juta lapangan kerja untuk anak negeri, janji meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8% per tahun, janji akan menyusun kabinet yang ramping, janji tidak akan bagi-bagi kursi menteri ke partai pendukungnya,janji akan berbicara terkait kasus BLBI,janji menghentikan impor daging,dan janji membeli kembali Indosat. Namun hingga masa jabatannya akan berakhir, janji-janji itu bak debu ditiup angin. Berlalu, tanpa tilas. Orang yang terlalu banyak mengumbar janji tapi teramat sedikit yang ditepati, jelas tidak bisa disebut kredibel. Orang seperti ini tidak layak dijadikan pemimpin.

Itulah sebabnya janji memberi daging dan ikan kepada rakyat Indonesia harus disampaikan oleh orang yang kredibel. Orang ini mesti punya keberpihakan yang jelas dan konkrit dalam upaya menyejahterakan rakyat Indonesia. Orang ini harus punya komitmen yang kuat, dan itu dibuktikan dengan berbagai kebijakan publik yang dia buat. Rekam jejak perjuangannya dalam melawan dominasi kapitalisme dan neolib yang membelenggu bangsa tergurat dengan jelas dan tegas.

Bagi mantan anggota Panel Tim Ahli Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ini, ukuran paling gampang dari komitmen Paslon adalah, mereka mau meninggalkan ideologi neolib dalam membangun Indonesia. Fakta menunjukkan, mazhab neolib yang telah diterapkan selama puluhan tahun tidak bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju dan rakyatnya sejahtera. Pembangunan yang berbasis utang hanya menimbulkan ketergantungan yang amat tinggi kepada negara-negara pemberi utang.

Sejarah mencatat, para pemimpin datang dan pergi. Saat kampanye, mereka menebar janji-janji manis. Namun saat berkuasa, teramat sedikit dari janji-janji surga itu yang ditepati. Tapi, di sinilah hebatnya, toh rakyat Indonesia dengan gampang melupakan perlakun itu.  Ampun dehhh. (*)

BERITA TERKAIT

Pengentasan Kemiskinan Loyo

  Oleh: Sarwani Pengamat Kebijakan Publik Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukan bahwa tingkat kemiskinan September 2019 mengalami penurunan…

Dua Buah Kebijakan Utama

Dua kebijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, yaitu akselerasi peningkatan ekspor dan pengelolaan impor, serta penguatan…

Self Declare Halal UMKM

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Di tengah pembahasan RUU Cipta Kerja masukan dari masyarakat tentang jaminan produk halal menggema…

BERITA LAINNYA DI

Pengentasan Kemiskinan Loyo

  Oleh: Sarwani Pengamat Kebijakan Publik Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukan bahwa tingkat kemiskinan September 2019 mengalami penurunan…

Dua Buah Kebijakan Utama

Dua kebijakan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, yaitu akselerasi peningkatan ekspor dan pengelolaan impor, serta penguatan…

Self Declare Halal UMKM

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Di tengah pembahasan RUU Cipta Kerja masukan dari masyarakat tentang jaminan produk halal menggema…