Akses Laku Pandai dan LKD Tumbuh Signifikan - Biaya Akses Lebih Rendah

NERACA

Jakarta – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia (UI) menegaskan adanya pertumbuhan yang signifikan terkait akses masyarakat terhadap layanan inklusi keuangan, baik melalui Laku Pandai maupun Layanan Keuangan Digital (LKD).

Berdasarkan hasil penelitian terbaru LPEM UI periode Oktober 2017 – Januari 2018 mengungkapkan, tingkat inklusi layanan Laku Pandai mencapai 43% dan LKD mencapai 28%. Penelitian tersebut dilakukan di 10 Provinsi dan 22 kabupaten/kota, menyasar sekitar 1.038 responden yang terdiri atas 233 pengguna LKD, 448 pengguna Laku Pandai dan 357 yang bukan pengguna kedua layanan inklusi keuangan tersebut. Provinsi yang menjadi wilayah studi meliputi Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.

Peneliti Senior dari LPEM UI, Chaikal Nuryakin dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (10/4) mengatakan, biaya akses yang lebih rendah dibandingkan dengan layanan keuangan bank dan non-bank menjadi alasan mengapa masyarakat mengakses Laku Pandai. Kualitas layanan Laku Pandai juga dinilai lebih baik dibandingkan layanan keuangan non-bank dan non-formal.

Sementara itu, LKD dinilai unggul soal pelayanan dan keberhasilan transaksi dibandingkan dengan lembaga non-formal.”Akses terhadap Laku Pandai tersebut mendorong pertumbuhan kepemilikan rekening menjadi 25% dan LKD sekitar 5%. Agen Laku Pandai sebaiknya dibekali dengan sarana dan sistem pembukaan rekening yang sederhana, dan masyarakat harus terus menerus diimbau untuk membuka rekening sehingga pertumbuhan akses layanan inklusi keuangan itu sejalan dengan pertumbuhan pembukaan rekening baru,”ujarnya.

Anggota tim peneliti LPEM UI, Prani Sastiono mengemukakan, beberapa hal yang masih menjadi hambatan pertumbuhan inklusi keuangan melalui Laku Pandai dan LKD, antara lain sebagian responden masih belum mengetahui adanya Laku Pandai dan LKD, sedangkan sebagian lainnya menyatakan tidak membutuhkan layanan tersebut.

Indikasi lain adalah biaya yang lebih tinggi terutama untuk penarikan dan pembayaran menyebabkan Laku Pandai kehilangan keunggulan dalam hal biaya dibandingkan dengan layanan keuangan lain yang disediakan lembaga non-bank dan non-formal. Layanan Laku Pandai dan LKD dinilai masih tidak mudah untuk melakukan transaksi dibandingkan layanan keuangan non-formal.”Hal lain yang diungkapkan adalah cukup banyak responden untuk yang tidak memiliki akses layanan keuangan formal tidak mampu memenuhi saldo minimal rekening Laku Pandai sebesar Rp20 ribu dan tidak bersedia membeli kartu LKD sebesar Rp50 ribu. Rata-rata willingnes to pay (wtp) dari kartu LKD untuk bukan pengguna hanya berkisar Rp5000-8000 dengan saldo minimal pertama antara Rp10000 – 28000. Biaya top up sebesar Rp2000 -2.500,” katanya.

Prani mengatakan, perlu dilakukan pemetaan lokasi dan sosialisasi di wilayah masyarakat yang belum banyak memiliki rekening bank. Daerah-daerah dengan jumlah kantor cabang bank, ATM, dan koperasi simpan pinjam dengan jumlah rekening yang masih rendah sangat potensial untuk menjadi lokasi sasaran agen Laku Pandai dan LKD.

Menurutnya, dengan berbagai kendala yang masih dialami di daerah, perlu kehadiran Jaringan Agen Manager (Agent Network Management/ANM) dari setiap bank di setiap kecamatan untuk meningkatkan kemampuan literasi keuangan sehingga semakin banyak bertumbuh agen-agen dan pengguna layanan inklusi keuangan.”Agen perlu diberi insentif bila berhasil meningkatkan jumlah pemilik rekening masyarakat, sementara biaya dari berbagai layanan dibuka secara transparan kepada masyarakat sehingga tidak ada biaya-biaya tambahan yang memberatkan. Masyarakat juga diberi kesempatan mencoba menggunakan layanan Laku Pandai dan LKD melalui sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan ketertarikan untuk menggunakan layanan inklusi keuangan dan membuka rekening,” kata dia.

BERITA TERKAIT

PENYEBAB PERTUMBUHAN EKONOMI TAK BISA TUMBUH TINGGI - Bappenas: Produktivitas SDM Masih Rendah

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro kembali mengingatkan, pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia…

Kembangkan Inftastruktur dan SDM - Rifan Financindo Bidik Transaksi 1,5 Juta Lot

NERACA Jakarta – Sukses mencatatkan performance kinerja yang positif di tahun 2018 kemarin, menjadi alasan bagi PT Rifan Financindo Berjangka…

Dorong Bisnis Lebih Agresif - Bukalapak Raih Kucuran Dana dari Mirae Asset

NERACA Jakarta –Pesatnya pertumbuhan bisnis e-commerce Bukalapak, mendorong beberapa perusahaan besar lainnya untuk ikut serta memberikan suntikan modal. Apalagi, Bukalapak…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Tiga Anak Usaha BUMN Bakal IPO di 2019

Menyadari masih sedikitnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang go public atau tercatat di pasar modal, mendorong Kementerian Badan…

Impack Pratama Beri Pinjaman Anak Usaha

Dukung pengembangan bisnis anak usaha, PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) melakukan perjanjian hutang piutang dengan anak usahanya PT Impack…

Layani Pasien BPJS Kesehatan - Siloam Tambah Tujuh Rumah Sakit Baru

NERACA Jakarta – Tidak hanya sekedar mencari bisnis semata di industri health care, PT Siloam International Hospital Tbk (SILO) terus…