NERACA

Jakarta – Menteri Pertanian RI Andy Amran Sulaiman mencanangkan optimalisasi lahan rawa seluas 67 ribu hektar di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Menurut Amran, Kementerian Pertanian (Kementan) mencanangkan optimalisasi satu juta hektare lahan rawa lebak dan pasang-surut di sembilan provinsi. Sembilan provinsi tersebut, diantaranya, Riau, Kalimantan Tenggara, Sumatera Selatan, Kalsel, Jambi, Papua, serta Kalimantan Tengah.

Khusus Kalsel, tambah dia, optimalisasi lahan seluas 67 ribu hektare, dengan bantuan dari pemerintah pusat. Mewujudkan upaya tersebut, tambah dia, Kementan menyerahkan bantuan 40 unit eskavator berbobot 20 ton, di mana setiap alat berat seharga Rp 2 miliar.

Kementan juga akan mendistribusikan mesin pompa berdaya 200 hektare, selain pupuk dan benih. Sedangkan kebutuhan lain, dibebankan ke Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Adapun biaya optimalisasi lahan rawa lebak berkisar Rp3 juta per hektare dan untuk pasang surut Rp4 juta per hektare."Ini strategi hemat anggaran. Dulu anggaran Rp16 juta-Rp20 juta per hektare," terang Amran di Banjarmasin, disalin dari Antara di Jakarta, pekan lalu.

Sebelum optimalisasi lahan rawa lebak dan pasang-surut, Kementan mencanangkan cetak sawah melalui tanah menganggur untuk menggenjot luas tambah tanam (LTT), dengan biaya sekitar Rp16 juta per hektare.

Amran menaksir, optimalisasi lahan rawa bakal menghasilkan Rp 60 triliun, dengan perhitungannya, indeks pertanaman mencapai tiga kali dalam setahun (IP-3) pada satu juta hektare lahan tersebut.

Menteri Amran optimistis, produktivitasnya mencapai 6-7 ton per hektare dengan merujuk proyek percontohan di Ogan Ilir, Sumsel, di mana produktivitas mula-mula 2-3 ton per hektare menjadi tujuh ton per hektare saat musim tanam ketiga. Di sisi lain, optimalisasi lahan rawa ini juga bertujuan menjaga kedaulatan pangan hingga 100 tahun ke depan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa harga gabah kering panen (GKP) khususnya di tingkat petani pada Maret 2018 tercatat mengalami penurunan sebesar 8,65 persen menjadi Rp4.757 per kilogram dibanding bulan sebelumnya. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa penurunan harga gabah tersebut disebabkan mulai bergulirnya panen raya pada Maret 2018.

Penurunan tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat petani, namun juga pada tingkat penggilingan. "Harga gabah di kedua tingkat baik petani maupun penggilingan mengalami penurunan. Ketika harga gabah turun, beras juga mengikuti," kata Suhariyanto, di Jakarta, disalin dari Antara.

Laporan BPS tersebut berdasarkan 2.350 transaksi penjualan gabah di 30 provinsi selama Maret 2018. Tercatat transaksi gabah kering panen mencapai 63,06 persen, gabah kualitas rendah 28,30 persen, dan gabah kering giling sebanyak 8,64 persen.

Berdasarkan data, selama Maret 2018, rata-rata harga gabah kering panen di tingkat petani Rp4.757,00 per kilogram atau turun 8,65 persen. Sementara di tingkat penggilingan Rp4.845,00 per kilogram atau turun 8,67 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Sementara untuk gabah kering giling, rata-rata harga di tingkat petani Rp5.442,00 per kilogram atau turun 8,71 persen, dan di tingkat penggilingan Rp5.555,00 per kilogram atau turun 8,85 persen.

Harga gabah kualitas rendah juga tercatat turun, di tingkat petani Rp4.367,00 per kilogram atau turun 8,16 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.465,00 per kilogram atau turun 7,82 persen.

Untuk harga beras, pada Maret 2018, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.893,00 per kilogram, turun sebesar 4,71 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.698,00 per kilogram, turun sebesar 5,06 persen. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp9.554,00 per kilogram atau turun sebesar 4,34 persen.

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik menginginkan petani penerima bantuan dari Kementerian Pertanian wajib menjual sebagian gabahnya ke pemerintah untuk stok cadangan pangan nasional. Petani yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) ada kewajiban menjual ke Badan Urusan Logistik (Bulog). Paling tidak 20 atau 30 persen dari total produksinya.

Demikian disampaikan Dewan Pengawas Perum Bulog Spudnik Sujono ketika meninjau panen gabah di Desa Banyu Urip, Gerung, Lombok Barat, sebagaimana disalin dari Antara. Menurut dia, perlunya mewajibkan petani menjual sebagian gabah yang diproduksi karena Bulog lembaga penyangga stok pangan nasional. Harga pembelian di tingkat petani tetap mengacu pada kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP).

Jika semua hasil produksi petani dijual kemudian dimainkan oleh swasta dikhawatirkan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika stok cadangan pangan nasional kosong. "Stok beras kosong, harga naik, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Ujung-ujungnya kita impor. Kalau impor salah lagi," ujar Spudnik.

Spudnik mengatakan pihaknya sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementan beberapa tahun lalu terkait kewajiban petani penerima bantuan menjual sebagian gabahnya ke Bulog.