NERACA

Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan fokus kebijakan terkait pasokan pangan nasional dinilai ketinggalan zaman karena ketahanan pangan saat ini lebih dari ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan.

"Sejak pertengahan 1990-an, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB sudah menambahkan akses individu atau keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu, serta pemanfaatan keamanan pangan dan manfaat gizi untuk mencapai yang disebut ketahanan pangan," kata Anggota Dewan Pembina CIPS Arianto A Patunru di Jakarta, disalin dari Antara, belum lama ini.

Menurut dia, berbagai dimensi tersebut mencerminkan sisi permintaan keamanan pangan yang kerap diabaikan pemerintah dalam upaya menjamin keamanan pangan. Ia berpendapat bahwa konsepsi keamanan pangan tersebut menunjukkan bahwa solusi yang lebih efektif untuk masalah ini adalah meningkatkan persaingan di pasar pangan domestik. Persaingan yang dimaksud adalah mengarah pada kemajuan teknologi, peningkatan kualitas makanan dan penurunan harga.

"Persaingan di pasar pangan domestik dan peningkatan ketersediaan pangan membuka peluang terciptanya pasar dan juga impor yang lebih murah. Para elite politik di Indonesia sebagian besar mengabaikan pentingnya impor untuk mencapai ketahanan pangan," katanya.

Hal tersebut, lanjutnya, karena mereka memiliki pemahaman yang salah kalau impor adalah penyebab tidak tercapainya ketahanan pangan, sehingga sejumlah undang-undang bahkan menetapkan impor hanya diperbolehkan ketika suplai domestik tidak cukup.

Arianto menambahkan, tidak ada pemerintahan yang berhasil merencanakan produksi dan konsumsi secara akurat untuk seluruh negeri, apalagi sebuah negara dengan populasi yang sangat besar seperti Indonesia.

Selain itu, ujar dia, data pangan menjadi salah satu hal yang sering dipermasalahkan, seperti data total luas panen sawah antara Kementerian Pertanian berbeda dengan data BPS. Kemudian, lanjutnya, data mengenai jumlah impor garam industri yang diperlukan juga berbeda antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perindustrian.

Beberapa lembaga juga memiliki data konsumsi beras per kapita yang berbeda. Dengan ketidaksesuaian data ini, koordinasi pusat pasokan makanan tidak mungkin dilakukan. "Ketika harga pangan di tingkat domestik melambung, pemerintah akhirnya mengizinkan impor bahan pangan. Namun para importir harus melalui proses perizinan yang rumit," ucapnya.

Pada kesempatan lain, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadap Presiden Joko Widodo untuk melaporkan upaya menstabilkan harga pangan menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Dia juga mengaku pihaknya sudah menandatangani kesepakatan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk menjaga harga tetap stabil.

"Untuk menstabilkan harga menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Kami laporkan, kami sudah bertemu asosiasi, asosiasi daging, ayam, telur, beras, seluruh pangan strategis dan kita sepakat," kata Amran usai dipanggil Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, disalin dari Antara. "Bahkan Pak Wakil Gubernur mengatakan bila perlu lebih stabil dari tahun lalu, Insya Allah, stok sudah dipersiapkan sejak awal," ungkap Amran.

Mentan juga mengaku akan memotong mata rantai distribusi dari daerah agar tidak terjadi gejolak harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. "Stok kita harus mempersiapkan untuk bulan suci Ramadan. Stok itu naik dari total kebutuhan 30-40 persen, untuk mengantisipasi gejolak harga. Kita bekerja dari awal," ujarnya.

Menteri juga mengaku stok beras aman karena saat ini merupakan puncak panen dan khusus untuk bawang putih impor sudah dipersiapkan dari sekarang. "Kemudian bawang merah, daging kita siapkan dari sekarang. (Daging) Kita sudah mempersiapkan 100 ribu ton," ungkapnya.

Dia juga mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah akan melakukan intervensi jika ada gejolak harga di pasar dan bahkan operasi pasar akan dilakukan dari awal. "Ya kita siapkan, intervensi manakala harga naik, kita bekerjasama dengan Pemda DKI, operasi pasar dari sekarang bukan Ramadan nanti, kita harus lebih awal," tegasnya.

Menurut dia, beberapa komoditi lokal sudah bisa ekspor, sehingga tidak alasan lagi menaikan harga karena tidak ada pasokan. "Tidak ada alasan lagi ayam harganya naik, telur harganya naik, bawang merah harganya naik, cabai cukup, nah kita sudah ekspor, dulu kita impor, sekarang sudah ekspor, jadi tidak ada alasan lagi harganya naik, jagung ekspor," katanya. Mentan mengaku bawang merah sudah ekspor ke enam negara, sehingga bisa mendorong kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi nasional.