Pemerintah Jangan Takut Ancaman AS - KONSPIRASI GAGALKAN RENEGOSIASI KONTRAK KARYA

Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengancam Indonesia agar tidak melakukan pemaksaan terkait renegosiasi kontrak karya (KK) pertambangan. Alasan pemaksaan renegosiasi itu bisa merusak iklim investasi di Indonesia. Bahkan delegasi US–ASEAN Business Council melobi Wapres Boediono dan Komisi VII DPR. Tidak ketinggalan pula mereka mengiming-imingi 35 investor AS akan melakukan investasi di Indonesia bisa terpengaruh kondisi tersebut.

NERACA

Padahal data Indonesian Resources Studies (IRESS) terdapat 11 perusahaan tambang yang 65% siap menandatangani renegosiasi KK. “Saya mendesak Presiden mendukung penuh dan berada di garis depan, karena renegosasi KK merupakan tugas eksekutif sesuai amanat konstitusi dan perintah UU yang harus diwujudkan demi keadilan, kedaulatan dan harga diri bangsa,” kata Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara kepada Neraca, Minggu (12/2).

Namun, Marwan berharap agar pembentukan Tim Evaluasi Renegosiasi KK bukan skenario membebaskan Presiden dari tanggungjawab potensi kegagalan proses renegosiasi yang pernah dicanangkan. Intinya, Menteri ESDM harus segera menindaklanjuti renegosiasi KK dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara ( PKP2B)) dalam bulan ini.

“Jika tidak, hasil renegosiasi yang telah dicapai saat ini menjadi sia-sia atau tidak berguna sama sekali, karena adanya upaya atau konspirasi pihak-pihak tertentu untuk menggagalkan perubahan KK dan PKP2B sesuai perintah UU Minerba No.4/2009,” tambahnya

Marwan menengarai saat ini ada upaya sejumlah oknum untuk menggagalkan renegosiasi KK. Konspirasi ini diindikasikan sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan judicial review terhadap sejumlah ketentuan atau pasal yang ditetapkan dalam UU Minerba No.4/2009. Karena itu, jangan sampai ulah beberapa oknum pemerintah dan kontraktor besar, termasuk kontraktor asing sampai bisa menggagalkan renegosiasi KK tersebut,” tegasnya

Lebih jauh mantan anggota DPD-RI ini menuntut agar pemerintah segera menandatangi KK dan PKP2B baru dengan kontraktor-kontraktor yang telah menyetujui perubahan kontrak (65%) sesuai kesepakatan renegosiasi dengan pemerintah. Beberapa perusahaan tersebut adalah PT Agincourt Resources, Iriana Mutiara Mining, PT Tambang Mas Sable, PT Avocet Bolaan Mongondow, PT Tambang Mas Sangihe, PT Ensbury Kalteng Mining, PT Kumamba Mining, PT Karimun Granite, PT Koba Tin, PT Gorontalo Minerals dan PT Gorontalo Sejahtera.

Hal yang sama dikatakan Peneliti Indef, Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika yang mengaku adanya indikasi kedatangan US – ASEAN Business Council ke Indonesia untuk menekan agar tidak adanya renegosiasi kontrak karya yang sudah ada. Namun US Council mestinya harus melihat landasan utama hubungan kedua negara.

“Kontrak karya harus dilihat dari aspek keadilan kedua belah pihak, karena selama ini Indonesia selalu tidak mendapatkan keadilan, sudah 40 tahun kita dirugikan oleh kontrak karya tersebut,” ujarnya kemarin.

Lebih jauh Guru Besar FE-Unibraw itu meminta agar Indonesia tidak perlu takut dengan tekanan Amerika Serikat. Apalagi Indonesia mempunyai kekayaan alam, mereka disini hanya mencari keuntungan saja. “Masih banyak negara lain yang ingin melakukan kontrak karya dengan Indonesia,jadi pemerintah harus bersikap tegas dengan kontrak karya,segera lakukan renegosiasi kontrak karya,” paparnya.

Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengakui, saat ini memang royalti KK memang masih terbilang kurang adil, contohnya royalti KK untuk sektor Minyak dan Gas (Migas) itu presentasenya dari 60% hingga 85%. Namun yang lebih terlihat tidak adil adalah sektor pertambangan umum seperti batubara, timah, emas dan lain-lainnya, royaltinya hanya sekitar 18% hingga 20%. “Menurut saya, itu kurang adil kalau bisa di atas 20%, mestinya 50% berbanding 50% lah,” katanya.

