PIP: Sudah 38 Koperasi Salurkan Kredit UMI

NERACA

Yogyakarta - Dirut Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Syahrir Ika mengatakan, hingga saat ini sudah ada 38 koperasi yang menyalurkan kredit usaha mikro Indonesia atau UMI dengan total pembiayaan sebesar Rp489,5 miliar. Bakal menyusul menyalurkan UMI sebanyak 10 koperasi dengan alokasi dana sebesar Rp215 miliar. Sedangkan yang lainnya sekitar empat koperasi dalam tahap akad, 11 koperasi tahap colesting data, dan 13 koperasi dalam tahap prospek.

"Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengharapkan sekitar 60 koperasi tahun ini bisa menyalurkan kredit UMI. Saya mengharapkan Pemda bisa mengajukan koperasi-koperasi yang bagus untuk diseleksi dalam penyaluran kredit UMI", jelas Syahrir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2018 Bidang Koperasi dan UKM di Yogyakarta, Kamis (5/4).

Menurut, Syahrir, program UMI ini dapat berhasil bila sinergi antara pemerintah pusat, antara kemenyerian dan lembaga, serta pemerintah daerah semakin diperkuat. “Pemda yang paham kondisi di lapangan, mana koperasi yang bagus dan tidak. Bagi koperasi yang tidak bisa menyalurkan KUR, diharapkan menyalurkan kredit UMI,” kata Syahrir.

Syahrir menambahkan, rata-rata para debitur UMI mendapat kredit sekitar Rp3 juta hingga Rp3,5 juta. Dan sudah tercatat di PIP sebanyak 380 ribu nasabah UMI yang disalurkan melalui Perum Pegadaian, Penanaman Nasional Madani (PNM), dan koperasi. “Target 2018 kita akan mencapai 800 ribu nasabah UMI. Kita akan prioritaskan penyaluran UMI melalui koperasi karena koperasi sistemnya sudah bagus, dan ada anggota koperasi sebagai sasaran. Tahun ini, kita kelola dana UMI sebesar Rp4 triliun dan tahun depan bisa mencapai Rp10 triliun,” kata Syahrir.

Terkait latar belakang UMI, kata Syahrir, ada segmen tertentu yang butuh pembiayaan namun tidak bisa dipenuhi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Akses pun susah untuk mendapat program pembiayaan. “Bank tidak akan mau masuk ke pasar ini, karena risiko terlalu besar. Dalam hal ini, pemerintah harus hadir. Maka, lahirlah apa yang dinamakan kredit UMI. Tujuannya, agar target inklusi keuangan bisa cepat tercapai, menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial,” imbuh Syahrir.

Bagi Syahrir, jumlah pangsa penikmat UMI amat besar. Dalam catatannya, dari 62 juta total jumlah usaha mikro dan kecil, hanya 17 juta saja yang mampu mengakses ke sektor perbankan, termasuk KUR. Sisanya yang jumlahnya ditaksir sebanyak 44 juta, tidak bisa mengakses ke sana. “Target UMI itu menyasar ibu-ibu rumahtangga yang memiliki usaha. Dari namanya sudah pas untuk ibu-ibu, yaitu UMI. Bila KUR menyasar debitur usaha mikro dengan plafon Rp10-15 juta, maka untuk UMI dengan pladon di bawah Rp10 juta,” tandas Syahrir lagi.

Oleh karena itu, Syahrir mengakui bahwa pihaknya amat berkepentingan dengan kehadiran Kementerian Koperasi dan UKM. Bahkan, dirinya mendukung bila kementerian ini mampu melayani usaha koperasi dalam satu pintu saja, yaitu di Kemenkop dan UKM. “Bila koperasi akan membuka usaha, perijinannya cukup satu di Kemenkop dan UKM, tanpa harus ke kementerian lain. Saya akan turut memperjuangkan agar Kemenkop dan UKM masuk ke dalam Kategori 2 dalam UU Kementerian,” pungkas Syahrir.

BERITA TERKAIT

Bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan - Indah Kiat Salurkan Bantuan Korban Tsunami Selat Sunda

Masih dalam rangka peduli kemanusiaan terhadap korban musibah tsunami di Selat Sunda akhir tahun 2018 kemarin, industri Asia Pulp &…

Jokowi: Saya Sudah Mantul (Mantap Betul)

Jokowi: Saya Sudah Mantul (Mantap Betul) NERACA Jakarta - Jokowi dan Kiai Maruf Amin melaksanakan salat Maghrib berjamaah di Masjid…

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian

Gerakan Koperasi Pertanyakan Dekopin Dalam RUU Perkoperasian NERACA Jakarta - Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir UU Nomor 17 Tahun 2012,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…