OJK Awasi Penyaluran Kredit Perbankan di Sumsel

NERACA

Palembang - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi penyaluran kredit perbankan di Sumatera Selatan (Sumsel) karena rasio kredit bermasalah masih tergolong tinggi yakni sebesar 3,37 persen per Juni 2018.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Panca Hadi Suryatno mengatakan, rasio Non Performing Loan (NPL) itu tercatat masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 2,65 persen."Memang ada penurunan jika dibandingkan Mei yang sempat 3,39 persen, tapi NPL di Juni juga masih tergolong tinggi sehingga kualitas kredit perlu diperbenahi," kata Panca di Palembang, dikutip dari Antara, kemarin. 

Panca mengatakan OJK bukan hanya mengawasi tapi juga menganalisa mengenai penyebab tingginya rasio NPL di Sumsel. Menurut dia, adanya pelemahan harga komoditas juga turut mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban iurannya.

"Seperti diketahui harga komoditas karet saat ini masih jatuh. Jadi ini, sedikit banyak masih berpengaruh. Tapi, saya juga menyakini bahwa sebenarnya kalangan perbankan juga sudah mengantisipasi ini," kata dia.

Ia melanjutkan, hal ini tergambar dari adanya tren perbaikan atau penurunan NPL dibandingkan tahun lalu meski sejatinya rasio NPL di Sumsel masih di atas nasional."Apa yang terjadi ini sebenarnya masih bisa ditolerir karena batas psikologisnya 5,0 persen. Tapi tetap saja, harus terus diupayakan agar turun karena ini menjadi indikator kualitas penyaluran kredit di Sumsel," ujar Panca.

Bukan hanya mencermati rasio NPL kredit perbankan umum, OJK juga memantau pergerakan NPL di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Otoritas mencatat terdapat 10 BPR yang memiliki rasio NPL di atas 10 pada Mei lalu. BPR yang dalam kondisi ini diharuskan menyusun rencana aksi tiap bulan, yang akan dipantau dan diidentifikasi oleh OJK.

Sementara itu, berdasarkan data OJK Sumsel diketahui kinerja industri perbankan di Sumatera Selatan dalam kondisi baik dari sisi pertumbuhan aset, penyaluran kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga, NPL dan LDR.

Total Aset tumbuh sebesar 6,15 persen (yoy) dari Rp85,75 triliun pada Juni 2017 menjadi Rp91,02 triliun pada Juni 2018. Pertumbuhan ini dipengaruhi pertumbuhan DPK sebesar 5,86 triliun atau 8,34 persen (yoy) yakni dari Rp70,34 triliun (Juni 2017) menjadi Rp76,21 triliun (Juni 2018). Ant