Menyinggung soal ancama AS, Komaidi melihat AS hanya ingin mendapatkan kepastian hukum dalam bernegosiasi, supaya jangan sebentar-sebentar renegosiasi, harusnya bisa ditetapkan untuk kepentingan jangka panjang. “Kelihatanya AS risau, terhadap perubahan-perubahan aturan di Indonesia,” tambahnya.

Demikian pula dengan, pengamat perminyakan Kurtubi yang meminta agar pemerintah tak boleh lemah atas tekanan dan lobi AS. "Boleh saja pemerintah diminta pihak Dubes (Amerika Serikat) atau manapun menghormati kontrak karya. Tapi kontrak awal 1967, dirasakan sangat tidak adil," terangnya

Renegosiasi kontrak yang dilakukan Presiden SBY pun dinilai sudah tepat, meski belum ada progres yang signifikan. Untuk itu Kurtubi berharap, pemerintah bisa lebih tegas. "Itu harus ada tindakan tegas dari pemerintah," paparnya.

Azas Keadilan

Namun bagi Kurtubi, azas keadilan harus menjadi prioritas. Caranya dengan renegosiasi kontrak. Pemerintah harus berani menawarkan kontrak baru dengan besaran royalti yang lebih besar. "Besaran royalti harus mengikuti aturan terbaru dari pemerintah. Kalau pakai awal, terlalu kecil. Emas contohnya hanya 1%. Itu tidak adil bagi rakyat, siapapun presidennya," timpalnya.

Tak beda jauh dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima ,Indonesia harus bersikap tegas. Karena perusahaan tambang asing sudah terlalu lama menikmati kekayaan alam Indonesia. “Sebaiknya Indonesia bersikap tegas, seperti Venezuela soal kontrak karya. “pemerintah harus secepatnya lakukan renegosiasi,”tegasnya.

Menurut dia, pengelolaan pertambangan sudah menyimpang jauh dari konstitusi. "Penerimaan APBN dari tambang umum masih relatif sangat kecil. Padahal jumlah produksi ekspor dan harga dari komoditas tambang sangat tinggi," katanya.

Pihaknya, menurut dia, sangat mendukung besaran royalti yang lebih adil. Sehingga negara tak dirugikan. "Karena itu besaran royalti harus direnegosiasi agar lebih adil dan sesuai dengan amanat konstitusi," tambahnya.

Seperti diketahui, Dubes AS untuk Indonesia Scot Maciel, minta Indonesia tidak melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan. Alasannya AS khawatir iklim investasi di Indonesia bisa rusak. “Pemerintah punya hak untuk melakukannya. Kami berharap, kesucian kontrak tetap dipertahankan," ujarnya

Menurut Marciel, renegosiasi itu berpotensi dapat mengganggu kepastian investasi. "Ini penting bagi setiap pemerintah, tapi bukan berarti tidak bisa ada pembicaraan atau penyesuaian. Namun, harus mempertimbangkan iklim investasi," tegasnya.

Pasalnya, lanjut Marciel, jika nantinya ada perubahan-perubahan aturan, investor yang akan menanamkan investasinya akan kembali berpikir dua kali. "Misalnya, investor yang akan menanamkan US$3 miliar untuk puluhan tahun harus yakin pemerintah tidak mengubah peraturan," paparnya.

Scot menambahkan, sejauh ini, perusahaan tambang asal negeri Paman Sam ini telah memberikan keuntungan. "Sudah ada benefit kepada Indonesia melalui kontrak bagi hasil, pajak, dan tentu lapangan kerja. Tapi kita setuju dengan pendekatan," tandasnya. mohar/iwan/novie/cahyo

BERITA TERKAIT

KOTA SUKABUMI - Jangan Asal Munculkan Angka Retribusi Tower

KOTA SUKABUMI Jangan Asal Munculkan Angka Retribusi Tower NERACA Sukabumi - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menara…

Pemerintah Pacu Daya Saing IKM Lewat Platform Digital E-Smart - Industri Kecil dan Menengah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian semakin gencar memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) nasional agar memanfaatkan platform digital e-Smart…

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank

KPPU: Transaksi Nontunai Jangan Diarahkan Satu Bank NERACA Padang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta pemerintah daerah yang menerapkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…

DAMPAK KENAIKAN SUKU BUNGA THE FED - BI Pertahankan Bunga Acuan 4,25%

Jakarta-Meski Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya 0,25%, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan "7-Day Reverse…

PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI - BUMN Migas Vs BUK Migas, Mana Lebih Efisien?

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru merealisasikan pembentukan induk usaha…