NERACA

Jakarta – Kemajuan pesat di sektor teknologi digital harus dapat diantisipasi dengan penguatan regulasi baik di tingkat pusat hingga ke daerah agar tidak terjadi kasus kebocoran data seperti yang kerap menimpa sejumlah media sosial internet. "Indonesia harus mempersiapkan perangkat hukum sebagai bentuk pencegahan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha di Jakarta, disalin dari Antara, pekan lalu.

Menurut dia, antisipasi dengan penguatan regulasi tersebut diperlukan karena pemerintah juga mencanangkan Indonesia akan masuk ke industri generasi keempat. Dalam industri generasi keempat, berbagai perangkat yang digunakan bakal didominasi oleh penggunaan teknologi digital yang langsung terkoneksi ke dalam dunia maya. Untuk itu, ia mengimbau warga juga dapat berhati-hati agar tidak dengan mudah beragam data informasi pribadi mengenai diri mereka sendiri.

Sebelumnya, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan potensi transaksi keuangan digital di Indonesia bakal terus melonjak dengan pesat atau meningkat hampir 100 persen pada 2020 bila dibandingkan 2015.

"Jumlah pengguna transaksi digital pada 2015 adalah sebesar 22,2 juta orang dan diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2020 mendatang," kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri di Jakarta, Rabu (4/4).

Menurut dia, Indonesia adalah pasar yang menjanjikan untuk pasar digital dan transaksi keuangan digital. Potensi itu sudah digambarkan pemerintah dengan target menjadikan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020.

Selain itu, ujar dia, kontribusi pasar digital terhadap produk domestik bruto (PDB) juga diupayakan terus meningkat. "Kontribusi pasar digital terhadap PDB pada tahun ini diprediksi akan meningkat hingga 10 persen. Berdasarkan data BPS pada 2016, kontribusi pasar digital terhadap PDB Indonesia adalah 3,61 persen. Jumlah ini kembali meningkat menjadi empat persen pada tahun 2017," jelas Novani.

Ia memaparkan proyeksi ini didasarkan pada beberapa hal, salah satunya adalah data Bank Indonesia yang menjelaskan bahwa nilai transaksi "e-commerce" di Indonesia yang terus meningkat dalam empat tahun terakhir.

Kemudian, lanjutnya, kenaikan nilai transaksi ini juga diikuti adanya peningkatan nilai transaksi pangsa "e-commerce" terhadap ritel yang juga terus merangkak naik dengan proyeksi 3,1 persen pada 2017.

"Meningkatnya transaksi keuangan digital di Indonesia ini tentunya menjadi angin segar bagi investor dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tentu menarik minat mereka untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi dana pada perusahaan di Indonesia maupun menanamkan modal dalam bentuk perusahaan berbasis teknologi komunikasi," ucapnya.

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian yang telah sigap dan serius menyiapkan roadmap (peta jalan) implementasi Industri 4.0 untuk diterapkan di Tanah Air yang akan lebih dikenal dengan sebutan Making Indonesia 4.0. Peta jalan ini akan menjadi suatu landasan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

“Selain menciptakan lapangan kerja baru, implementasi Industri 4.0 di Indonesia harus memastikan pertumbuhan secara inklusif, yang melibatkan seluruh lapisan ekonomi masyarakat,” kata Presiden pada acara Peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai bagian rangkaian acara Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Jokowi meminta agar implementasi Industri 4.0 tidak hanya membidik kepada perusahaan besar saja, namun juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Ke depannya, UMKM harus dapat memahami dan mudah dalam mengakses dan menggunakan teknologi sehingga lebih berdaya saing,” ujarnya.

Menurut Kepala Negara, penamaan Making Indonesia 4.0 sangat tepat karena memliki arti yang bagus, yaitu membangun kembali perindustrian Indonesia ke era baru pada revolusi industri keempat yang terdapat beberapa aspirasi besar untuk merevitalisasi industri nasional secara menyeluruh.

“Harapannya dengan implementasi Industri 4.0 ini, Indonesia dapat mencapai Top Ten ekonomi globalpada tahun 2030, melalui peningkatan angka ekspor netto kita kembalikan sebesar 10 persen dari PDB,” ungkapnya. Selain itu, aspirasi lainnya adalah peningkatan produktivitas dengan adopsi teknologi dan inovasi, serta mewujudkan pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 10 juta orang pada tahun 2030.

Melalui peluncuran Making Indonesia 4.0, Presiden menetapkan sebagai salah satu agenda nasional bangsa Indonesia yang perlu dijalankan secara bersinergi. “Kementerian Perindustrian akan menjadi Leading Sector dan saya minta kepada kementerian dan lembaga lainnya,” paparnya.