80.812 Hektare Sawah di Banten Tidak Berfungsi 

NERACA
Serang - Dinas Pertanian Provinsi Banten menyebutkan seluas 80.812 hektare sawah dinilai tidak berfungsi, karena sawah tersebut pascapanen dan ada yang tanaman padi berumur belasan hari.

"Ada 80.812 hektare sawah tidak dinilai berfungsi itu belum bisa dikatakan bahwa itu tidak berfungsi, karena itu berdasarkan hasil potret pencitraan satelit yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 21 Maret. Karena itu berubah-ubah, bisa saja bulan depan berkurang atau bertambah," kata Kepala Dinas Pertanian (Distan) Banten, Agus M Tauchid di Serang, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut dia, data yang disampaikan Bappeda Banten dalam rapat Pra Musrenbang RKPD 2019 itu berdasarkan pencitraan satelit yang masih perlu dirinci lagi. Sebab, selain karena memang sawah tersebut telah dipanen berkaitan dengan musim panen, ada juga tanaman yang baru belasan hari."Kan kalau setelah panen tidak bisa langsung ditanami, harus istirahat dulu. jadi pas pengambilan foto satelit memang sawah tersebut sedang kosong," ujar dia.

Namun demikian, kata Agus, memang ada juga sawah yang tidak berfungsi karena terkendala pengairan atau irigasi, akan tetapi jumlahnya tidak seluas itu. Ia mengatakan, luas lahan sawah baku di Banten saat ini 187.419 hektare belum termasuk lahan tanaman padi yang ada di lahan kehutanan. Sebab jika digabungkan dengan lahan tanaman padi yang ada di lahan kehutanan jumlahnya mencapai 204.539 hektare."Saat ini di Banten sedang musim panen. Jadi data yang pasti itu ada di Kementerian Kehutanan," kata dia.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya menyebutkan ada sekitar 80 ribu hektare sawah di Banten tidak berfungsi dari luas sawah baku di Banten sekitar 187 hektare.

Menurut Hudaya, berdasarkan sistem informasi geospasial atau pencitraan satelit luas sawah baku di Banten saat ini mencapai 187 ribu hektar, namun semua itu pasti tidak bisa ditanami padi semua karena ditemukan sekitar 80 ribu hektare dari luasan sawah di Banten tersebut tidak bisa berfungsi."Nah ini juga harus diidentifikasi, yang cocok itu apakah untuk pangan pokok atau pangan tambahan untuk mengoptimalkan lahan itu," kata Hudaya.

Dengan demikian, kata dia, lahan yang dinilai tidak berfungsi tersebut bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan yang cocok dengan kondisi lahan diluar tanaman padi. Upaya tersebut untuk membangun kemandirian atau kedaulatan pangan yang dilakukan secara holistik, terintegrasi, tematik dan spasial.

Kemudian dari sisi SDM, kata dia, dalam kaitannya dengan kedaulatan pangan tersebut yakni adanya penyuluh pertanian serta ketersediaan pupuk. Dinas mana yang memiliki kewenangan untuk itu, maka harus memiliki komitmen untuk menjalankannya."Penyediaan irigasi juga harus menjadi perhatian Dinas PU, mana yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota," kata Hudaya saat pembahasan Pra Musrenbang RKPD Banten 2019 (Selasa 20/3). Ant