Baru 11 Persen Sawah Terima Air dari Bendungan

NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus membangun bendungan untuk pengairan, mengingat baru 11 persen atau sekitar 780 ribu hektare sawah mendapat air dari bendungan.

"Tapi setelah 58 bendungan selesai akan melompat jadi 20 persen. Masih kecil sekali, oleh sebab itu yang namanya bendungan dan waduk masih diperlukan untuk memberikan air dan irigasi ke sawah-sawah yang dimiliki petani kita," kata Presiden dalam acara Visi Presiden yang disiarkan televisi swasta nasional pada Minggu malam, sebagaimana disalin dari Antara..

Menurut Presiden, sebanyak delapan bendungan yang sudah selesai dibangun antara lain Bendungan Raknamo dan Bendungan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur, serta Bendungan Tanju dan Bendungan Mila di Nusa Tenggara Barat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata luas lahan sawah pada 2018 tercatat 7,1 juta hektare. Jumlah itu menurun dari 2017 yang terdata seluas 7,75 juta hektare. Selain itu, dalam membangun Indonesia dari wilayah pelosok, pemerintah juga telah menggelontorkan dana desa sejak 2015 guna membangun infrastruktur penunjang desa seperti jalan desa, pasar desa, irigasi, serta embung air.

Pada 2015, pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp20,7 triliun, dan meningkatkan dana tersebut menjadi Rp47 triliun pada 2016. Sementara itu, pada 2017 dan 2018, pemerintah memberikan dana desa masing-masing sebesar Rp60 triliun.

Beberapa infrastruktur yang terbangun dari dana desa itu antara lain jalan desa sepanjang 158 ribu kilometer, 6.900 pasar desa, jembatan desa sepanjang 1,02 juta meter, 39 ribu irigasi, serta 3 ribu embung.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menjelaskan pemerintah membangun jalan di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. "Karena ini adalah wajah Indonesia," jelas Presiden.

Jalan sepanjang 3.194 kilometer dibangun di perbatasan, yakni di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, Kalimantan dengan Malaysia, dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan masih menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan kacang kedelai dalam negeri dan mewujudkan swasembada kedelai.

Dirjen Tanaman Pangan Sumardjo Gatot Irianto pada diskusi di Kementerian Pertanian Jakarta, disalin dari Antara, mengatakan Indonesia setidaknya harus memiliki ketersediaan lahan tanam mencapai 2,5 juta hektare untuk bisa swasembada kedelai.

"Amerika Serikat punya 30 juta hektare untuk kedelai. Kita kalau bisa mencapai 2,5 juta hektare lahan sudah swasembada. Masalahnya lahan yang sesuai untuk kedelai sangat terbatas," kata Gatot.

Ia memaparkan bahwa lahan yang cocok untuk ditanami kacang kedelai di Indonesia memang jumlahnya terbatas. Hal itu karena lahan kedelai harus memiliki kadar pH yang netral dengan kedalaman minimal 20 sentimeter.

Sejumlah daerah di luar pulau Jawa biasanya memiliki kondisi tanah yang masam sehingga kadar pH harus dinetralkan. Selain itu, jumlah hama yang mencapai 27-29 jenis juga menambah biaya produksi petani.

Gatot menyebutkan wilayah yang cocok untuk dikembangkan menjadi sentra produksi kedelai adalah Jawa Tengah, terutama di Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Grobogan. Selain itu, wilayah Jawa Barat, seperti Sukabumi dan Garut juga cocok dijadikan wilayah tanam.

Kementerian Pertanian mencatat produksi kedelai pada 2018 sebesar 982.598 ton dengan luas panen 680.373 hektare. Sementara itu, konsumsi kedelai tahun lalu bisa mencapai 2,83 juta ton.

Dalam kesempatan sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha menilai, target swasembada kedelai pada 2020 yang dicanangkan Kementerian Pertanian perlu dikaji ulang, salah satunya karena produktivitas komoditas tersebut. Berdasarkan data BPS pada 2018, katanya di Jakarta, Rabu, kedelai Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang mana produksi Indonesia hanya sebesar 982.598 ton.

Untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, Indonesia perlu melakukan impor sebanyak 2,6 juta ton untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri. "Jumlah selisih produksi yang besar ini perlu dipertimbangkan karena dari jumlah ini dirasa masih terlalu jauh untuk melakukan swasembada. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pengrajin tempe dan tahu," kata Arief.

Menurut dia, kedelai sebenarnya merupakan tanaman subtropis, sehingga pertumbuhan di daerah tropis seperti Indonesia menjadi tidak maksimal.

BERITA TERKAIT

Kelembagaan Koperasi Nelayan Harus Diperkuat

NERACA Pekalongan - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa koperasi bisa menjadi pintu bagi pemberdayaan ekonomi para nelayan…

KKP Latih Nelayan Buat Alat Tangkap Gillnet

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mendorong ekonomi nelayan di tengah pandemi Covid-19. Kali ini, KKP melalui…

Waktunya Mengoptimalkan Peran LSPro

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) siap mengkaji optimalisasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Hal ini dilakukan guna mempercepat pengembangan dalam…

BERITA LAINNYA DI Industri

Kelembagaan Koperasi Nelayan Harus Diperkuat

NERACA Pekalongan - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa koperasi bisa menjadi pintu bagi pemberdayaan ekonomi para nelayan…

KKP Latih Nelayan Buat Alat Tangkap Gillnet

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mendorong ekonomi nelayan di tengah pandemi Covid-19. Kali ini, KKP melalui…

Waktunya Mengoptimalkan Peran LSPro

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) siap mengkaji optimalisasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Hal ini dilakukan guna mempercepat pengembangan dalam…