Masyarakat Minta Pemda Sukabumi Intens Urai Kemacetan Jalur Protokol

NERACA

Sukabumi - Masyarakat pengguna jalan raya meminta Pemerintah Kota dan Kabupaten Sukabumi intens dalam mengurai kemacetan khususnya di jalur protokol. Pasalnya kemacetan di wilayah tersebut bisa berdampak buruk bagi pemerintah yang terus berupaya meningkatkan investasi.

Pengamat perkotaan Endang Rohman Kamis (5/4) menyebutkan kemacetan yang terjadi khususnya di jalan protokol Kota dan Kabupaten Sukabumi, akibat meningkatnya volume kendaraan."Sementara ruas jalan tidak bertambah. Pemkot dan Pemkab Sukabumi harus mencari alternatif agar kemacetan bisa terurai dengan baik. Saya rasa perlu penambahan rekayasa jalan," saran Endang.

Ia menilai tingginya volume kendaraan di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, bisa dipicu beberapa hal. Salah satu pemicunya, sebut dia, hadirnya transportasi online."Nah, soal transportasi online ini, khususnya Pemkot Sukabumi tidak memiliki solusi jitu. Saya dapat kabar, saat ini transportasi online roda empat sudah mencapai angka 1.000 unit," paparnya.

Seharusnya, kata Endang, Pemkot Sukabumi membatasi keberadaan transportasi online di wilayah itu, mengingat luas wilayah Kota Sukabumi yang sempit. Kemudian, sambung dia, Pemkab Sukabumi harus berani menindak tegas perusahaan yang tidak menyediakan shelter atau area parkir."Keberadaan pabrik di jalur protokol sangat menggangu penggunaan jalan. Dan persoalan ini selalu tidak pernah mendapatkan solusi. Yang saya lihat, kepala daerah hanya mampu mengancam pelaku usaha mencabut izin, tanpa tindakan nyata," ketus Endang. 

Ia berharap Pemkot dan Pemkab Sukabumi duduk bersama mencari solusi kemacetan di wilayah tersebut. Apalabila dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin investor akan meninggalkan Kabupaten Sukabumi. 

"Ada hubungannya tidak langsung antara Pemkot dan Pemkab Sukabumi soal ruas jalan. Pertama karena ruas jalan saling terhubungkan. Kedua, adanya transaksi ekonomi dari Kabupaten ke Kota Sukabumi," tukasnya.

Ia menilai, tingginya pertumbuhan kendaraan di Kota dan Kabupaten Sukabumi, bukan berarti taraf ekonomi masyarakat di dua wilayah itu meningkat. Namun karena pemerintah menurunkan down payment (DP) pembelian kendaraan secara kredit. 

"Seharusnya pemerintah menaikkan DP pembelian kendaraan secara kredit buka. Sebaliknya. Sehingga masyarakat tidak mudah membeli kendaraan yang berimbas terhadap meningkatkan volume kendaraan di jalan raya," ujarnya.

Bukti konkret ekonomi masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi belum meningkat, bisa dilihat dari jumlah pengaduan konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Tahun 2018 ini saja, ungkap Endang, BPSK Kabupaten Sukabumi menangani sengketa konsumen terkait kendaraan roda empat lima pengaduan."Artinya, masyarakat memaksakan kehendak untuk memiliki kendaraan akibat iming-iming DP murah," kata Endang. Ron