PBB Puji Aksi Nyata Pemerintahan Jokowi Kelola Lahan Gambut

NERACA

Kongo - Dunia internasional memberi perhatian pada Indonesia karena menjadi salah satu negara dengan lahan gambut terluas di dunia, dengan luas lebih dari 15 juta ha. Pasca kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hebat tahun 2015, terutama kebakaran gambut yang sangat sulit dipadamkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo secara efektif menjadikan kebijakan perbaikan tata kelola gambut sebagai prioritas nasional, melalui penerbitan peraturan perundangan maupun langkah-langkah aksi nyata implementasi di lapangan untuk upaya pencegahan terulangnya kembali kebakaran gambut.

Direktur eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), Erik Solheim, memuji langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam upaya pemulihan ekosistem gambut. Hal ini disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi sebagai rangkaian pertemuan Mitra Kerja Global Peatland Initiative (GPI) di Brazzaville, Republik Kongo, Kamis (22/3) waktu setempat."Rusaknya lahan gambut di seluruh dunia akan menjadi pukulan besar terhadap Perjanjian Paris dan bagi generasi mendatang,'' tegas Solheim, dalam rilis yang dikeluarkan KLHK, Jumat (23/3).

Solheim juga meminta Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo untuk belajar dari pengalaman Indonesia dalam upaya pemulihan ekosistem gambut."Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo harus belajar dari Indonesia yang berupaya keras memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu dalam hal pengelolaan ekosistem gambut. Yang terutama adalah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Menteri Siti Nurbaya dalam rangka pengendalian kebakaran gambut,'' ujar Solheim.

Pada pertemuan ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Dr Siti Nurbaya Bakar, hadir sebagai pembicara kunci. Turut hadir Perdana Menteri Republik Kongo, Clement Mouamba, Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo, Amy Ambatobe Nyongolo, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Kongo Arlette Soudan-Nonau.

Pada paparannya, Menteri Siti Nurbaya menjelaskan bahwa Karhutla hebat pada tahun 2015 lalu, terutama kebakaran gambut, menjadi pelajaran amat berharga bagi pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah merespon melalui kebijakan-kebijakan untuk melakukan perbaikan tata kelola gambut secara ketat dan menyeluruh, terutama dalam rangka pencegahan terulangnya kebakaran gambut.

''Hasilnya pada periode 2016-2017, Indonesia berhasil menurunkan titik api sebanyak 93,6 persen. Keberhasilan ini merupakan bukti keseriusan Presiden Joko Widodo, menjadikan pencegahan Karhutla yang mayoritas terjadi di lahan gambut sebagai prioritas nasional, dan berhasil mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam aksi yang efektif di lapangan,'' tegas Menteri Siti. 

Menteri Siti menekankan salah satu kunci keberhasilan Indonesia adalah kemampuan untuk melibatkan semua pihak secara efektif dalam kerja besar ini, mulai dari organisasi kemasyarakatan, termasuk mendorong pemenuhan kewajiban legal sektor swasta yang terkait pengelolaan lahan gambut di konsesi mereka.

Akan Belajar Gambut ala Jokowi

Upaya nyata pemerintahan Presiden Joko Widodo menata lahan gambut, terbukti menyelamatkan jutaan rakyat Indonesia dari bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada periode 2016-2017, setelah biasanya rutin terjadi selama hampir dua dekade.

Tata kelola gambut secara ketat dan menyeluruh yang dilakukan pemerintah Indonesia, oleh United Nations Environment Programme (UNEP) atau program Lingkungan PBB, menjadi contoh terbaik bagi seluruh negara di dunia yang memiliki persoalan serupa. 

Capaian ini dikatakan Menteri LHK Siti Nurbaya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla pada November 2015, agar tata kelola gambut Indonesia harus scientific diakui internasional.

''Karena masalah Karhutla yang mayoritas terjadi di lahan gambut ini berlaku universal,'' kata Menteri LHK Siti Nurbaya, Jumat (23/3) waktu setempat dalam kunjungan kerjanya mengikuti pertemuan Mitra Kerja Global Peatland Initiative (GPI) ke 3 di Brazzaville, Republik Kongo.

Dalam waktu dekat dua negara yang memiliki luas gambut terbesar di dunia, yakni Republik Congo dan Republik Demokratik Congo, akan segera belajar ke Indonesia."Indonesia akan memimpin south-south cooperation (kerjasama selatan-selatan) menangani gambut Congo Basin untuk dunia," kata Menteri Siti.

Congo basin atau lembah Kongo meliputi tiga negara yang memiliki lahan gambut terluas kedua di dunia. Tiga negara dimaksud adalah Republik Congo, Republik Demokratik Congo dan Gabon. Selain Indonesia dan duo Congo, negara dengan luas gambut terbesar lainnya di dunia adalah Peru.

Menteri Siti menjadi pembicara kunci pada pertemuan tingkat tinggi GPI. Pada pertemuan tersebut, telah ditandatangani hasil konferensi Global Peatland Innitiatives ke 3, bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo, Amy Ambatobe Nyongolo, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Kongo Arlette Soudan-Nonau. Turut hadir menyaksikan Direktur eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), Erik Solheim.'

"Jika dulu gambut Indonesia dikenal karena rawan terbakar, sekarang sebaliknya, menjadi referensi untuk melindungi gambut Congo Basin,'' jelas Menteri Siti.''Dua menteri dari negara Congo juga akan ke Indonesia, sekitar bulan Juni mendatang,'' tambah dia. Mohar