NERACA

Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan ada tiga sektor prioritas yang akan diperkuat dalam kerja sama Indonesia-Singapura, yakni pasar modal, ekonomi digital, serta pariwisata dan infrastruktur pendukungnya.

Penguatan kerja sama di tiga sektor itu masuk dalam kesepakatan 2nd Indonesia-Singapore Business Council (ISBC) Meeting yang digelar BKPM bersama Kadin Indonesia dan Economic Development Board (EDB) Singapura dan Singapore Business Federation (SBF).

"Indonesia dapat mengambil keuntungan dari Singapura yang telah dikenal sebagai 'financial hub' di kawasan Asia untuk mendapatkan pembiayaan dari proyek-proyek investasi di sektor pariwisata dan ekonomi digital," kata Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong di Jakarta, disalin dari Antara.

Pertemuan bisnis yang digelar di Kantor BKPM, Kamis, itu merupakan tindak lanjut implementasi nota kesepahaman ISBC yang ditandatangani 28 Juli 2017. Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, disepakati rapat anggota ISBC dilaksanakan setahun dua kali bergantian di Jakarta dan Singapura.

ISBC sendiri merupakan wadah kerja sama pelaku bisnis dari Indonesia dan Singapura yang pembentukannya didukung BKPM dan EDB sebagai pengarah. Anggota ISBC adalah 10 perusahaan papan atas Indonesia dan 10 perusahaan Singapura.

Dalam 1st ISBC Meeting pada 7 September 2017, disepakati bahwa hanya tiga sektor yang diprioritaskan dari enam sektor unggul dalam jangka menengah, yakni pasar modal, ekonomi digital serta pariwisata dan infrastruktur pendukungnya. "Dari kegiatan ini diharapkan delegasi dapat memperoleh informasi langsung tentang peluang proyek-proyek potensial pada sektor pariwisata dan infrastruktur," kata Thomas.

Turut hadir dalam 2nd ISCB Meeting Chairman EDB Beh Swan Gin, Chairman SBF Theo Siong Seng, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar serta Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

Dalam rangkaian 2nd ISCB Meeting, delegasi dari Singapura telah melakukan kunjungan ke Tanjug Lesung, Tangerang Selatan, KPPIP dan proyek Jakarta Sewage Plant di Setiabudi pada 3 April lalu.

ISBC didorong untuk berperan sebagai katalis dan membangun jaringan Indonesia-Singapura yang inovatif dan bernilai tambah strategis. Terlebih, Singapura merupakan negara teratas kontributor penanaman modal asing (PMA) di Indonesia dengan total 39 miliar dolar AS sepanjang 2012-2017.

Sebelumnya, Badan Promosi Produk Indonesia (BPPI) diharapkan segera terbentuk guna mengefektifkan kegiatan promosi produk-produk unggulan KUMKM ke dalam negeri maupun ke pasar global.

"Jadi kami berharap ke depan promosi itu sebagaimana gagasan Bapak presiden dapat disatukan dalam satu Badan Promosi Produk Indonesia," ujar Sekretaris Kemenkop dan UKM, Agus Muharram dalam keterangan tertulis di Jakarta, disalin dari Antara.

Ia mengatakan BPPI merupakan gagasan Presiden Joko Widodo secara langsung sebagai wadah promosi agar semakin terkonsolidasi mengingat selama ini kegiatan tersebut masih bersifat sporadis.

Agus menambahkan selama ini produk-produk unggulan Indonesia seperti fesyen, aksesoris, furnitur, dan kerajinan tangan sangat layak dipasarkan di luar negeri karena punya potensi untuk bersaing di pasar luar negeri.

Bahkan produk itu termasuk unggul dibandingkan negara-negara produsen lainnya termasuk Italia maupun Prancis. Produk-produk unggulan tersebut nantinya bisa dipromosikan secara masif dan terencana oleh badan dimaksud.

"Promosi jangan sporadis, tapi harus dikonsolidasikan, sehingga bisa lebih masif dan pemasarannya bisa menjangkau pasar dunia. Dengan badan ini, daya saing produk Indonesia dapat lebih kuat, lebih bisa berperan di dunia, maka kami harus bisa segera diwujudkan," ucap Agus, berharap.

Kementerian Koperasi dan UKM sendiri sudah menegaskan komitmennya dalam mendukung koperasi dan UKM untuk mengembangkan produk unggulan masing-masing. Dukungan dalam bentuk perkuatan modal usaha (kredit usaha rakyat, dan dana bergulir), fasilitasi promosi, penyediaan sarana teknologi, fasilitasi sertifikasi hak kekayaan intektual (Haki) dan standarisasi. "Komitmennya terus mendukung dari aspek pembiayaan modal harus ditingkatkan, begitu juga promosi terutama," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meyakini ekspor akan meningkat setelah fasilitas kepabeanan dan perizinan dibuat secara daring. "Meningkat pasti karena tadi proses-proses yang dipercepat dan dipersingkat," kata Presiden Joko Widodo setelah acara Silaturahmi Presiden dengan pengguna fasilitas kepabeanan dan peluncuran perizinan daring dilaksanakan di PT Samick Indonesia.